Syaiful mengacungi jempol keberanian Muhadjir melakukan kritik terbuka dan saat tatap muka langsung. Diharapkan ini mendorong anggota DPR agar memegang etika.
Peristiwa langka DPR dimarahi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengundang komentar mantan anggota DPR dua periode Imam Suharjo.
“Badan Kehormatan harus turun tangan menertibkan anggota yang melanggar etika anggota DPR. Meninggalkan rapat seusai bertanya itu jelas tidak etis,” kata Imam Suharjo di Jakarta, Senin (15/6/20).
Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembambangunan (PPP) tahun 1997-1999 dan 2004 – 2009 ini mengatakan, seorang menter marah-marah di DPR itu memang tidak lazim. “Tapi bagus-bagus saja. Biar ada dinamika. Kita tunggu suara DPR,” katanya.
Sebuah video pendek berkonten Muhadjir Effendy marah kepaa DPR viral pol di media sosial, Jumat (12/6/20). Video beredurasi 75 detik itu dicuplik dari Rapat dengan Komisi IX DPR di Senayan, Kamis (11/6) pukul 13.40 sampai dengan 23.30. Membahas masalah jaminan sosial. Muhadjir didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, pimpinan BPJS.
Yang memantik kemarahan Muhadjir adalah adanya beberapa anggota Komisi IX yang meninggalkan acara setelah menyampaikan pertanyaan.
Menurut Imam, adanya anggota DPR yang meninggalkan rapat seusai bertanya sehingga saat mitra rapat memberikan jawaban orangnya sudah tidak ada, itu sudah terjadi sejak jaman dia menjadi anggota DPR. Bahkan tidak sedikit anggota DPR yang hampir tidak pernah datang ke kantor. Anehnya itu dibiarkan oleh fraksinya. “Kondisi sekarang lebih parah karena sistem rekrutmen yang buruk,” tegas tokoh asal Jember, Jatim ini.
“Kepada teman-teman yang berbuat begitu, biasanya saya bilang kalau dia makan uang haram,” kata Imam yang sempat menjadi anggota Lembaga Sensor (LSF) seusai jadi anggota DPR.
Baca Juga: Viral Pol, Menko PMK Marah kepada DPR
Peristiwa ini harus diambil pelajarannya bahwa DPR juga harus membuka diri terhadap kritik. Imam melihat yang dilakukan Muhadjir itu sebenarnya lebih bernuansa kritik. Ajakan bermitra secara konstruktif dan menghormati. “Hanya bahasa wartawan menggunakan istilah marahi DPR,” katanya.
Untuk itu, Dewan Kehormatan DPR harus mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kritik Muhadjir ini agar hal serupa tidak terjadi di rapat-rapat yang lain. Dewan Kehormatan berfungsi menilai dan menegakkan etika. Penegakan etika ini juga untuk mengangkat martabat DPR.
Sebenarnya yang kesal dengan sikap anggota DPR yang meninggalkan rapat seusai bertanya atau berbicara itu bukan hanya Muhadjir saja. Testimoni disampaikan Syaiful Anam, staf Menteri Agama Maftuh Basuni 2004 -2008.
“Pada saat Pak Maftuh rapat dengan DPR, sering kali ada aggota DPR yang meninggalkan rapat begitu saja seusai bicara panjang lebar, bertanya bahkan mengkritik. Ketika mau dijawab, orangnya sudah tidak ada. Pak Maftuh sebenarnya kesal juga, tapi hanya menyampaikan kekesalan di belakang,” kata mantan wartawan Gatra ini.
Syaiful mengacungi jempol keberanian Muhadjir melakukan kritik terbuka dan saat tatap muka langsung. Diharapkan ini mendorong anggota DPR agar memegang etika. Menegakkan tata tertib DPR. Terciptanya saling menghormati antarlembaga tinggi negara.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
