Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR menjadi angin segar bagi upaya percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. RUU Sisdiknas ini mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai bagian dari reformasi besar dalam dunia pendidikan nasional.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa revisi UU ini merupakan langkah penting dalam memenuhi amanat konstitusi untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terintegrasi. Selama ini, implementasi UU Sisdiknas cenderung terbatas hanya pada pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, pendidikan tinggi, guru dan dosen, serta pendidikan berbasis agama diatur melalui undang-undang yang berbeda.
“Terpencarnya regulasi pendidikan dalam berbagai UU itu menimbulkan fragmentasi. Karena itu, kita sepakati kodifikasi sebagai sistem pendidikan nasional. Kita akan kodifikasi semua UU pendidikan, paling tidak yang berkaitan langsung,” kata Atip.
Kodifikasi ini akan mencakup empat undang-undang utama, yakni UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, serta UU 18/2019 tentang Pesantren.
“Langkah ini akan menghilangkan tumpang tindih kebijakan dan menciptakan kerangka hukum yang lebih utuh dan harmonis dalam penyelenggaraan pendidikan nasional,” imbuhnya.
Dari sisi legislatif, Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa pembahasan RUU ini terus bergerak maju. Ia menilai revisi UU Sisdiknas bukan sekadar upaya teknis administratif, melainkan agenda strategis untuk memastikan bahwa sistem pendidikan nasional lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
“Revisi ini bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut masa depan generasi Indonesia. Kita ingin memastikan setiap anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, di kota maupun pelosok mendapatkan hak pendidikan yang adil dan bermutu,” ujar Hetifah.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut menyoroti substansi RUU Sisdiknas, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar. Komisioner KPAI Aris Adi Leksono mendorong agar substansi putusan MK tersebut diakomodasi secara jelas dalam RUU Sisdiknas.
“Bila perlu ada pasal yang mengatur pembagian pembiayaan pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah, agar tidak menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dan bisa menjamin hak anak atas pendidikan gratis,” ucap Aris.
Revisi UU Sisdiknas melalui pendekatan kodifikasi ini diharapkan dapat menjadi titik tolak pembaruan menyeluruh sistem pendidikan Indonesia. Dengan payung hukum yang kuat, terpadu, dan progresif, pemerintah dan DPR berharap pendidikan nasional bisa menjadi lebih merata, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
