Jokowi dan Lucunya Politisi Partai di Negeri Ini

Urusan bagi-bagi kursi saja bisa merusak keharmonisan koalisi partai pemerintah dengan pemerintah, dan itu bisa berlarut-larut sampai pemerintahan berakhir.

Itulah makanya almarhum Gus Dur pernah kecewa dengan anggota dewan di senayan, sehingga keluar penyataannya yang menyentak politisi senayan.

Kita semua tahu, kalau politsi senayan itu adalah merupakan politisi partai, kalau asupan gizinya kurang dari pemerintah, maka mereka akan membuat ulah agar pemerintah tidak nyaman.

Itu bukan cuma dimasa pemerintahan Gus Dur, pada pemerintahan paskareformasi, ulah para politisi hampir sama. Mereka seperti baru merasakan hawa kemerdekaan berpendapat, setelah 32 tahun dibelenggu habis oleh Orde Baru.

Jangan bicara adab dan etika berpolitik paskareformasi, itu tidak akan kita temukan dalam iklim berpolitik dewasa ini, karena memang politisi partai hanya berorientasi pada kepentingan partai.

Padahal seharusnya, pasca reformasi kita berharap ada reformasi politik, pendidikan politik bertujuan mencerdaskan bangsa bukan malah semakin membodohi. Era pembodohan politik, cukup hanya di era Orde Baru.

Pada kenyataannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Partai politik berusaha mengkooptasi kekuasaan, dengan deal-deal politik yang hanya berorientasi pada kepentingan partai.

Jokowi sangat sadar kalau pemerintahannya berada di bawah kekuasaan partai, sehingga pada periode pertama, banyak pos kementerian yang harusnya diisi oleh kalangan profesional, malah dikuasai oleh partai politik, itu semua bagian dari transaksi politik.

Pada periode kedua, rupanya Jokowi mencoba tidak lagi berkompromi dengan partai politik, berusaha untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompentensi dibidang masing-masing, untuk menempati jabatan Menteri kabinetnya.

Akibatnya, banyak jatah partai politik di kabinet tidak sesuai dengan yang diharapkan partai politik. Inilah cara Jokowi menguji mentalitas politisi partai, seperti apa komitmen mereka pada negara dan bangsa.

Sesama partai koalisi partai pemerintah, mulai saling cemburu. Partai yang kebetulan mendapat posisi empuk di kementerian, mulai dicurigai mengkooptasi pemerintahan. Padahal, sebelumnya pernah merasakan posisi yang sama.

Padahal kalau dilihat realitasnya, jatah kementerian yang diberikan Jokowi pada partai politik, sudah sangat proporsional, dan sudah sesuai dengan kebutuhan partai politik.

Para pemimpin partai koalisi nampaknya tidak tahan uji, sehingga sejak pemerintahan Jokowi periode kedua baru berjalan, mereka mulai memperlihatkan ketidak-harmonisannya dengan pemerintah.

Di tengah negara dan bangsa ini menghadapi pandemi corona, mereka malah menjauhkan diri dari pemerintahan, dan mulai mencari-cari kesalahan pemerintah, atas nama menjalankan fungsi kontrol.

Lagi-lagi Jokowi mampu membaca situasi ini dengan baik, tidak dengan emosional, fokus pada penanganan penyebaran covid-19, dan menyelamatkan masyarakat yang terdampak covid-19. Padahal, sekarang ini saatnya semua elemen bangsa bersatu memerangi covid-19.

Justeru yang memiliki kepekaan terhadap ancaman perpecahan bangsa, adalah rival Jokowi pada Pilpres 2019, yakni Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga merupakan Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Bisa jadi Prabowo membaca situasi yang kurang kondusif, sehingga dia perlu mengeluarkan 'Taklimat' yang isinya mengajak semua elemen bangsa juga kader partainya, untuk mempercayai kepemimpinan Jokowi, dan dia bersaksi atas kinerja Jokowi.

Namun imbauan Prabowo tersebut rupanya kalah dengan syahwat politik para politisi partai, sehingga tidak memperbaiki keadaan, dan Jokowi tetap tenang menghadapi berbagai tekanan, baik dari dalam koalisi mau pun dari para oposisi.

Jokowi semakin sadar, bahwa dia tidak bisa menyandarkan diri pada partai koalisi, karena berbeda visi dan misi dengan partai koalisi. Jokowi harus tetap fokus dalam perang melawan covid-19, meski pun tanpa dukungan partai koalisi.

Tanggung jawab utama Jokowi saat ini adalah, menuntaskan pandemi corona yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini, dan menjaga stabilitas politik, ekonomi dan keamanan, sampai pandemi corona berakhir.

Jokowi tentunya sudah mengkalkulasikan apa yang harus dilakukannya setelah pandemi covid-19 berakhir, dan sudah melihat melihat secara terang benderang, siapa kawan dan siapa lawan dimasa-masa sulit.

Sebagai masyarakat, kita hanya bisa mendoakan pemimpin negara ini, agar tetap istiqomah, dan mampu menuntaskan tanggung jawabnya sampai masa pemerintahan berakhir, dan menyelamatkan bangsa ini segala kegaduhan yang diciptakan oleh musuh negara dan bangsa.

***