Jakarta — Pemerintah secara resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian menyeluruh, baik dari sisi legalitas maupun dampaknya terhadap lingkungan hidup.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait guna menghimpun informasi dan data lapangan secara objektif.
"Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahan di Kabupaten Raja Ampat," kata Prasetyo.
Ia menambahkan, sejak Januari 2025 pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden terkait penertiban kawasan hutan dan usaha-usaha yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks ini, isu di Raja Ampat menjadi prioritas nasional sebagai bentuk keseriusan Presiden dalam merespons aspirasi publik terkait kelestarian lingkungan.
"Pemerintah sejak Januari 2025 telah menerbitkan Peraturan Presiden terkait penertiban kawasan hutan, termasuk usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, dan langkah ini mencerminkan konsistensi pemerintah menegakkan aturan," ujar Prasetyo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa pencabutan IUP didasari oleh sejumlah pertimbangan teknis dan ekologis. Salah satunya adalah karena sebagian wilayah tambang masuk dalam kawasan lindung Geopark Raja Ampat, wilayah konservasi yang dilindungi oleh undang-undang.
“Alasan pencabutan pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup (Hanif Faisol Nurofiq) karena izin tersebut terbukti melanggar ketentuan perlindungan lingkungan sebagaimana disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, dan hasil verifikasi lapangan memperkuat perlunya perlindungan kawasan tersebut,” jelas Bahlil.
Ia juga mengungkapkan bahwa keputusan ini tidak diambil sepihak. Pemerintah turut melibatkan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
“Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia, dan untuk keberlanjutan negara kita,” tutur Bahlil.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengatakan bahwa langkah pemerintah dalam mencabut izin tambang di raja ampat merupakan bentuk keberanian politik dan keberpihakan nyata terhadap kelestarian lingkungan.
"Saya, atas nama Komisi XII DPR RI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ucap Bambang.
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara hadir dan berpihak kepada masa depan ekologi Indonesia. Ia menilai Presiden tak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek.
"Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat," imbuh Bambang.
"Langkah ini adalah pesan kuat bahwa Presiden ingin Indonesia maju dari sektor sumber daya alam dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap kelestarian lingkungan," tutupnya.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi masa depan konservasi di Indonesia dan menjadi cerminan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya di kawasan Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas laut dunia. Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengelola kekayaan alam dengan prinsip keberlanjutan dan kepatuhan terhadap hukum lingkungan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
