Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah konkret dalam memerangi praktik penyelundupan yang merugikan negara dari berbagai sisi, baik dari aspek ekonomi, keamanan nasional, maupun stabilitas sosial.
Dalam upaya ini, peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum.
“Penyelundupan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut kedaulatan dan keamanan nasional. Karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budi Utama.
Menurutnya, keterlibatan TNI dan Polri mempertegas bahwa penyelundupan tidak bisa dipandang sebagai isu administratif semata. Pemerintah menyadari bahwa tantangan penyelundupan, terutama di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan kawasan rawan lainnya, membutuhkan pengawasan yang ketat dan respons cepat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, TNI meningkatkan intensitas patroli dan operasi melalui matra darat, laut, dan udara, terutama di kawasan perbatasan dan jalur pelayaran strategis. Sementara itu, Polri memperkuat penegakan hukum melalui penyelidikan, penggerebekan, serta penyitaan barang-barang ilegal.
“Kami melihat masih banyak pelabuhan gelap yang harus diawasi. Koordinasi dengan TNI dan kepolisian sangat penting untuk memastikan tidak ada penyelundupan atau setidaknya menguranginya, sehingga penerimaan negara sesuai target,” ungkap Djaka.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas lembaga ini merupakan bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden meminta kami memastikan Ditjen Bea dan Cukai berperan aktif dalam memperkuat penerimaan negara, khususnya di bidang kepabeanan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Ia berharap kehadiran Djaka dapat memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Kami berharap dengan kehadiran Pak Djaka menjadi suatu nilai tambah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan dalam melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah meyakini bahwa pemberantasan penyelundupan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kolaborasi antara TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan negara.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
