Para elite poltik kontetasi politik Pemilu 2019 sudah memberikan keteladanan serta menunjukkan sikap untuk meredakan polarisasi.
Dilansir pada Kompas Senin,(6/5/2019), saya temukan artikel berjudul “Jaga Kemurnian Suara Pemilih.” Menceritakan ditemukan dua dus berisi formulir C1 atau hasil penghitungan suara yang belum dibuktikan keasliannya. Tapi di surat kabar ini tidak menceritakan bahwa ribuan formulir tersebut menguntungkan #02.
Sedangkan saya cek berita di media daring menginfokan bahwa form ini palsu karena dicek langsung dengan hasil KPU berbeda bahkan digelembungkan, serta tanda tangan para saksi juga berbeda. Saya berpikir secara positif saja, mungkin media cetak ini tidak mau memprovokasi atau bisa juga sedang bermain aman mengenai perpolitikan.
Dari kronologis penemuan ini juga tidak sengaja. Setahu saya memang kepolisian kerap mengadakan berbagai operasi di jalan raya dalam rangka bulan puasa. Sehingga prosedur ini sudah biasa dilakukan. Tolong jangan komentar bahwa polisi mengada-ada atau pun kesannya tidak netral dalam mendalami kasus ini.
Sebab, di salah satu saluran You Tube, Rizieq Shihab berkomentar bahwa kepolisian tidak netral. Di sini dia membacakan hasil-hasil input KPU yang berbeda dengan formulir C1 dan merugikan paslon #02. Tetapi tidak diberitakan kalau kesalahan input yang merugikan #01 ternyata jumlah jauh lebih banyak.
Saya sayangkan usai pemilu 2019 muncul pihak-pihak yang sepertinya tidak terima dengan hasil penghitungan KPU. Mereka menyerang terus-terus mengatakan curang-curang dan curang.
Seperti anak kecil dikalahkan di permainan oleh temannya. Lalu mengadu kepada orang tua sambil menangis bahwa dia dicurangi temannya tanpa membawa bukti dan sang orang tua percaya.
Rizieq Shibab dengan lancar mengatakan paslon #01 curang masive dimulai pada menit 11:54, pada link ini, dilanjutkan dengan kalimat “merajalela dan meluas ke mana-mana di seluruh daerah Indonesia dan disaksikan secara massal oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga viral di berbagai media cetak maupun elektronik”
Belum lagi dari Amin Rais yang mengatakan "Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Baca Juga: "People Power" Ala Amien Rais, Mungkinkah?
Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak merasa bahwa paslon #01 curang. Perlukah saya ingatkan kembali siapakah yang menyebarkan hoaks mengenai surat suara yang tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok dan penyerangan khayalan Ratna Sarumpaet ? Belum lagi fitnah keji mengenai Jokowi yang adalah keturunan Cina dan seorang PKI ? Perlu saya jawab atau silahkan jawab saja dalam hati.
Sayangnya masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara kenyataan dengan berita bohong yang disemburkan berulang-ulang. Mungkin karena sering, jadi ketagihan. Jika tidak ada hoaks hidup kurang "afdol" ? Para provokator pembelah kesatuan negara Indonesia seakan -akan dibuatkan panggung khusus. Bahkan media entah mengapa senang memberitakannya, mungkinkah karena rating tinggi ?
Padahal elite yang berkontestasi pada Pemilu 2019 sudah mulai membuka dialog. Polarisasi akibat pemilu sedang mereka gerus. Menurut Kompas, Sabtu (4/5/2019) sejumlah tokoh menjenguk mantan Ibu Negara, Ny. Ani Yudhoyono, yang sedang dirawat di RS di Singapura serta mengadakan pertemuan dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi putranya Edhie Baskoro dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
Para tokoh itu antara lain mantan Ibu Negara Ny. Sinta Nuriyah Wahid; mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahmud MD; Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan; dan Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid.
Para tokoh yang tergabung dalam Suluh Bangsa juga sudah menemui Presiden Ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie untuk membicarakan polarisasi pada rakyat Indonesia. Para elite politik ini hendak memberikan contoh kepada masyarakat untuk meredakan perpecahan ini.
Baca Juga: Keyakinan Politikus PKS Mardani Ali Sera, "Jokowi Dapat Dikalahkan!"
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera yang adalah penggagas gerakan #2019gantipresiden sudah mengharamkan tagar tersebut. Serta dari pihak TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding dalam rangka rekonsiliasi politik akan dimulai dengan mempertemukan kedua calon wakil presiden Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Katanya “Keinginan ini sudah sama-sama diutarakan kedua belah pihak, tinggal mendorong agar bisa terwujud cepat. Prinsipnya, pertemuan kedua tokoh ini penting untuk membangun kesadaran berbangsa sekaligus merajut persaudaraan lewat ruang dialog.”
Sandiaga berkomentar mengenai pemilu jujur adil. Setelah ada pertanyaan perihal sikapnya terhadap Prabowo Subianto soal hasil quick count Pilpres 2019. "Saya nggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil. Saya meyakini bahwa kinerja para relawan ini harus dihargai," Rabu (24/4/2019).
Para elite poltik kontestasi politik Pemilu 2019 sudah memberikan keteladanan serta menunjukkan sikap untuk meredakan polarisasi. Apakah masyarakat mau menerima dan mengikuti ? Atau masih hidup di dalam dunia sendiri tidak peduli persatuan dan kesatuan NKRI ? Para pembaca yang terhormat, silahkan mengambil sikap. Mau ikut "geng provokator" atau pemersatu NKRI ? (***)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews