Menang dengan cara mendiskualifikasi bukan kemenangan yang sportif dalam pertandingan. Karena kalah, maka cara-cara adminitrasi dimainkan untuk mendiskualifikasi pihak lawan.
Mengapa dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK tim hukum kubu Prabowo-Sandiaga yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto tidak memasukkan gugatan perhitungan berdasarkan formulir C1, tetapi malah menggugat soal kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif?
Selain itu, tim hukum ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Makruf Amin sebagai pemenang pilpres dan menggantikannya pasangan Probowo-Sandiaga Uno sebagai pemenang pilpres?
Karena mereka sadar bahwa pilpres 2019 sebenarnya sangat transparan tidak ada paksaan atau intimidasi. Semua mempunyai saksi-saksi dan memegang formulir C1 sebagai bukti atau alat kontrol apabila ada kesalahan atau kecurangan dalam perhitungan berdasarkan formulir C1.
Dan kubu tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno juga sadar dan mengetahui kalau perhitungan berdasarkan formulir C1 mereka kalah. Hampir tidak mungkin mereka bisa menemukan kecurangan dari formulir C1 yang menguntungkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin atau berkurang dan kehilangan suara yang merugikan pasangan Prabowo-Sandiaga.
Maka, tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga menggugat dengan narasi terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Karena hanya dengan cara ini yang bisa menjadi harapan mereka untuk bisa menjegal kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sekalipun kecil kemungkinan mereka akan menang.
Bahkan gugatan tim hukum Prabowo-Sandiaga cenderung mencari-cari kesalahan adminitrasi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebagai contoh: mereka mempermasalahkan jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah anak usaha BUMN.
Mereka juga mempermasalahkan himbuan Jokowi untuk memakai baju putih waktu pemilihan. Mereka menganggap himbuan itu sebagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
Aneh! Mereka juga melampirkan link-link berita dari berbagai media massa atau media online untuk dijadikan bukti kecurangan. Mudah-mudahan link "bokep" tidak ikut terlampir. Siapa tahu nyelip.
Bukti-bukti link media massa atau bukti lainnya tersebut terkesan hanya untuk sekedar memenuhi unsur adminitrasi saja daripada tidak sama sekali. Meraka juga sadar bahwa gugatan mereka tidak akan dikabulkan atau menang. Makanya mereka membuat tuduhan, Mahkamah Konstitusi jangan menjadi Mahkamah Kalkulator.
Menang dengan cara mendiskualifikasi sebenarnya bukan kemenangan yang sportif dalam suatu pertandingan. Karena kalah, maka cara-cara adminitrasi dimainkan untuk mendiskualifikasi pihak lawan.
Kalau tidak siap kalah jangan ikut pertandingan, Bro!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
