Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai wadah untuk merumuskan langkah strategis penghapusan sistem tersebut.
.jpg)
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing disambut hangat kalangan serikat pekerja. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperbaiki nasib jutaan pekerja Indonesia yang selama ini terjebak dalam sistem ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menegaskan bahwa praktik outsourcing telah menjelma menjadi bentuk perbudakan modern yang meminggirkan hak-hak pekerja. Ia menyebut bahwa penghapusan sistem ini merupakan langkah realistis dan harus segera diwujudkan.
"Outsourcing itu betul-betul perbudakan modern banget. Oleh karena itu, kalau penghapusan sistem ini dibilang realistis atau tidak, ya realistis," ujar Mirah Sumirat.
Dalam keterangannya, Mirah menyebutkan banyak kasus di mana pekerja menerima penghasilan jauh di bawah standar karena pemotongan sepihak oleh perusahaan outsourcing, meski perusahaan induk telah membayar sesuai nilai kontrak. Hal ini menurutnya mencederai keadilan sosial dan memerlukan intervensi nyata dari negara.
Lebih lanjut, Mirah menilai pernyataan Presiden Prabowo tentang penghapusan outsourcing sebagai bentuk keberpihakan terhadap buruh. Namun, ia mendorong agar komitmen tersebut ditindaklanjuti secara konkret melalui pembentukan regulasi dan mekanisme pengawasan yang kuat di lapangan.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga datang dari kalangan pekerja di sektor perikanan. Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulawesi Utara Arnon Hiborang menyatakan bahwa penghapusan sistem outsourcing adalah angin segar bagi pekerja di wilayahnya.
"Kami percaya, penghapusan outsourcing adalah langkah penting untuk membebaskan pekerja dari rantai perbudakan modern yang selama ini dilegalkan melalui sistem kerja tidak manusiawi tersebut," tegas Arnon Hiborang.
Menurutnya, sistem outsourcing di industri perikanan Bitung telah lama menjadi pintu masuk berbagai praktik eksploitatif. Pekerja sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai dan mudah diberhentikan tanpa alasan jelas.
"Sistem ini membuka ruang luas bagi eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak-hak pekerja, dan berbagai bentuk ketidakadilan yang mendekati praktik perbudakan di era modern," katanya.
Arnon Hiborang menambahkan bahwa dukungan terhadap kebijakan penghapusan outsourcing bukan sekadar bentuk solidaritas, melainkan dorongan nyata agar pemerintah segera merealisasikan janji tersebut. Ia menilai, langkah ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan berpihak pada buruh.
"Prinsipnya kami mendukung apa yang menjadi rencana Presiden Prabowo menghapus sistem outsourcing di Indonesia," tukasnya.
Sebagai informasi, rencana penghapusan sistem outsourcing disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, ia juga mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai wadah untuk merumuskan langkah strategis penghapusan sistem tersebut. [^]
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
