Indonesia, Saatnya Kita Sadari Siapa Anies Baswedan

Satu tujuan kita adalah memerdekakan bangsa ini dari penjajahan kebencian, kebutaan melihat perbedaan sebagai kekuatan, dan keterkukungan akibat keterbatasan wawasan.

Senin, 11 November 2019 | 05:41 WIB
1
1950
Indonesia, Saatnya Kita Sadari Siapa Anies Baswedan
Cover majalah Tempo laporan utama

Judul di atas merupakan panggilan bagi segenap bangsa ini untuk meninjau citra Anies Baswedan yang terkoyak-koyak karena sejumlah masalah terkait kompetensinya dalam menata Jakarta. Sudah waktunya kita semua terlibat dalam melihat secara serius permasalahan yang dialami Pemprov DKI Jakarta ini tanpa melihat lagi pada kubu siapa kita berpijak.

Tanggal 10 November 2019 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan harus kita bersama jadikan sebagai momen untuk melihat bahwa perjuangan bangsa ini untuk mengisi pembangunan harus dapat terlaksana secara efektif tanpa benturan perbedaan kepentingan. Proses pembangunan dalam skala pemerintahan daerah maupun pusat akan terhambat oleh sikap permusuhan yang timbul antarkubu meskipun proses pilpres tahun ini telah berakhir dan bahkan Kabinet Indonesia Maju telah dilantik dan bertugas.

Lalu, apa kaitan semuanya ini dengan Anies Baswedan? Kita dapat lihat bersama pergeseran dukungan oposisi dari Prabowo Subianto terhadap Anies Baswedan sejak Ketua Umum Gerindra ini memutuskan bergabung dengan kabinet tahap kedua Presiden Joko Widodo. Permasalahan besar yang muncul saat ini masih terdapatnya perpecahan bangsa dalam melihat kegagalan Anies Baswedan dalam memegang tampuk pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

Ada pihak yang merasa kesal dan frustasi dengan kegagalan Anies Baswedan memimpin Jakarta hingga mengambil cara-cara negatif dengan mengerdilkan gubernur DKI Jakarta itu lewat berbagai ilustrasi dan kata-kata tidak pantas. Pihak yang merasa pemimpinnya itu dizalimi telah menyampaikan gugatan hukum tanpa berhasil melihat masalah yang lebih penting dari itu semua, yaitu kegagalan Anies Baswedan yang tidak hanya menjadi keprihatinan Jakarta tetapi juga pada tingkat nasional.

Mereka yang merasa tidak puas atau tidak diuntungkan dengan kehadiran pemerintahan tahap kedua Jokowi akhirnya menumpahkan kekecewaan dengan mengandalkan Anies Baswedan sebagai harapan masa depan. Kalau kita berusaha terbuka untuk melihat secara transparan di depan mata, kita dapat melihat secara jujur apa yang dicapai Jokowi dengan pemerintahan tahap pertamanya.

Ini bukan berarti kita berhenti bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi karena kita harus menjamin pembangunan dapat berlangsung tanpa ada penyalahgunaan wewenang kekuasaan sehingga kemakmuran dan keadilan sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara dapat tercapai.

Sikap ini pun harus berlaku sama terhadap Anies Baswedan, apalagi kalau sampai digadang-gadang sebagai pemimpin negara ini pada masa mendatang.

Kita tidak perlu muluk-muluk menggantungkan harapan yang terlalu tinggi terhadap calon pemimpin masa depan yang kompetensinya justru dipertanyakan. Apalagi kalau kita sampai justru menutup diri dari fakta-fakta kegagalan pemimpin yang kita percaya secara berlebihan.

Secara terbuka dan transparan, kita sudah dapat melihat kegagalan peran Anies Baswedan dalam menata Jakarta (silakan lihat secara lengkap masalah ini dalam tulisan saya sebelumnya: https://pepnews.com/politik/p-e1572278148863c/darurat-pengawasan-mendalam-terhadap-anies-baswedan).

Dari rekam jejak kegagalan demi kegagalan itu, kita bersama dapat melihat apabila Anies Baswedan terlihat lebih sibuk menata kata-kata untuk menutupi satu per satu kegagalannya itu. Anies Baswedan bahkan malah menyalahkan pihak-pihak yang sebenarnya lebih mendukung kesuksesan program-program kerjanya ketimbang menghalanginya.

Saya pribadi tidak ingin panjang lebar memaparkan kegagalan demi kegagalan itu lagi karena sudah terbuka jelas di hadapan publik. Dibutuhkan sikap patriotisme untuk menetapkan diri apakah bangsa ini masih terpecah-pecah dalam menilai siapa Anies Baswedan dan rekam jejak prestasinya di pemerintahan pusat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pemerintahan tahap pertama Jokowi maupun dalam kapasitasnya saat ini di pemerintahan daerah sebagai gubernur DKI Jakarta.

Pemerintahan kolonialis Belanda dengan mudah memperdayai bangsa ini dengan teknik pecah belah untuk menjajah dan membodohi Indonesia. Kita tidak perlu membodohi diri kita sendiri dengan menciptakan perpecahan bangsa karena perbedaan persepsi yang sebenarnya dapat dipersatukan dengan kedamaian.

Satu tujuan kita adalah memerdekakan bangsa ini dari penjajahan kebencian, kebutaan melihat perbedaan sebagai kekuatan, dan keterkukungan akibat keterbatasan wawasan.

***