Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk merangkul kelompok akademisi dan berbagai pihak terkait dalam upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%,. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan stabilitas perekonomian nasional di tengah perubahan kebijakan perpajakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 1% bukanlah keputusan sepihak pemerintah, melainkan merupakan amanah yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN baru ini berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025,” ujar Airlangga.
Dalam konteks ini, pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. “Pemerintah akan menanggung kebutuhan bahan pangan lain yang terkena kenaikan PPN sebesar 1 persen untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat meredakan dampak kenaikan PPN terhadap kelompok ekonomi paling rentan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, menegaskan bahwa setiap kebijakan penyesuaian tarif PPN ini telah melalui proses pembahasan yang mendalam antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kebijakan penyesuaian tarif PPN 1 persen tersebut pasti sudah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain ekonomi, sosial, dan fiskal,” kata Deni. Dia menambahkan bahwa transparansi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang solutif.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga menyampaikan bahwa penerapan kenaikan sebesar PPN 1 persen akan dilakukan secara selektif. “Kenaikan PPN sebesar 1% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah yang bersifat selektif. Sementara itu, untuk barang-barang pokok dan pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat, tetap akan dikenakan pajak 11%,” ujarnya.
Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti, pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap kerjasama dengan kelompok akademisi dapat menggali ide-ide dan solusi inovatif yang mendukung kelancaran implementasi PPN baru ini, serta menjaga keuntungan jangka panjang bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia sebagai keseluruhan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa segala kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
