Polemik seputar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta makin memicu kegusaran publik. Reaksi keras muncul dari kubu loyalis kotak-kotak menuding Anies-Sandi menjadikan APBD untuk bagi-bagi jatah kepada relawannya.
Saya kira tuduhan Ahoker sangat berlebihan, sejauh ini tidak didasari oleh fakta dan lebih pada ekspresi kebencian lantaran belum menerima kekalahan mereka di Pilgub DKI.
Soal R-APBD DKI tahun 2018 sebesar Rp77,1 triliun yang diajukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, masih dalam kewajaran.
Kalau ada dugaan markup anggaran, terkait bantuan hibah untuk sejumlah ormas sebesar Rp1,7 triliun perlu dilakukan audit investigasi, agar dapat merinci fakta penyimpangan secara valid.
Dana hibah buat ormas-ormas pendukung Anies-Sandi tersebut memang diakui berpotensi merugikan negara. Maklum saja bila membuat Ahoker kejang-kejang.
Tapi jangan lupa, praktik busuk tersebut juga pernah dilakukan saat Jokowi, Ahok dan Djarot jadi Gubernur DKI. Namun naif bila kini justru dilanjutkan oleh Anies-Sandi, tentu kita prihatin.
[irp posts="4523" name="Wow, Hibah Pengamanan Ormas Anies-Sandiaga Rp1,7 Triliun!"]
Beredar kabar berbagai elemen pendukung Jokowi-Ahok akan datangi KPK, meminta APBD DKI dikontrol ketat. Kalau hal itu benar terjadi, baguslah.
Kami di Progres 98 sejauh ini intensif memantau. Yang jelas soal praktek kejahatan korupsi, kami tidak kompromi. Kita akan lawan!
Pokoknya kalau namanya kejahatan korupsi adalah musuh bersama, tidak boleh dibiarkan APBD menjadi lapak untuk bagi-bagi jatah. Semua elemen rakyat harus bersikap kritis dan lebih giat melakukan protes.
Termasuk kasus dugaan keterlibatan Anies-Sandi yang sempat dilaporkan ke KPK dan Polri, perlu ditindaklanjuti. Kalau benar terbukti, mesti diproses sehingga tidak dijadikan fitnah.
Faizal Assegaf, Ketua Progres 98.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
