.jpeg)
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk pasangan calon (paslon) dan para pendukungnya, agar menerima apapun hasil PSU dengan lapang dada.
Kelapangan dada dalam menerima apapun dan bagaimanapun hasil Pemungutan Suara Ulang merupakan salah satu contoh sikap dewasa dalam berdemokrasi.
Sikap tersebut dinilai sangat penting untuk mampu menjaga stabilitas politik daerah, yang juga berpengaruh pada stabilitas nasional dan mempertahankan bagaimana kepercayaan publik terhadap seluruh proses dan rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu).
Anggota KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan bahwa seluruh pasangan calon wajib untuk terus menjunjung tinggi semangat demokrasi yang sehat dan siap menerima apapun serta bagaimanapun hasil PSU tanpa adanya kekisruhan.
"Saya harap semua pasangan calon bisa legawa, serta memiliki sikap lapang dada dalam menerima hasil penetapan suara menerima hasil penetapan perolehan suara ini,” ujar Iffa usai memantau berlangsungnya pleno rekapitulasi suara PSU tingkat Kabupaten Serang, Kamis
Iffa juga mengingatkan agar para penyelenggara ad hoc di daerah, khususnya di Serang, agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan rekapitulasi.
Ia menyoroti tren meningkatnya sengketa pasca-PSU di beberapa wilayah.
“Kita harus hati-hati karena dari 11 daerah yang sudah melaksanakan keputusan MK dan menggelar PSU, sudah tujuh yang kembali menggugat ke MK. Serang jangan sampai ikut-ikutan,” tegasnya.
KPU RI, lanjutnya, secara terus-menerus menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas selama pelaksanaan PSU agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada gugatan kembali.
“Harus ada tindakan preventif agar situasi serupa tidak terulang di kemudian hari...” imbuhnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Riau, Nahrawi, meminta agar seluruh jajaran penyelenggara PSU di Siak bekerja secara profesional dan taat regulasi.
“Meneguhkan kepada kawan-kawan penyelenggara di Siak agar menjaga integritas, netralitas, serta profesionalitas dalam pelaksanaan PSU,” katanya.
Ia juga meminta agar isu politik uang disosialisasikan secara masif sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran pemilu.
“Namun, secara tupoksi ada pihak yang lebih berwenang untuk menangani hal tersebut, yakni Bawaslu dan Gakkumdu,” lanjutnya.
Di sisi lain, Koordinator Divisi Bawaslu Sumatera Selatan, Massuryati, turut mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi dan etika bagi seluruh Panwascam.
“Jika sudah diingatkan, namun tidak digubris, kita bisa masukan dalam laporan pengawasan kita,” ujarnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
