Produktif Bikin Puisi, tapi Minim Prestasi

Salah satu prestasi paling sederhana itu bisa dinilai dari hasil kerjanya. Minimal mencapai apa yang dicanangkan di awal tahun. Lha setiap orang saja ramai-ramai membuat resolusi tahun baru,  tampaknya hal yang sama dilakukan juga lembaga yang namanya DPR-RI. Tentunya memiliki rencana tahunan, dan akhirnya lima tahunan.

Entah ini karena buruknya kualitas anggota dewan dan kepemimpinan yang amburadul, atau karena hanya kisruh dikotomi antara Jokowi dan kelompok salawi. Suka atau tidak ini adalah kualitas paling buruk di antara dewan dari tahun ke tahun. Awal tahun politik lama bisa sinkron hanya karena bak anak kecil yang kalah main neker.

KMP dan KIH yang berebut pepesan kosong hingga berbulan-bulan itu jelas sangat berdampak. Politik kanak-kanak, jadi tidak heran ketika  iri dan dengki pada Jan Ethes. Lha memang kualitas parpolnya level kanak-kanak. Alharhum Gus Dur menamai dewan angkatan 99 sebagai TK, kalau ini mungkin kumpulan anak PUAD. Miris.

Paling memalukan tentunya terseretnya pimpinan dewan masuk jeruji besi dengan drama berdarah-darah segala. Pun wakilnya lebih asyik berkelahi rebutan balung tanpa isi, yang katanya 30 M, satunya juga masuk bui, dan satunya tidak ada suara, penggembira atas main dua kaki Demokrat. Satu lagi, ahli muisi, apapun dijadikan puisi, sayang isinya jauh dari kapasitasnya sebagai pimpinan dewan.

Usai empat tahun ada penambahan kursi pimpinan demi memberikan kelegaan pada pemenang pemilu yang telah dipecundangi ala politik ugal-ugalan di awal-awal masa kerja dulu. Tarik ulur kepentingan demi hasrat kepuasan kepentingan sesaat. Hanya demi kepuasan sabotase kalah pilpres, di legeslatif menguasai. Aneh dan lucu saja sebenarnya. Entah apa mereka ingat atau tidak.

Gambaran umum dewan itu demikian. belum sampai melihat hasil kerjanya secara angka sebagai tugas pokok legeslasi. Perilaku ugal-ugalan Fadli Zon yang jauh lebih banyak riuh rendah miskin esensi. Malah ribut bukan tugasnya dengan dalih kinerja wakil rakyat. Mana ada pimpinan dewan di pusat malah ikut-ikut di keributan pemda DKI waktu kepemimpinan Ahok.

Kini juga, masalah Ahmad Dhani ia juga repot dan ribet sendiri ke pengadilan untuk mempertanyakan mengapa ditahan. Padahal upaya hukum ada, namun malah ia yang ribut entah kapasitasnya apa. Heran dengan polah dan perilaku tidak karuan ala wakil ketua ini.  Masih banyak persoalan di dewan, namun malah ribut dengan hal yang cenderung pribadi.

Berselisih dengan menteri yang bekerja dengan keras, seperti Menteri KKP. Ketika dibalas pertanyaan apa yang sudah ia perbuat malah menunjukkan buku yang jelas tidak berkaitan dengan kinerjanya. Lha memang ia penulis? Sebagai bonus atas kinerja dengan menerbitkan buku itu bagus, namun ketika tugas utamanya nol besar buat apa.

Rekan-rekan Kompasianers jika kehabisan ide dan mentok untuk membuat opini lebih dari 150 kata, biasanya lari ke fiksi, entah puisi atau yang sejenis. Atau jika mau main aman karena sensitif juga melarikan tulisannya ke ranah fiksi. Sambil “menyindir” tokoh tertentu, jadi serasa nyaman dengan berlindung dengan kanal fiksi.

Apa yang dilakukan Fadli Zon, kog tampaknya juga berkiatan dengan hal ini. Menyembunyikan ketidakmampuannya sendiri dengan memainkan puisi, dengan demikian akan aman atas tuntutan pencemaran main. Mengapa bisa demikian? Tafsir atas puisi tentu bukan tasfir tunggal. Lha UU dan KUHP yang tidak ada multi tafsir saja di tangan Zon dan kawan-kawan bisa seenaknya dimaknai sesuai kepentingannya sendiri kog.

Pembuktian mendasar atas kinerja dewan adalah dari banyaknya produk hukum dari yang direncanakan. Ingat jangan bersembunyi dan mengatakan negara yang banyak perundang-undangan masih terbelakang. Atau menyalahkan pemerintah. Lha namanya legeslator yang membuat undang-undang. Tapi apakah demikian?

Selama empat tahun lebih dari 183 target hanya bisa disahkan 80. Perundangan yang bisa pun belum tentu sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Sering menjadi bahan perdebatan dan bahkan petisi ini dan itu.  Belum lagi, ada yang diujikan ke MK dan bisa-bisa batal atau minimal revisi di sana sini. Artinya kualitasnya masih perlu diperhatikan.

Perlu dilihat secara tahun ke tahun bagaimana  perencanaan mereka. Tahun 2015 mereka merencanakan 40 namun hanya jadi tiga RUU yang menjadi UU. Tahun selanjutnya dari 51 target dan sukses pada angka 22. Selanjutnya tahun 2017, cukup mengerikan dari target 52 hanya mampu diselesaikan enam saja. Tahun politik 2018 juga demikian, dari target 50 hanya mampu menyelesaikan empat saja.

Belum lagi jika berbicara soal kehadiran anggota  dewan.  jangan ditanya lagi. Ini sangat sederhana dan tidak erlu muluk-muluk bicara banyaknya UU yang mau dibuat. Perbaiki saja persentase kehadiran. Entah apakah sudah ada yang melakukan survey dari daftar absen, gaji dan tunjangan yang diterima, dengan kinerja anggota dewan. Ini masuk ranah  korupsi lho.

Eh malah pimpinannya asyik membuat puisi. Tidak ada yang salah mengenai puisi. Juga tidak ada yang melarang jika pimpinan dewan berpuisi dan mengapresiasi karya sastra. Namun ketika asyik membuat puisi namun malah lupa melakukan pekerjaan pokoknya ya buat apa?

Belum lagi ketika puisi itu dilakukan untuk menyerang, menjelek-jelekan pihak lain. Kasihan dan miris jika karya seni direndahkan untuk perilaku pengecut demikian. Widji Tukul, Iwan Fals, melakukan kritik sosial dalam karya seni karena memang kondisi politik dan hukum tidak menjamin adanya kritik. Lha sekarang apapun bisa, pimpinan dewan lagi, namun malah mengekspresikan dengan tidak semestinya.

Usai puisi dengan judul Gendruwo dan Sentoloyo yang menjawab atau merespons atas pernyataan Jokowi, paling baru ia membuat pusi Doa yang Tertukar. Di sana lagi-lagi banyak pro dan kontra mengenai isi dan maksud siapa yang menjadi sasaran oleh Fadli Zon.

Salah satu yang paling parah adalah adanya tudingan bahwa Zon memaki dan mengatakan hal yang tidak patut pada kyai sepuh. Kepada siapapun juga tidak patut apalagi ini pada kyai, sepuh lagi. Miris, perilaku ugal-ugalan pada orang yang patutnya dihargai dan dihormati, siapapun itu.

Sikap menghormati yang memang tidak ada tampaknya dalam diri Zon yang merasa diri paling itu, mengatakan Jokowi plonga-plongo, sejatinya adalah menunjukkan kepribadiannya sendiri yang memang tidak patut. Berbeda pandangan dan perbedaan pilihan politik itu biasa, wajar, dan sangat biasa. Namun mengapa menjadi sebuah kebencian seperti ini? Hanya memperlihatkan kepribadian kerdil dan miskin esensi dan prestasi semata bukan?

Apa masih mau menyerahkan kepemimpinan nasional pada orang-orang yang sama demikian? Penghormatan pada yang lain rendah, dan menjadi kebiasaan untuk merendahkan dan menaburkan kebencian dan memilih politik gaduh terus menerus demikian?

Pekerjaan itu dinilai dari hasil kinerja dan upaya yang dilakukan, bukan semata wacana apalagi menyindir dengan bentuk karya seni saja. Bukti atas kerja dan hasil proses lebih penting.

Salam...

***