PT PLN (Persero), sebagai tulang punggung penyedia energi listrik nasional, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia. Melalui Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029, PLN menargetkan untuk menyambungkan jaringan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga yang tersebar di berbagai pelosok nusantara, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk mencapai rasio elektrifikasi nasional 100% secara merata dan berkelanjutan.
Program Listrik Desa (Lisdes) merupakan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dan diluncurkan oleh Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program Lisdes bertujuan melistriki desa dan dusun yang belum memiliki akses listrik, dengan membangun pembangkit berkapasitas total 394 megawatt (MW) serta menyambungkan listrik ke rumah-rumah warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam program Listrik Desa, pemetaan dilakukan hingga tingkat dusun, bahkan klaster perumahan. Pemetaan tidak terbatas pada tingkat desa. Secara keseluruhan, yakni dari 2025–2029, program Listrik Desa menargetkan pemberian akses listrik kepada 10.068 desa/dusun; 783.451 pelanggan; dengan total kapasitas mencapai 394.157 kW/kWp.
Meski Indonesia telah mencatat pencapaian rasio elektrifikasi lebih dari 99%, masih terdapat sejumlah warga di wilayah terpencil yang belum menikmati akses listrik secara memadai. Tantangan geografis, infrastruktur yang terbatas, serta faktor biaya operasional menjadi kendala utama dalam memperluas jaringan listrik ke daerah-daerah ini. Namun, bagi PLN, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanan. Program Lisdes merupakan bentuk konkret dari visi pemerintah dan PLN dalam mewujudkan keadilan energi. Dengan pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, PLN optimis bahwa target 780 ribu rumah teraliri listrik dalam periode lima tahun mendatang dapat tercapai.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa tugas lima tahun ke depan melalui Program Lisdes 2025–2029 sesuai perintah Presiden Prabowo adalah segera menginventarisasi dan membuat program terobosan guna memberikan akses listrik ke desa-desa yang belum terlistriki.
Menurut Bahlil, akses terhadap energi bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga bentuk nyata pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dari Aceh hingga Papua. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan investasi mencapai Rp50 triliun untuk merealisasikan program tersebut.
Upaya menyediakan akses listrik di desa-desa yang belum terlistriki juga membuka peluang bagi investor untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan. Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah teraliri listrik. Namun, masih banyak desa terpencil yang belum menikmati listrik 24 jam. Program Lisdes menjadi solusi strategis untuk menuntaskan kesenjangan akses energi di wilayah tersebut. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh.
Senada, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu mengatakan pihaknya yakin program Listrik Desa menjadi solusi pemerataan akses listrik di Indonesia. Program tersebut disusun oleh Kementerian ESDM bersama PLN untuk diimplementasikan pada 2025–2029.
Kementerian ESDM berharap agar PLN dapat menjalankan program tersebut untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan program listrik desa.
Sementara Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa listrik adalah kebutuhan primer yang harus diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, pihaknya berkomitmen penuh untuk memastikan keberhasilan Program Lisdes dalam RUPTL PLN 2025–2034, demi menghadirkan energi berkeadilan di seluruh pelosok negeri.
Penyediaan listrik bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya jaringan listrik, masyarakat di desa terpencil dapat menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.
PLN akan mengintegrasikan program Lisdes dengan transformasi digital yang sedang mereka lakukan. Penggunaan teknologi seperti smart meter, sistem pemantauan jarak jauh (SCADA), serta aplikasi digital untuk pelaporan dan pemeliharaan, akan mempercepat proses identifikasi gangguan dan efisiensi operasional, terutama di daerah terpencil.
Selain itu, pengembangan platform layanan berbasis digital untuk pendaftaran, pengajuan sambungan baru, dan pelaporan gangguan akan membuat masyarakat desa lebih mudah mengakses layanan PLN tanpa harus datang ke kantor cabang.
Program Lisdes 2025–2029 bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah lompatan besar menuju keadilan energi nasional. Dengan menargetkan 780 ribu rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia, PLN menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang sedang diwujudkan bersama.
Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam keterbatasan kini berpeluang meraih masa depan yang lebih cerah, harfiah dan simbolik. Di balik kabel dan tiang listrik yang dibangun, terdapat harapan baru untuk pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang optimal, serta ekonomi desa yang lebih berdaya. PLN, bersama pemerintah dan masyarakat, terus melangkah maju untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dalam gelap.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews