Cihuy, Indonesia Punya Ibu Baru!

Langkah perpindahan ibukota ini adalah cara cerdas untuk menciptakan proses pemerataan yang alami. Wilayah sudah makmur, tetap bisa bergerak luwes.

Jumat, 6 September 2019 | 06:34 WIB
0
58
Cihuy, Indonesia Punya Ibu Baru!
Calon Ibukota Negara (Foto: Facebook/Eko Kuntadhi)

Indonesia akan punya ibukota baru. Lokasinya di Kalimantan Timur, terbagi dua antara Kabupaten Kutai Kartagerara dan Penajam. Asyiknya, menurut Jokowi, konsepsi pembangunan ibukota baru nanti, bukan memindahkan Jakarta dengan keruwetannya ke Kaltim. Ibukota baru akan hadir dengan konsep yang berbeda sama sekali.

Dari 180 ribu hektar lahan yang disiapkan pemerintah, paling-paling yang dibangun hanya 40 ribu hektar saja. Sisanya akan dibiarkan sebagai hutan kota.

Inilah menariknya. Ibukota baru akan berdiri sebagai green city yang berisi berbagai tananam tropis. Bukan lagi hanya berisi pohon lidah mertua seperti digagas Pemda DKI Jakarta.

Bukan hanya itu. Di sana akan dibangun lingkunan seperti silicon valey sebagai pusat perkembangan teknologi digital. Jadi selain green city, ibukota Indonesia nanti juga adalah smart city.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Sebaiknya Dipikirkan Lagi

Jokowi punya konsep sendiri, bagaimana biaya pemindahan ibukota ini tidak membebani APBN.

Begini hitungannya. Dari 40 ribu hektar lahan yang tersedia, yang dibutuhkan untuk membangun pusat-pusat pemerintahan hanya 10 ribu hektar. Sisa lahannya diperuntukan untuk hunian.

Pemerintah sudah menepis ulah para broker tanah yang biasanya beraksi jika ada rencana besar seperti ini. 180 ribu hektar tanah calon ibukota adalah milik pemerintah. Jadi ulah broker bisa diantisipasi.

Pemerintah sendiri memilih tidak akan menyerahkan pengelolaan lahan ini kepada pengembang. Jadi masyarakat bisa mendapatkannya langsung. Proses penjualan lahan ini dengan sendirinya bisa menutupi kebutuhan biaya perpindahan ibukota. Jadi praktis tidak membebani APBN.

Jika harga tanah rata-rata Rp2 juta per meter, penjualan 30 ribu hektar lahan hunian sudah akan menghasilkan Rp600 triliun. Sementara biaya pembangunan ibukota baru dihitung hanya Rp440 triliun. Tentu saja, mekanismenya dikaji agar sesuai dengan UU Agraria.

Visi besar yang ingin dicapai pemerintah dengan memindahkan ibukota ini adalah untuk menggeser magnet pembangunan dari Jawa ke Indonesia bagian timur. Jawa sudah berkembang sendiri. Jikapun status Jakarta hanya jadi Daerah Khusus Mantan Ibukota, hal itu tidak akan mengurangi pertumbuhan ekonominya.

Sementara daerah lain di Pulau Jawa tingga didorong saja perkembangannya. Masyarakatnya sudah mampu menghela pertumbuhan ekonomi sendiri.

Berbeda dengan Kalimantan. Kehadiran ibukota baru di pulau Borneo itu akan mendorong pertumbuhan jauh lebih pesat. Proses pemerataan dan transformasi pembangunan akan lebih efektif menyebar ke seluruh Indonesia. Pada akhirnya ketimpangan antarwilayah bisa dipersempit.

Visi besar ini rupanya mendapat tanggapan nyinyir dari orang yang ogah berubah. Tokoh politik seperti Amin Rais dan Fadli Zon memandang miring pada ide besar Jokowi. Mereka tidak mau Jawa berbagi kenikmatan dengan daerah Indonesia lainnya. Atau mungkin mereka tidak suka ada yang berubah.

Baca Juga: Ibu Kota Negara Harus Pindah Supaya Papua dan Sekitarnya "Merdeka"

Padahal, di Jakarta, kerugian akibat macet mencapai Rp100 triliun pertahun. Jika tidak cepat diambil langkah, sebentar lagi seluruh ruas jalan Jakarta hanya akan menjadi lahan parkir terbesar di dunia. Karena kendaraan tidak mampu lagi bergerak saking padatnya.

Yang menarik, Fadli Zon beralasan semestinya Presiden menyampaikan rencananya dulu ke DPR. Setelah disetujui DPR baru rencana pemindahan ibukota bisa berjalan. Padahal, menurut ahli tata negara Prof. Mahfud MD, soal keputusan pemindahan ibukota sepenuhnya bisa ditentukan oleh Presiden.

Rencana-rencana pembangunan awal tidak perlu harus melalui DPR. "Nanti kalau sudah siap, DPR tinggal melakukan perubahan UU Ibukota Negara," ujar Mahfud.

Problem Indonesia dari dulu adalah selain pertumbuhan ekonomi juga pemerataan. Langkah perpindahan ibukota ini adalah cara cerdas untuk menciptakan proses pemerataan yang alami. Wilayah sudah makmur, tetap bisa bergerak luwes. Sementara wilayah yang masih tertinggal harus didorong maksimal.

Jakarta tidak patekkan kalau tidak menjadi ibukota. Kota ini sudah mandiri. Sudah bisa jadi single parent untuk anak-anaknya. Relakanlah status ibukota diberikan ke Kalimatan Timur.

"Mas, kalau Amin Rais gak setuju pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kaltim, itu sih wajar," ujar Abu Kumkum.

"Wajar kenapa Kum?"

"Kalau dia mau tunaikan janjinya, masa harus jalan kaki dari Jogja ke Kaltim. Bisa gempor, mas."

Eko Kuntadhi

***