Hari-hari Hambar Setelah Pengumuman Kabinet

Jokowi memang tidak lagi punya beban untuk periode keduanya, ia boleh memilih siapa saja yang dianggapnya tepat sebagai pembantunya. Boleh atas nama apa saja! Boleh dengan berbagai argumentasi seobyektif apapun, pun bila itu melulu subyektif. Tapi "happy"-kah beliau dengan apa yang terjadi di luar sini. Bukan sana!

Ketika semestinya di satu sisi, publik keplok, bertempik sorak akan memangkas eselon. Sementara ia malah mengangkat wamen-wamen yang fungsinya tidak jelas. Bagaimana tidak jelas, hawong fungsi "wapres"-nya bisa jadi gak jelas. Kok ini mau wamen. Puncak dari acara wamen-wamenan ini adalah, dipilihnya seorang relawan yang ndilalah, out of capacity. Tapi prolog-nya itu loh, mutung duluan, lalu tiba-tiba mengangkat tangan tinggi sekali.

Orang boleh saja menganggap Jokowi sedang ngelulu dirinya. Apa ya terjemahan istilah ini? Tapi begini sederhananya, ketika seseorang ngebet banget pada sesuatu, padahal ia tak punya kapabilitas apa pun. Bila kita mengujinya, kita berikan saja apa yang dimauinya itu. Hanya sekedar menunjukkan bahwa ia pasti akan gagal dan menyadari ketidakpantasannya.

Masalahnya Jokowi lupa, itu berlaku dalam dunia yang penuh estetika dan etika. Ini hari, ketika setiap orang adalah pedagang, yang diingat hanyalah sekedar untung rugi. Dimana ganti rugi itu masa lalu, dan ganti untung adalah hari ini. Masa depan: gelap!

Jokowi itu out of the box! OK. Tapi bagi sebagian orang atau kelompok kan juga berarti mengobrak-abrik semua tatanan dan kemapanan yang sudah ada. Jangan lupa, ini zaman ketika pemuja itu bisa berubah menjadi pembenci, pergerakannya mendekati kecepatan cahaya. Orang baik, setengah baik, setengah buruk, dan buruk banget sejatinya sama saja: sama-sama lebih suka menggunakan otak buaya-nya.

Ini era fans club, dimana orang pada satu kala tertentu bisa sedemikian mendukung. Tapi pada kala lain berubah menjadi penghujat. Orang yang merasa dirinya "berdarah-darah" mendukung Jokowi, pasti akan melongo ketika isue Prabowo dan Gerindra bergabung dalam koalisi petahana betul-betul jadi kenyataan. Bagian terburuknya, tentu saja bukan karena perseteruan antara kedua kubu dalam dua kali Pilpres. Tapi mundur kebelakang, terkait dengan rekam jejaknya sebagai "penjahat HAM".

Tapi apakah ini hal baru? Bukankah, Jokowi memang hobi memelihara orang-orang sejenis ini. Wiranto dan AM Hendropriyono adalah sedikit orang yang lebih dahulu patut diduga.

Pada titik ini, bahkan Wiranto terindikasi lebih parah. Karena ketika musuh negara terbesar hari ini adalah radikalisme Islam. Ia adalah orang yang bermain dalam dua kaki. Jangan salah, kaburnya Habib Rizieq itu, sesungguhnya saran dari siapa? Dan kalau ia tak bisa kunjung kembali, siapa yang mencegahnya.

Jadi bila hari ini, Jokowi malah dengan santai memilih PS sebagai "pengganti" Wiranto. Apa anehnya. Yang aneh, kan kalau Rizieq tiba-tiba dijemput dan bisa melenggang pulang dan tidak diproses secara hukum. Lalu malah diberi kedudukan. Itu pun kalau menurut saya gak aneh-aneh banget. Aneh itu kalau tiba-tiba Ahok bisa jadi wapres-nya Jokowi. Itu baru aneh!

Lalu dimana letak hambarnya?

Hambar karena tiba-tiba NU ngambek, karena posisi Menag bukan lagi menjadi barang mainannya. Pun demikian juga Muhammadiyah yang harus kehilangan Kemendikti.

Bagi saya, sebagai independen: sebenarnya watak dasar orang yang ada di kedua lembaga ini, sebenarnya sama saja. Catat watak oknum ya, bukan lembaganya! Kehilangan akses kepada selera dasarnya, apa itu? Asudahlah!

Dalam konteks inilah saya tak habis terheran-heran, ketika kedua lembaga ini diusulkan jedi pemenang Hadiah Nobel Perdamaian. Woh baru kehilangan "jabatan tradisional"-nya saja sudah muring-muring begitu.

Hambar lainnya adalah ketika 2 menteri yang publik anggap paling tidak berprestasi justru dipertahankan. Sementara orang beretriak nyaring kemana Bu Susi dan Pak Jonan? Menhub, yang dalam banyak dalam banyak kasus justru of fside. Dalam banyak hal, saya sulit membedakan mana prestasi Menteri PUPR dengan Menhub ini. Kecuali bahwa keduanya terhubung dalam jalinan UGM Connection.

Menkumham, yang saya pikir menteri paling tidak jelas prestasinya, tidak loyal, dan berkarakter buruk justru dipertahankan. Justru ketika, Jokowi butuh pembantu yang lebih segar, kreatif, dan berintegritas. Ia justru dipertahankan. Membuktikan bahwa kredo "Jokowi boleh melakukan apa saja, kecuali yang dilarang Ibu Mega".

Sedih saya harus mengatakan bahwa legacy Mega di hari tuanya justru adalah sistem hukum yang makin amburadul. Tak aneh, bila tuduhan oligarki bukannya makin dijauhkan, tapi justru dikeloni dan disetubuhi dengan makin berani dan telanjang.

Dan bila pun ada yang pathok bangkrong merasa tidak hambar, karena yakin menganggap Jokowi adalah seorang visioner. Tiba-tiba terhenyak dengan realitas-realitas tengik: anaknya yang tiba-tiba ikut nyalon walikota. Padahal bahkan di kotanya sendiri, ia berkali-kali diingatkan bahwa waktunya belum tepat.

Muncul kasus receh, seorang penulis pro-Jokowi yang digebukin, tiba-tiba malah "menikam" sahabatnya sendiri yang susah payah mengumpulkan dana sebagai bentuk simpati. Daftar ini bisa makin panjang, bila melihat bahwa ketika Jakarta makin semrawut, dan APBD-nya defisit tiba-tiba muncul anggaran aneh-aneh yang fantastis untuk barang-barang yang nyaris tak manfaatnya bagi anak didik.

Seorang bijak berkata: tidak semua badai datang untuk mengganggu hidup kita, sebagian datang untuk membersihkan jalan kita.

Jokoway?

Entahlah!

***