Apa yang dikatakan Rizal Ramli ini tak sesuai kenyataan, rakyat mana yang sudah tidak menginginkan Jokowi, berapa persen, harus bisa dibuktikan dengan data.
Mantan Menkomaritim Rizal Ramli berharap Jokowi meniru sikap para presiden terdahulu. Sikap yang dimaksud adalah, legowo melepas jabatan ketika digulingkan oleh lawan politik.
Maksudnya apa nih? Emang sudah menyiapkan Skenario penggulingan Presiden?
Kan sudah ada jalur yang Konstitusional untuk mendapatkan kekuasaan, kenapa harus menempuh jalur inskonstitusional dengan cara penggulingan kekuasaan? Rizal Ramli tahu dong mestinya seperti apa negara ini mengatur soal suksesi kekuasaan.
Rizal Ramli berharap Jokowi mau bersikap seperti Bung Karno dan Gus Dur, yang bisa dengan legowo menyerahkan kekuasaan kepada Prabowo, kalau terjadi penggulingan kekuasaan, kok cemen benar ya cara yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan.
Kenapa seperti orang yang sudah kalah sebelum berperang, Pemilu belum selesai, dan Pemenang belum ditentukan, kenapa ujug-ujug Jokowi harus legowo melepaskan kekuasaannya. Apa yang ada dibenak RR sebetulnya, apakah dia sudah begitu ngebet ingin mendapatkan jabatan?
Ikuti saja mekanisme legal yang sudah ditentukan sesuai dengan Konstitusi. Buktikan kalau memang merasa dicurangi. Kalau memang sudah terbukti kalah Karena dicurangi, masih ada mekanisme hukum yang harus dilalui.
Seandainya semua proses tetap menemukan jalan buntu, tidak juga semestinya diselesaikan dengan penggulingan kekuasaan. Dahulukanlah musyawarah dan mufakat, kalau pun terbukti Kubu 01 bertindak curang.
Saya sangat yakin dan percaya, Jokowi tidak akan memaksa untuk berkuasa, kalau secara nyata masyarakat tidak lagi menginginkannya. Tapi masalahnya hal itu belum bisa dibuktikan, semua masih atas dasar pernyataan sepihak.
Kenapa Soekarno bisa legowo menerima akhir kekuasaannya, karena semua perangkat negara sudah terkooptasi oleh skenario Soeharto untuk merebut kekuasaan,
Supersemar yang menjadi dasar pengerahan kekuasaanpun sampai sekarang masih Gelap.
Begitu juga dengan Gus Dur, situasinya sangat berbeda dengan yang sekarang ini terjadi. Gus Dur pun dilengserkan secara politis, dan yang tahu hanya Gus Dur dan elit politik yang menggulingkannya. Wajar kalau Gus Dur legowo menyerahkan kekuasaan.
Lah ini Pemilu belum selesai, perhitungan suara masih berlangsung, kok tiba-tiba ngomongin skenario penggulingan Presiden, tidak dicap makar saja sudah bagus. Seharusnya tindakan ini sudah tergolong tindakan makar.
Tidak logis pernyataan RR tersebut, dia bisa mengeluarkan pernyataan tersebut jika negara ini dalam konflik politik, kenyataannya negara ini aman-aman saja. Kalau RR mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan perubahan, harus Kuat dasarnya dan harus dibuktikan.
Dalam orasinya di atas panggung Rumah Perjuangan Rakyat (RPR), Rizal menyinggung bagaimana Bung Karno tidak melawan ketika Soeharto menggulingkannya. Padahal, ketika itu loyalis Sang Proklamator masih sangat banyak di pemerintahan, militer dan akar rumput.
“Tapi Bung Karno legowo, dia tahu kalau tetap mempertahankan, rakyat yang jadi korban,” ujar RR di atas panggung RPR, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (10/5).
Rizal Ramli juga mengatakan, Jokowi seharusnya sadar bahwa saat ini rakyat sudah tidak menginginkannya lagi.
“Pertanyaan saya, pemerintahan hari ini menangkap nggak sekarang perasaan rakyat yang ingin perubahan,” pungkas Rizal. Sumber
Apa Yang dikatakan Rizal ini tidak sesuai dengan kenyataan, rakyat mana yang sudah tidak menginginkan Jokowi, berapa persen jumlahnya, harus bisa dibuktikan dengan data. Jangan ini dijadikan dalih untuk memuluskan skenario penggulingan Presiden.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews