.jpg)
Problem utama pemindahan ibu kota adalah persoalan tata negara! Bagaimana sebenarnya secara ketata negaraan prosedur pemindahan ibu kota itu? Siapa yang berhak memutuskan?
Jika yang berhak memutuskan seorang presiden, bagaimana jika presiden berikutnya, 2024-2029 yang terpilih dan datang dengan agenda yang berbeda, membuat keputusan sebaliknya: membatalkan pemindahan ibu kota?
Jika pemindahan ibu kota menjadi hak seorang presiden secara teoritik setiap presiden akan punya hak memindah-mindahkan ibu kota tanpa ada batas kapan dan mengapa. Baguskah untuk Indonesia?
Ataukah sebaiknya harus ada UU yang mengatur pemindahan ibu kota. Hak itu misalnya tak bisa diputuskan oleh presiden sendiri. Pemindahan ibu kota harus melalui sebuah UU yang memerlukan persetujuan mayoritas anggota DPR?
Atau lebih jauh lagi. Memindahkan ibu kota dibuat seperti amandemen konstitusi. Ia tak hanya cukup diputuskan oleh presiden dan DPR, tapi juga harus didukung oleh mayoritas anggota MPR yang dihadiri minimal oleh 2/3 anggota MPR.
Jika 1/3 + 1 saja anggota MPR menolak hadir, pemindahan ibu kota tak bisa diputuskan.
Dengan demikian, seorang presiden, kapanpun, tak bisa disalahkan sendirian jika ternyata keputusannya memindahkan ibu kota itu blunder. Karena hukum sudah menggariskan pemindahan ibu kota itu keputusan bersama presiden, DPR dan juga suara mayoritas MPR yang dihadiri 2/3 anggota.
Percikan renungan ini yang datang ketika saya membaca kontroversi pemindahan ibu kota.
Hari ini saya membaca dua survei. Pertama yang dikeluarkan oleh Kedai Kopi. Secara nasional lebih banyak warga yang menolak dipindahkannya ibu kota. Prosentase penolakan terbesar berasal dari Jakarta.
Kedua, survei yang dilakukan IDM. Mayoritas pegawai negeri juga menolak pindahnya ibu kota.
Saya sendiri belum pasti seberapa akurat data di atas. Namun hampir pasti, isu pemindahan ibu kota akan menjadi keriuhan baru. Apalagi teknokrat berwibawa sangat senior seperti Emil Salim sudah menyatakan sikap. Ia menolak pemindahan ibu kota bukan dengan alasan ketata negaraan, tapi ekonomi dan sosial.
Jokowi dan tim perlu lebih tenang memikirkan soal pemindahan ibu kota itu. Termasuk memikirkan momen kapan ibu kota pindah.
Lima tahun ini (2019-2024) Jokowi memerlukan stabilitas politik agar sukses memerintah. Jangan sampai salah perhitungan, isu pemindahan ibu kota menjadi angin puyuh politik, yang dapat menjadi rintagan tak perlu bagi sukses pemerintahannya
Agustus 2019
***
Denny JA
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
