Integrasi Papua adalah bagian sah dari perjalanan bangsa. Kini, tugas bersama adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kesejahteraan
.jpg)
Proses integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terus memperoleh legitimasi kuat, baik secara hukum internasional maupun politik global. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 bukan hanya bagian dari amanat Perjanjian New York, tetapi juga menjadi tonggak yang mempertegas posisi Papua dalam bingkai Indonesia.
Pepera dilaksanakan di bawah pengawasan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menghasilkan keputusan bulat dari 1.026 tokoh perwakilan masyarakat Papua untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Yohannis Samuel Nusi, penulis sekaligus pegiat sejarah Papua, menyatakan bahwa pelaksanaan Pepera merupakan wujud konkret dari kesepakatan internasional yang sah antara Indonesia dan Belanda, yang difasilitasi PBB.
“Pepera 1969 bukan agenda sepihak. Itu bagian dari hasil diplomasi panjang dan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua,” ujar Yohannis Samuel.
Penunjukan wakil rakyat dari kalangan tokoh adat dan pemimpin masyarakat lokal menunjukkan pendekatan yang menghormati tatanan budaya Papua. Dalam struktur sosial masyarakat Papua, pengambilan keputusan penting tradisional dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang secara sah mewakili, sebagaimana tercermin dalam mekanisme Pepera.
“Model musyawarah dalam Pepera bukan paksaan, melainkan bentuk partisipasi yang selaras dengan tradisi Papua,” tambah Yohannis Samuel Nusi.
Pengakuan Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 2504 menjadi pengukuhan akhir terhadap integrasi Papua. Mayoritas negara anggota PBB menerima hasil Pepera sebagai bentuk penentuan nasib sendiri yang sah dan final.
Yohannis Samuel Nusi juga menyoroti bahwa sejarah Papua tak dapat dipisahkan dari konteks dekolonisasi pasca Perang Dunia II.
“Papua adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda, dan karena itu, bagian dari Republik Indonesia sejak proklamasi. Pepera hanyalah formalitas yang menyelesaikan konflik kolonial yang diwariskan Belanda,” tegas Yohannis Samuel Nusi.
Dengan legitimasi internasional yang mengikat, status Papua dalam NKRI seharusnya tidak lagi menjadi bahan polemik. Yang kini lebih penting adalah bagaimana memajukan Papua melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya berhenti mempertanyakan masa lalu dan mulai membangun masa depan Papua dengan semangat persatuan dan keadilan,” tutup Yohannis Samuel Nusi.
Integrasi Papua adalah bagian sah dari perjalanan bangsa. Kini, tugas bersama adalah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan dalam kesejahteraan masyarakat Papua.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
