JAKARTA – Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bagian dari komitmen nasional untuk melindungi kawasan konservasi laut dan hutan tropis Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati dunia.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan melalui arahan Presiden Prabowo terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, diputuskan bahwa pencabutan izin usaha tambang bagi empat perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut akan dilakukan oleh pemerintah.
"Bapak Presiden memimpin rapat terbatas yang salah satunya membahas izin usaha tambang di Kabupaten Raja Ampat. Atas arahan beliau, pemerintah memutuskan mencabut izin usaha tambang milik empat perusahaan di wilayah tersebut," ujarnya.
Keempat IUP yang dicabut tersebut beroperasi di wilayah yang sangat sensitif secara ekologis. Pemerintah memutuskan langkah ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati nilai-nilai budaya serta hak masyarakat adat yang bergantung pada alam.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya akan meninjau kembali izin sejumlah perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Adapun 4 perusahaan itu adalah PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).
"Jadi kita sebutkan bahwa persetujuan lingkungan mestinya kita tinjau kembali atau kita mungkin pertimbangkan memberikan ya, bilamana pertama teknologi penanganannya tidak kita kuasai atau kemudian kemampuan untuk merehabilitasi tidak mampu," kata Hanif.
Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, Pemerintah berjanji akan melakukan rehabilitasi ekologis di area bekas tambang serta memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan pendampingan sosial-ekonomi berkelanjutan.
“Restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan beriringan. Ini babak baru dalam arah pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada konservasi lingkungan hidup,” ujarnya.
Langkah tegas pemerintah dalam mencabut empat IUP di wilayah Raja Ampat mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kawasan yang sangat sensitif secara ekologis. Keputusan ini diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ekosistem dan keberlanjutan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan arah pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan konservasi, khususnya di kawasan timur Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
