Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperkuat kerja sama antar kawasan, termasuk dalam menjamin kesejahteraan pekerja migran.
"Memastikan upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta meningkatkan jumlah pekerja terampil adalah kunci menuju kerja layak bagi para migran," ujar Presiden di hadapan para pemimpin ASEAN dan negara-negara Teluk.
Sejalan dengan arahan Presiden, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad, menjelaskan bahwa Kementerian P2MI tengah menjalankan transformasi kelembagaan dengan dua fokus utama.
Pertama, meningkatkan kualitas perlindungan PMI dari awal hingga akhir masa kerja, dan kedua, memaksimalkan penempatan pekerja terampil untuk mendorong kesejahteraan dan devisa negara.
"Transformasi ini harus berjalan seiring dengan kolaborasi lintas sektor. Kehadiran Caritas Indonesia yang memperkenalkan program perlindungan bagi pekerja migran dan korban perdagangan orang patut diapresiasi," ujar Dzulfikar.
Ia menambahkan bahwa program ini selaras dengan visi KemenP2MI dan diharapkan terus berjalan secara konsisten agar masyarakat dapat memahami prosedur kerja luar negeri dan peluang kerja yang layak.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran, terutama dalam penempatan ke Arab Saudi.
Ia menyebut saat ini tengah dibahas Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup kontrak kerja yang jelas, sistem gaji yang transparan, dan akses terhadap perlindungan hukum.
“Mayoritas pekerja di sektor domestik adalah perempuan dengan keahlian rendah. Ke depan, kita harus mengutamakan penempatan pekerja dengan pelatihan dan sertifikasi agar potensi masalah bisa ditekan,” tegas Woro.
Pembahasan MoU tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pencabutan moratorium penempatan pekerja migran sektor domestik ke Arab Saudi. Moratorium ini diberlakukan sejak 2011 menyusul kasus eksekusi mati tanpa notifikasi resmi kepada pemerintah Indonesia.
Langkah ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 yang mengatur penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Pemerintah kini tengah mengakselerasi pencabutan moratorium melalui koordinasi lintas kementerian sebagai bentuk nyata keberpihakan pada perlindungan hak PMI di luar negeri.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
