Jakarta - Pemerintah terus memperkuat stabilitas sektor industri padat karya melalui deregulasi dan perlindungan tenaga kerja guna mencegah potensi PHK dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Dalam Sarasehan Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi demi mendukung industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta hasil tembakau yang selama ini menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja nasional.
“Buang semua regulasi yang tidak masuk akal, permudah semua proses untuk pengusaha,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.
Industri padat karya diketahui menyerap sekitar 14 persen dari total angkatan kerja nasional. Namun, sektor ini menghadapi tekanan global yang dapat berdampak terhadap sekitar 50 ribu pekerja dalam tiga bulan ke depan.
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial ketenagakerjaan melalui perpanjangan durasi manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita punya BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang bisa memberi bantuan yang tadinya tiga bulan, sekarang menjadi enam bulan. Kalau ada buruh yang terlantar, kita akan lindungi dan bantu,” katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan bahwa telah ada persetujuan dari Presiden Prabowo untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi situasi krisis ketenagakerjaan.
“Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah bersama serikat pekerja akan mencegah kebijakan yang bisa berdampak pada tenaga kerja,” lanjutnya.
Langkah deregulasi yang diambil pemerintah juga mendapat dukungan dari kalangan pengamat ekonomi. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF izal Taufikurahman menilai inisiatif tersebut sangat strategis dan mendorong agar pelaksanaannya dilakukan secara terstruktur dan terarah.
“Pemerintah perlu melakukan audit regulasi lintas sektor secara menyeluruh, terutama pada sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja seperti industri tembakau dan makanan-minuman,” ungkap Rizal.
Ia menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang proporsional dan berbasis data, khususnya pada sektor sensitif seperti tembakau, demi menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis data untuk sektor tembakau,” tambahnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta pemerintah segera memperkuat program padat karya dan skema pelatihan ulang bagi pekerja terdampak.
“Harus ada program padat karya yang digelorakan, relokasi atau pelatihan ulang untuk pekerja terdampak, dan intensifikasi dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.
[ed
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
