Ketegasan Ahok dalam mengemban amanah dan tanggung jawab tidak perlu diragukan lagi, hanya saja Ahok bisa menambah orang-orang yang akan membenci Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
.jpeg)
Untuk menjadi Menteri pendidikan tentunya tidak harus memiliki latar belakang atau pernah berkecimpung di dunia pendidikan, atau memiliki skill khusus yang terkait dengan pendidikan.
Jabatan tersebut juga bisa dipegang orang tidak berkecimpung didunia pendidikan, namun memiliki integritas dan track record yang baik, juga memeliki kemampuan menejerial yang sudah teruji. Selain daripada itu, tentunya memiliki visi tentang dunia pendidikan Indonesia kedepan.
Anggaran pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah, sehingga nilainya 20 persen dari Belanja APBN, untuk tahun 2019 nilainya sekitar 492,5 triliyun. Dari nilai tersebut dialokasikan untuk transfer ke daerah sebesar 308,4 triliyun, ke pusat 163,1 triliyun, dan untuk pembiayaan sekitar 21 triliyun.
Anggaran sebesar itu menjadi efektif kalau penggunaannya terawasi dengan maksimal, bukan cuma sekedar dibagi-bagikan tanpa diawasi secara ketat. Untuk itu sangat diperlukan Menteri sekelas Ahok yang sudah sangat teruji dalam hal penggunaan dan pemanfaatan anggaran.
Baca Juga: Akankah Ahok Masuk Kabinet Jokowi Jilid II?
Menteri Pendidikan bukan cuma diukur dari latar belakang keilmuannya, tapi juga attitude-nya dalam mengemban tanggung jawab sangat dibutuhkan. Menteri Pendidikan haruslah juga seorang eksekutor lapangan, bukan cuma birokrat yang sekedar menjalankan wewenang, tanpa memikirkan efektivitas dan pemanfaatan anggaran.
Mari kita lihat seperti apa Target Sasaran dari anggaran tersebut, apakah selama ini anggaran tersebut sudah digunakan secara tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukkan yang sudah semestinya.
Sasaran Target
Kalau sasaranTarget ini tercapai sesuai dengan perencanaannya, tentu anggaran pendidikan tersebut sangatlah efektif, kemungkinan kebocoran dilapangan tidak bisa dihindari. Disinilah peran penting seorang eksekutor lapangan, yang bisa menyiapkan perangkat sistem untuk mengamankan anggan tersebut.
Bisa jadi kalau Ahok yang memimpin Departmen Pendidikan, alokasi anggaran tersebut bisa terawasi dengan Aman, dan Ahok pasti siap pasang badan untuk tanggung jawab besar seperti itu.
Kalau Presiden Jokowi butuh eksekutor disetiap lini kementerian, pilihan terhadap Ahok adalah pilihan yang tepat, integritas dan komitmennya terhadap penggunaan anggaran tidak diragukan lagi. Ahok adalah tipe pemimpin yang tidak bisa di intervensi siapapun.
Ketegasan Ahok dalam mengemban amanah dan tanggung jawab tidak perlu diragukan lagi, hanya saja Ahok bisa menambah orang-orang yang akan membenci Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, karena orang seperti Ahok sangat tidak disukai bagi orang-orang yang senang memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
