Omong kosong kalau ada klaim kenaikan suara PKS dalam pileg karena jualan program penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup.
Dalam janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan menghapus pajak sepeda motor dan Surat Ijin Mengemudi atau SIM seumur hidup. Dua program itu sangat bombastis dan tidak masuk akal karena pajak dan biaya pembuatan SIM merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan pusat.
Dan kenaikan suara PKS diklaim karena dua program tersebut,yaitu menghapus pajak sepeda motor dan SIM berlaku seumur hidup. Padahal PKS sedang dilanda konflik internal. Tetapi justru suaranya dalam pileg 2019 naik dibanding pileg 2014.
Apakah benar kenaikan suara PKS dalam pileg 2019 karena dua program yang bombastis tersebut?
Menurut opini pribadi, bukan karena janji kampanye penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup tersebut. Tetapi karena mendapat limpahan suara dari massa 212 dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah.
Seperti kita ketahui massa HTI tidak percaya dengan sistem demokrasi dan tidak pernah menyalurkan hak politiknya, baik dalam pilkada atau pilres.
Akan tetapi sejak kasus mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dituduh menista agama, massa HTI mulai menyalurkan hak politiknya dalam pilkada DKI Jakarta. Dan berlanjut dalam pimilu serentak 2019, massa HTI juga menggunakan hak politiknya. Sekalipun sebenarnya bertentangan dengan ideologi atau doktrin HTI itu sendiri.
Dan massa HTI dalam ideologinya juga lebih dekat dengan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Karena kedekatan ideologi itu, massa HTI lebih nyaman dan cocok menyalurkan hak politiknya kepada PKS. Dan hasilnya terbukti suara PKS dalam pileg naik atau bertambah dibanding pileg 2014.
Padahal, menurut banyak lembaga survie suara PKS akan turun. Karena ada ormas GARBI yang notabene pendirinya mantan presiden PKS, yaitu Anis Matta. Ormas GARBI inilah yang diperkiran akan menggerus suara PKS. Ternyata tidak.
Baca Juga: Kode Keras PKS Haramkan Tagar "Ganti Presiden"
Jadi kenaikan suara PKS dalam pileg 2019 bukan karena janji kampanye penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup. Masyarkat juga sudah mengerti dan paham, bahwa kedua progran PKS tersebut tidak masuk akal dan bombastis. Terlaluuu!
Mari kita uji dua program janji kampanye PKS tersebut. Contoh:soal penghapusan pajak sepeda motor. Menghapuskan pajak sepeda motor bukan hanya akan menghilangan pendapatan atau pajak daerah. Tetapi secara tidak langsung menyuruh orang untuk berbuat kriminal. Karena tidak ada bedanya motor bodong hasil curian dengan motor resmi yang ada surat-suratnya.
Padahal, yang membedakan motor bodong hasil curian dan motor resmi adalah "membayar pajak". Kalau pajak motor dihapus, terus apa yang membedakan antara motor bodong dengan morot resmi?
Dan dampak lain dari penghapusan pajak sepeda motor yaitu harga motor akan jatuh dan akan merusak industri sepeda motor itu sendiri. Pencurian sepeda motor juga akan meningkat dengan dihapusnya pajak sepeda motor.
Jadi omong kosong kalau ada klaim kenaikan suara PKS dalam pileg karena jualan program penghapusan pajak sepeda motor dan SIM seumur hidup.
Ndobos!!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
