Banyak Pihak Persoalkan Narasi Seruan Pemakzulan, Kritik Tanpa Solusi Dinilai Kontraproduktif

Oleh: Rizky Ananta Prakoso

Berbagai elemen masyarakat hingga jajaran elit politik mempersoalkan narasi kontroversial yang terlontar dari lisan Saiful Mujani terkait upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut memantik kegaduhan luar biasa karena dianggap sebagai kritik hampa yang sama sekali tidak menawarkan solusi konkret bagi kemajuan bangsa. 

Sebagai seorang akademisi dan tokoh riset senior, langkah Saiful Mujani dalam menyuarakan delegitimasi kekuasaan justru dinilai kontraproduktif terhadap semangat stabilitas nasional yang sedang dibangun. Publik kini meragukan motif di balik pesan provokatif tersebut, mengingat dampaknya yang lebih besar cenderung menciptakan polarisasi dibandingkan memberikan masukan konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern, legitimasi kekuasaan bersumber dari mekanisme elektoral yang sah, bukan melalui tekanan massa di jalanan. Anthony memandang mandat yang diterima Presiden Prabowo Subianto lahir dari proses demokratis yang sangat kuat. Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa setiap kritik wajib tersampaikan dalam koridor konstitusi tanpa harus merusak tatanan yang ada. Ia menyayangkan narasi delegitimasi tersebut karena berisiko besar menciptakan ketidakpastian yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Anthony menjelaskan bahwa kritik memang menjadi elemen krusial dalam demokrasi, namun hal tersebut harus bersandar pada data akurat, etika publik, serta kesadaran terhadap stabilitas sosial. Ia menganggap dorongan perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra-konstitusional sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian, Anthony mengajak semua pihak untuk lebih solid dalam memberikan masukan secara benar daripada memicu perpecahan. 

Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian politik seringkali berujung pada menurunnya kepercayaan pelaku usaha, sehingga suasana kondusif menjadi syarat mutlak agar agenda pembangunan serta penciptaan lapangan kerja tetap berjalan optimal.

Nada keberatan juga datang dari organisasi profesi yang menaungi lembaga riset. Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, menyatakan komitmen penuh organisasinya terhadap nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Anas menolak dengan sangat tegas setiap pernyataan yang mengandung ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah di luar koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pimpinan lembaga riset memikul tanggung jawab strategis sebagai pembentuk opini publik, sehingga setiap ucapan yang keluar harus mencerminkan kematapan komunikasi serta kedewasaan dalam berpolitik.

Anas menganggap narasi yang multitafsir dan memicu kegaduhan sebagai sebuah bentuk kelalaian dalam menjaga tanggung jawab publik. Ia memperingatkan bahwa kredibilitas industri riset secara keseluruhan dipertaruhkan ketika tokoh-tokohnya mulai mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada delegitimasi sistem demokrasi. Meskipun mendukung hak akademisi dalam bersuara, Anas menekankan bahwa penyampaian kritik harus tetap beradab serta jauh dari unsur hasutan. Baginya, kebebasan berekspresi jangan sampai disalahgunakan menjadi alat untuk mengaduk emosi publik yang berujung pada kerusakan tatanan sosial yang sudah mapan.

Sejalan dengan keresahan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap teguh memegang konsep demokrasi konstitusional. Fahri menyarankan agar tidak ada pihak yang memberikan ruang bagi tindakan inkonstitusional karena hal itu sangat berbahaya bagi masa depan negara. Ia juga menyinggung bahwa dalam sistem pemerintahan, tanggung jawab tidak hanya berada pada pundak presiden sebagai eksekutif semata, melainkan melibatkan rumpun kekuasaan lain yang juga memiliki kewajiban serupa terhadap rakyat.

Fahri mengajak seluruh pihak untuk melakukan introspeksi mendalam di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu. Ia memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki niat yang sangat tulus demi kepentingan masyarakat luas, sehingga kekompakan nasional menjadi kunci yang sangat penting. Menurut pandangannya, ketidaksetujuan terhadap sebuah kebijakan seharusnya tersalurkan melalui jalur-jalur formal yang sudah disediakan oleh undang-undang, bukan dengan membangun narasi penggulingan yang justru mengancam kedaulatan hukum.

Munculnya gelombang kritik terhadap Saiful Mujani menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat itu semakin cerdas dalam membedakan antara kritik akademik yang membangun dengan provokasi politik yang bersifat merusak. 

Pernyataan yang hanya bersifat menyerang tanpa memberikan alternatif solusi dianggap tidak memiliki nilai tambah dalam diskursus publik. Integritas seorang pengamat politik kini diuji melalui konsistensi antara peran ilmiahnya dengan sikap moral di ruang publik.

Pada akhirnya, stabilitas nasional merupakan aset berharga yang tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik sesaat atau kepentingan kelompok tertentu. Seruan yang bersifat destruktif hanya akan membuang energi bangsa yang seharusnya tercurah untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. 

Fenomena munculnya narasi provokatif dari kalangan akademisi justru menciptakan preseden buruk yang dapat mengikis kewibawaan ilmu pengetahuan di mata rakyat. Publik menaruh harapan besar agar para tokoh intelektual segera kembali pada khitah mereka sebagai pencerah masyarakat, yang senantiasa memberikan kritik berbasis solusi demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan yang konstitusional. 

Integritas seorang pakar sejatinya teruji dari kemampuannya menjaga nalar sehat publik, bukan justru memperkeruh suasana dengan agitasi yang memecah belah. Kerja keras pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan memerlukan dukungan moral yang sehat serta pengawasan yang objektif, bukan gangguan tanpa dasar yang justru menjauhkan bangsa dari tujuan mulianya. (*)

*) Analis Sosial Politik dan Kebijakan Negara