Jokowi masih butuh jenderal senior sebagai pendamping kerja sehari-hari dan eksekutor ide besarnya menyelesaikan proyek mega-infrastruktur pembangunan Indonesianisasi.
Hari Minggu 20 Oktober 2019 ini Jokowi akan dilantik jadi Presiden RI 2019 - 2024, bersama pasangannya Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan raihan suara 55,5%.
Ini kali kedua Jokowi jadi Presiden RI. Ia petahana. Pada periode 2014 - 2019 ia menang Pilpres 2014 bersama Jusuf Kalla. Lawan yang ia kalahkan dua kali berturut-turut kita semua tahu dia siapa. Meski beda suara 11%, “Yang penting menang,” kata Jokowi sembari menahan senyum.
Jalan menjadi presiden untuk kedua kali tidak mudah bagi Jokowi. Apalagi lawannya menggunakan model kampanye politik identitas dengan cap stempel “pasangan hasil ijtima ulama”. Sebelumnya politik identitas ini berhasil diterapkan di Pilkada 2017 dengan mengusung tema trisula maut “penista agama, ayat, dan mayat” dibumbui demo-demo pengerahan massa dari luar Ibukota yang berpusat di Tugu Monas.
Meski sering dianggap sebelah mata, ternyata, Jokowi pintar membaca peta percaturan politik di Indonesia. Dengan jelas ia dapat melihat siapa tokoh yang pantas mendampinginya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Nama Kyai Ma’ruf Amin sudah lama tersimpan di sakunya meski di luaran yang santer terdengar adalah Prof. Mahmud M.D.
Kenapa Kyai Ma’ruf yang terpilih?
Pertama-tama, tentu saja, karena Kyai Ma’ruf adalah kyai yang benar-benar ulama. Bukan orang berduit yang jadi politikus lalu dicap sebagai ulama hasil ijtima ulama dengan kompensasi mahar dengan jumlah nominal tertentu. Kyai Ma’ruf sejak lahir sudah berada di dalam lingkungan pesantren. Ayahnya pemilik pesantren besar di Banten. Kakeknya bahkan pernah menjadi imam di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi.
Kedua, Kyai Ma’ruf adalah kyai khos Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam terbesar di Indonesia yang turut berjuang dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah dan mempertahankan ideologi negara kita dari gerakan pemberontakan yang dilakukan PKI, DI/TII, dan Permesta/PRRI.
Ketiga, Kyai Ma’ruf itu politisi ulung dan piawai yang memulai karier politik sejak tahun 60-an saat Jokowi masih berusia balita. Bersama Gus Dur, Presiden RI keempat, Kyai Ma’ruf mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya pernah menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin. Kyai Ma’ruf sudah kenyang makan asam garam politik.
Keempat, Kyai Ma’ruf adalah ahli ilmu ekonomi syariah. Namanya tercatat sebagai salah satu peletak dasar ekonomi syariah di Indonesia, terbukti dengan pertumbuhan pesat bank-bank syariah di Tanah Air.
Kelima, Kyai Ma’ruf adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang dihormati dan disegani.
Jadi, “Kyai Ma’ruf Amin itu ulamanya ulama. Tak ada yang menandinginya lagi. Posisinya tinggi,” jelas Jokowi dalam satu kesempatan.
Pilihan Jokowi berpasangan dengan Kyai Ma’ruf adalah pilihan politik yang sangat cerdas. Ia mengkalkulasi betul semua perhitungan menghadapi lawan yang bermain dengan kartu truf sentimen agama. Berpasangan dengan Kyai Ma’ruf “yang ulamanya ulama” saja ia masih diserang isu agama. Bayangkan jika pasangannya bukan Kyai Ma’ruf Amin.
Seperti halnya memilih pasangan calon presiden, jelas, Presiden Jokowi tentu tidak akan main-main memilih para pembantunya yang akan menempati pos-pos kementerian.
Yang jelas, semua orang mau jadi menterinya Jokowi. Bahkan semua partai politik oposisi yang berseberangan saat Pilpres 2019 lalu kepingin memasukkan kader-kadernya jadi anggota Kabinet 2019 - 2024. Kabarnya ada satu partai politik oposisi yang dengan sangat “pede”-nya minta jatah lima kursi: menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pertanian, dan jaksa agung.
“Semua partai politik ingin bergabung dalam kabinet. Minta kader-kadernya jadi menteri,” papar Presiden Jokowi di Istana Bogor usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pilpres 2019 berdasarkan keputusan sidang Mahkamah Konstitusi yang memenuhi gugatan pasangan kandidat kalah.
Tapi, “Semua keputusan (siapa saja yang akan menjadi menteri) ada di tangan saya. Semua nama-nama (menteri) sudah saya kantongi dan akan saya umumkan secepatnya setelah pelantikan nanti,” ungkap Jokowi di Istana Negara pada hari Selasa terakhir bulan September 2019.
Sejumlah nama beredar. Sejumlah orang cari muka dan jual nama seolah layak jadi menteri. Tapi percaya lah Jokowi akan memilih “nama-nama yang di luar perkiraan banyak orang”. Yang jelas syarat utama menjadi menteri sudah diumumkan: profesional, cepat mengambil keputusan, dan sebagian anak muda.
“Tunggu saja. Sabar. Nanti juga akan segera saya umumkan,” jelas mbahnya Jan Ethes ini.
Prediksi saya orang-orang yang bernafsu jadi menteri malah tidak akan dipilih. Begitupun politikus kontroversial yang selama ini kalau ngomong asal mangap. Tapi Jokowi masih butuh jenderal senior sebagai pendamping kerja sehari-hari dan eksekutor ide besarnya menyelesaikan proyek mega-infrastruktur pembangunan Indonesianisasi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews