Pelantikan kepala daerah merupakan bagian penting dalam proses demokrasi yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat.
Dengan dilantiknya pemimpin yang baru, pemerintahan daerah dapat segera berjalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025.
Menurutnya, keputusan ini merupakan solusi terbaik untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
"Pak Prabowo ingin masyarakat segera mendapatkan pelayanan dari pemimpin yang definitif. Namun, di saat yang sama, beliau tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan proses sengketa pilkada yang sedang berjalan," ujar Eddy.
Eddy menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah harus mengutamakan kepentingan rakyat.
Dengan adanya pemimpin yang telah resmi menjabat, kebijakan daerah dapat segera dijalankan.
"Lebih cepat kepala daerah mulai bekerja untuk rakyat, tentu lebih baik. Selama pelantikan dilakukan sesuai aturan, kita harus menghormati dan mendukung keputusan pemerintah," katanya.
Di tingkat daerah, dukungan terhadap kepala daerah yang baru juga disampaikan oleh Penjabat Gubernur Riau, Rahman Hadi.
Saat memimpin apel bersama seluruh pegawai Pemprov Riau, ia menegaskan pentingnya kesiapan aparatur pemerintahan dalam menyambut kepemimpinan baru.
"Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemprov Riau untuk siap bekerja di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru," ujarnya.
Rahman Hadi menjelaskan bahwa program daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar pembangunan dapat berjalan secara optimal.
"Ada beberapa program daerah yang perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional. Ini menjadi perhatian pemerintah pusat agar visi pembangunan bisa berjalan sejalan," jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh pegawai harus bekerja secara profesional demi mendukung keberhasilan kepemimpinan yang baru.
Sementara itu, Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Tjahyono Saputro, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, penerimaan hasil pemilu merupakan kunci dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
"Kami mengimbau kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda untuk terus mengajak publik menerima hasil pemilu yang telah berlangsung dengan baik," kata Tjahyono.
Ia juga menegaskan bahwa dalam demokrasi, perbedaan adalah hal yang wajar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat kembali bersatu untuk membangun bangsa. []
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
