Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini dikemukakan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Achmad mengatakan, efisiensi anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
"Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, program itu seperti pengurangan kegiatan perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial.
"Namun pelayanan publik, tidak dikurangi. PSO (Public Service Obligation) dan belanja gaji pegawai tidak dikurangi," kata Hasan.
Hasan menepis informasi yang beredar bahwa efisiensi anggaran dialokasikan untuk pelayanan publik. Dia kembali menegaskan, presiden meminta pelayanan publik, belanja pegawai, dan bantuan sosial tidak berdampak dalam efisiensi.
Senada, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Presiden Prabowo memutuskan efisiensi anggaran setelah mengawasi pelaksanaan tutup buku APBN di Kemenkeu pada akhir 2024.
“Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara pun menilai efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” pungkasnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
