Oleh: Olivia Hailey
Organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak melancarkan aksi kekejaman yang semakin keji. Maka dari itu, negara harus tegas untuk tidak kalah melawan seluruh pemberontak yang berupaya merongrong keamanan serta kedamaian bangsa.
Dalam hal tersebut, negara sangat penting untuk mengambil tindakan yang sangat tegas tatkala melawan dan menghentikan seluruh gerakan pemberontak supaya bangsa ini tetap dalam kondisi yang aman dan nyaman.
Kekejian serta kebengisan OPM yang belakangan ini semakin meningkat, tentunya mewajibkan negara hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dalam rangka melawan seluruh pemberontak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.
Tindakan keji yang belakangan ini mereka lakukan, yakni adanya penembakan terhadap Komandan Rayon Militer (Danramil) Aradide, Letnan Dua Infanteri (Letda Inf) Oktovianus Sogalrey Menjmenj.
Aksi brutal tersebut dilakukan oleh Anggota dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipauda Paniai, pimpinan Matias Gobay, yakni Mayor Osea Satu Boma bersama dengan kelompoknya. Memang sosok itu, selaku pentolan OPM Papua yang merupakan dalang penembakan keji Danramil Aradide itu memiliki sifat sangat brutal dan keji.
Selain itu, beberapa waktu lalu, OPM juga menebarkan teror di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kala itu, mereka yang merupakan kelompok di bawah pimpinan Egianus Kogoya menyerang pos Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kampung Paro, Distrik Kenyam.
Akibat adanya penyerangan pos TNI itu, kemudian terjadi kontak tembak dengan Komando Operasi TNI Habema (Koops Habema) yang mengakibatkan dua anggota Organisasi Papua Merdeka itu terluka.
Perwira Penerangan Koops Habema, Letnan Kolonel (Letkol) Arh Yogi Nugroho menyampaikan bahwa OPM di bawah pimpinan Egianus Kogoya memang sering berulah di Nduga, yang mana mereka beraksi sejak awal tahun 2024.
Menindaklanjuti adanya penyerangan tersebut, Koops Habema kemudian melaksanakan penindakan tegas terhadap mereka sehingga dua orang anggota kelompok separatis itu tertembak.
Petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan amunisi yang mereka pakai di Nduga. Senjata api (senpi) tersebut terdiri atas sepucuk pistol FN berikut dengan magasinnya, kemudian ada pula sepucuk senapan SS-2 dan sebanyak 27 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter.
Petugas juga berhasil mengamankan bendera Bintang Kejora, sebuah busur, beberapa anak panah tradisional, sepasang parang dan sebuah noken. Tentunya keberhasilan dari aparat keamanan dalam melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancatnya proses percepatan pembangunan Papua.
Sejauh ini, perkembangan situasi di Papua terus mendapatkan atensi dari Pemerintah. Atensi itu ditandai dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto yang menggelar rapat koordinasi (rakor) di kantornya. Rapat itu juga membahas seperti apa situasi di Bumi Cenderawasih.
Negara melihat bahwa OPM sudah menimbulkan banyak sekali masalah serius, sehingga langsung digalakkan bagaimana strategi penumpasan mereka dengan meningkatnya intensitas penanganan pada organisasi Papua itu.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas apapun yang OPM lakukan selama ini. Pasalnya memang tidak ada negara dalam suatu negara, yang mana sejauh ini mereka galakkan dengan alasan berupaya untuk menjunjung Papua Merdeka.
Bagaimana ketegasan Pemerintah, juga mulai terjadi tatkala adanya babak baru penumpasan Organisasi Papua Merdeka dengan pengubahan penyebutan dari sebelum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis dan Teroris (KST), kini menjadi OPM.
Hal tersebut merupakan pertanda bagaimana keseriusan Pemerintah RI dan negara dalam upaya pemberangusan kelompok keras itu. Pada tanggal 5 April 2024 lalu, TNI mengembalikan status dan penyebutan KKB menjadi OPM.
Pasalnya, aparat keamanan sudah tidak bisa lagi menoleransi atas apa yang mereka lakukan selama ini, lantaran sasaran tindak kekerasannya sudah bukan hanya menyasar kepada anggota personel TNI dan Polri saja, melainkan juga banyak jatuh korban jiwa dari masyarakat sipil orang asli Papua (OAP).
Tidak hanya melangsungkan kekerasan saja, namun OPM juga seringkali melakukan pemerkosaan terhadap beberapa guru hingga tenaga kesehatan yang berada di pedalaman Bumi Cenderawasih.
Tentunya bagaimana tindakan para anggota OPM itu semakin hari semakin keji, mereka sudah sangat gelap mata sehingga sudah tidak sadar lagi yang mereka serang sebenarnya adalah saudara serumpun sendiri. Oleh karenanya, aparat keamanan menegaskan bahwa negara jangan sampai kalah dengan kelompok teroris itu.
Semenjak dirubahnya penyebutan nama KKB atau KST menjadi OPM, kemudian aparat keamanan dari personel gabungan, termasuk Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz mulai bergerilya untuk terus memburu para pemberontak negara itu.
Betapa kejinya tindakan OPM selama ini yang telah menyebabkan banyak sekali berjatuhan korban jiwa, negara kemudian menegaskan bahwa untuk tidak akan kalah dalam melawan dan meredam hingga menumpas seluruh pemberontak.
*)Mahasiswa Papua tinggal di Manad
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews