Agak kontradiktif rasanya sikap yang diperlihatkan Prabowo, juga Sandiaga Uno. Dalam kampanye keduanya seringkali ingin memperlihatkan sikap moral dan rasa kepeduliannya terhadap negara, tapi sebaliknya perbuatan keduanya sangat bertentangan dengan kenyataan.
Prabowo menduga ada kebocoran keuangan negara sebesar 25%, dia menduga kebocoran tersebut disebabkan oleh adanya mark up anggaran proyek. Dari pernyataan ini bisa dilihat sikap moral seorang Prabowo, demikian juga Sandiaga yang sering melontarkan pernyataan yang kontroversial, dan seolah-olah negara ini sudah salah dikelola.
Menanggapi pernyataan tersebut, Jubir Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan awalnya bicara soal narasi anggaran bocor yang dianggapnya sudah berulang kali disampaikan Prabowo.
"Soal bocor anggaran ini kembali diulang-ulang sama Capres 02 ini. Pertanyaannya, kemanakah anggaran yang bocor itu dilarikan? Ada berbagai modus untuk menyembunyikan dana haram tersebut, salah satunya dengan menyimpannya di negara-negara yang menjanjikan tax haven atau suaka pajak," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2/2019) kepada Detik.com
Pernyataan Ace ini jelas menyinggung terdaftarnya nama Prabowo dan Sandiaga Uno di Panama dan Paradise paper. Dia kemudian menyinggung soal Mutual Legal Asisstance (MLA) Indonesia-Swiss yang disebut Ace mengingatkan dirinya tentang dokumen Panama Papers dan Paradise Papers.
Kedua dokumen itu disebutnya berisi nama-nama tokoh dunia yang mendirikan perusahaan cangkang di negara tax havens dengan tujuan menghindari pajak.
"Panama Papers terkait firma hukum Mossack Fonseca di Panama, yang melibatkan nama-nama besar termasuk disebut-sebut nama Sandiaga Uno. Sedangkan Paradise Papers bersumber dari firma hukum Appleby di Bahama yang juga didalamnya disebut-sebut nama Prabowo Subianto. Modus dan motif keduanya hampir sama," ujar Ace kepada Detik.com.
Dari perihal diatas, jelas perlu dipertanyakan Legitimasi moral Prabowo-Sandiaga, seharusnya sebagai seorang pengusaha yang Cinta tanah air, dan juga sekarang merupakan Capres dan Cawapres, bukankah seharusbnya ikut mensejahterakan masyarakat lewat pajak yang dibayarkan, bukan malah menyembunyikan usahanya demi untuk menghindari pajak dan sistem hukum yang berlaku.
Kalau apa yang disampaikan Ace diatas mengandung sebuah kebenaran, maka sikap dan prilaku Prabowo-Sandiaga sebagai pebisnis, sangat bertentangan dengan ucapan-ucapannya selama dalam masa kampanye, dimana keduanya seakan-akan peduli kepada negara dan bangsa ini, tapi sebaliknya tidaklah sesuai dengan kenyataannya.
Seorang Calon Presiden dan wakil Presiden, haruslah bersih dari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Mungkin saja Prabowo-Sandiaga tidak terlibat tindak pidana hukum, Namun, Ace mengatakan pendirian perusahaan cangkang di luar negeri diduga berkaitan dengan upaya menghindari sistem hukum di Indonesia tertutama terkait pajak hingga korupsi.
"Tak tertutup data Panama Papers dan Paradise Papers juga terkait dengan dugaan pidana korupsi dan pencucian uang di masa lalu. Maka sepanjang belum kadaluwarsa, aparat penegak hukum tetap dapat melakukan penyelidikan," tutur Caleg Golkar ini.
Dugaan-dugaan ini harus diluruskan, kalau memang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi kalau benar Prabowo-Sandiaga terdaftar di Panama-Paradise Paper, maka percuma saja bicara muluk-muluk didepan pendukungnya, sementara Legitimasi moralnya masih perlu dipertanyakan.
Buat apa juga membuat pernyataan-pernyataan yang menihilkan kerja Pemerintah, seakan-akan mampu bisa berbuat lebih baik, tapi nyatanya Legitimasi moralnya saja masih jauh panggang dari api.
Seorang nasionalis sejatinya seharusnya lebih mengedepankan moralitas ketimbang kepentingan pribadi. Sebagai warga negara yang baik adalah juga wajib pajak dan patuh pada aturan yang berlaku.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
