Apresiasi Kelancaran Sengketa Pilkada Serentak, Apkam Siap Jamin Keamanan di wilayah Papua
Oleh : Roy Andarek
Pilkada serentak 2024 di Papua Barat Daya telah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan sengketa hasil pemilihan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya telah menunjukkan kesiapan dan profesionalisme dalam menghadapi situasi ini.
Dalam konteks ini, pernyataan dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Papua Barat Daya, Muhammad Gandhi Siradjuddin, menjadi sangat penting untuk mencerminkan kondisi yang ada.
Gandhi mengungkapkan bahwa terdapat 12 gugatan yang diajukan terkait hasil rekapitulasi suara dari berbagai daerah.
Gugatan ini berasal dari empat kabupaten, satu kota, dan tingkat provinsi. Wilayah yang terlibat mencakup Sorong Selatan (2 gugatan), Raja Ampat (3 gugatan), Tambrauw (3 gugatan), Maybrat (2 gugatan), dan Kota Sorong (1 gugatan). Ini menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh pihak penyelenggara pemilihan.
Gandhi menyatakan bahwa rapat koordinasi diadakan untuk mengumpulkan KPU kabupaten/kota guna mempersiapkan data dan dokumen dalam menghadapi sengketa di MK. Dengan langkah ini, KPU Papua Barat Daya menunjukkan dedikasi untuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas di Papua Barat Daya.
Menarik untuk dicatat bahwa Kabupaten Sorong menjadi satu-satunya daerah yang tidak menghadapi gugatan, sehingga diperkirakan akan mengikuti jadwal pelantikan pada gelombang pertama, yaitu pada 7 Februari 2025. Jika Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) keluar lebih awal, pelantikan bisa dilaksanakan pada gelombang pertama. Namun, jika putusan akhir MK diterbitkan pada pertengahan Maret, pelantikan akan bergeser ke gelombang kedua, yaitu awal April.
Dengan adanya ketidakpastian seperti ini, sangat penting bagi masyarakat untuk tetap tenang. Apresiasi yang disampaikan oleh Gandhi kepada semua pihak yang berkontribusi dalam menyukseskan Pilkada Papua Barat Daya, termasuk KPPS, PPS, PPD, KPU kabupaten/kota, pasangan calon, dan masyarakat, harus menjadi motivasi untuk menjaga suasana damai.
KPU mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjaga keamanan dan kedamaian Papua Barat Daya selama proses pilkada. Gandhi berharap masyarakat tetap bersabar dan menunggu hasil akhir dari MK. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi dan saling menghargai adalah kunci dalam menghadapi tantangan.
Di tengah ketegangan yang muncul akibat sengketa, kehadiran pihak keamanan, dalam hal ini Apkam, menjadi sangat krusial. Apkam harus siap menjamin keamanan di seluruh wilayah Papua agar masyarakat bisa merasa tenang. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat potensi konflik yang dapat muncul akibat sengketa. Dengan adanya jaminan keamanan, masyarakat diharapkan bisa menjalani proses pemilihan ini dengan rasa aman tanpa ketakutan akan aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban.
Aparat kepolisian maupun TNI telah bersiap untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Mereka berkomitmen untuk aktif melakukan pengawasan serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu proses demokrasi di Papua Barat Daya. Kerja sama yang erat antara KPU dan aparat keamanan diharapkan dapat meminimalisir gesekan sosial serta menciptakan situasi yang kondusif.
KPU Papua Barat Daya telah menunjukkan optimisme dalam menghadapi proses hukum di MK dengan persiapan yang matang. Hal ini mendorong harapan bahwa seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan tetap tenang dalam menunggu hasil akhir. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang hingga seluruh tahapan selesai.
Dengan semua usaha yang dilakukan, dari persiapan KPU hingga dukungan dari Apkam dalam menjaga keamanan, diharapkan hasil Pilkada 2024 dapat memberikan kejelasan dan membawa Papua Barat Daya ke arah yang lebih baik. Keberhasilan tidak hanya diukur dari pelantikan, tetapi juga dari keterlibatan dan komitmen semua pemangku kepentingan dalam menciptakan suasana damai.
Lebih jauh lagi, KPU dan Apkam berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam menjamin keamanan. Kesadaran publik untuk tidak terprovokasi oleh berita yang tidak benar dan melakukan dialog yang konstruktif akan sangat membantu dalam mendukung kestabilan politik. Restorasi kepercayaan ini menjadi aspek penting untuk masa depan yang lebih baik di Papua Barat Daya.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk terus berkomunikasi dan bekerja sama. Kontribusi dari semua elemen masyarakat, baik di tingkat lokal maupun provinsi, sangat dibutuhkan agar proses pemilihan ini berjalan lancar. Semua pihak diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam merespons hasil pilkada dan sengketa yang ada.
Sebagai penutup, apresiasi terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak di Papua Barat Daya sangat penting. Dukungan terhadap KPU dan upaya menjaga keamanan merupakan langkah positif yang harus terus didorong. Dengan semangat untuk saling menghargai dan berkontribusi, diharapkan Papua Barat Daya bisa melangkah ke depan dengan penuh harapan dan damai, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
)* Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
