JAKARTA – Pemerintahan Prabowo-Gibran menggelontorkan sejumlah stimulus guna mendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi pada tahun 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan delapan kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025.
“Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo
Kebijakan pertama berkaitan dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan.
Selanjutnya, optimalisasi bantuan sosial dilakukan melalui percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Pemerintah juga mempercepat pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta pada Maret 2025.
Selain itu, berbagai stimulus Ramadhan-Lebaran 2025 disiapkan, seperti diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, serta promo belanja dari berbagai program nasional.
Berbagai paket stimulus ekonomi turut diberikan melalui diskon tarif listrik, insentif pajak properti dan kendaraan listrik, serta subsidi pajak kendaraan listrik dan hibrida.
Pemerintah juga menanggung pajak penghasilan (PPh) bagi sektor padat karya guna meningkatkan daya saing industri.
Program Makan Bergizi Gratis dioptimalkan sebagai upaya meningkatkan konsumsi gizi masyarakat.
Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan untuk memberikan akses pembiayaan lebih cepat bagi pelaku usaha kecil.
“Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik agar dapat mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” ujar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.
Di sektor pertanian, pemerintah memastikan peningkatan produksi beras guna menjaga stabilitas harga pangan.
“Sudah ada laporan bahwa produksi beras meningkat secara signifikan,” ujar Prabowo.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, turut menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk memastikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
“Pelayanan perkotaan harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” ujar Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Kemendagri, Dr. Drs. Amran, MT.
Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dalam upaya penguatan pembangunan desa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memastikan program berjalan optimal.
“Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk sektor ini,” jelas Yandri Susanto.
Ke depan, kerja sama dengan berbagai pihak akan terus diperluas guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
