Hubungan Diplomatik UEA-Israel, Tak Berarti Tinggalkan Palestina

Selalu ada pilihan di dalam memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa, yakni berjuang dari luar atau berjuang dari dalam. Kita bisa melihat hal itu, ketika negara-negara anggota ASEAN pada akhir tahun 1980-an memperjuangkan agar Vietnam menarik mundur tentaranya dari Kamboja.

Pada awalnya, negara-negara anggota ASEAN memilih untuk berjuang dari luar, yakni dengan mengeluarkan imbauan, pernyataan, atau bahkan protes keras kepada Vietnam atas pendudukan tentaranya di Kamboja.

Kemudian, pada awal tahun 1984, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki hubungan diplomatik dengan Vietnam mencoba untuk berjuang dari dalam. Pada pertengahan Februari 1984, Presiden Soeharto menginstruksikan Panglima ABRI Jenderal LB Moerdani berkunjung Ke Vietnam untuk mengajak Vietnam ikut serta dalam mengupayakan penyelesaian atas konflik di Kamboja.

Langkah Indonesia itu kemudian disambut baik oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan pendekatan terhadap Vietnam pun mulai dilakukan. Vietnam diajak serta dalam mengupayakan penyelesaian atas konflik di Kamboja.

Dalam kaitan itu, apa yang dikatakan oleh Direktur HAM Kemlu Achsanul Habib dalam media gathering yang digelar secara virtual, Jumat, 16 Oktober 2020, sudah tepat. Ia mengatakan, mengatakan normalisasi hubungan yang telah dilakukan oleh Israel dengan beberapa negara Arab akan menambah warna dalam pembahasan isu Palestina di dunia internasional.

Oleh karena, pembukaan hubungan yang telah dilakukan oleh beberapa negara Arab dengan Israel tidak serta merta berarti bahwa negara-negara Arab itu meninggalkan rakyat Palestina.

Baca Juga: Joseph Cohen, Tokoh di Balik Normalisasi Hubungan Israel-UEA

Dan, itu pula yang ditegaskan oleh UEA. Langkah UEA ini diikuti oleh Bahrain. Dengan demikian, saat ini, ada 4 negara Arab yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, yakni Mesir, Jordania, UEA dan Bahrain. Jika pun akhirnya UEA dan Bahrain membuka kantor perwakilan di Israel, maka lokasinya adalah di ibu kota lama Israel, Tel Aviv. Sama seperti Mersir dan Jordania.

Indonesia sendiri memilih untuk tetap berjuang dari luar, yakni berjuang di PBB. Juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah dalam konferensi pers virtual, 17 September lalu, mengatakan, ”Bagi Indonesia penyelesaian Palestina perlu menghormati DK (Dewan Keamanan) PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk solusi dua tahap.”

Dalam kaitan itulah, pernyataan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu Rolliansyah Soemirat bahwa Indonesia menegaskan kembali dukungan terhadap rakyat Palestina meski sejumlah negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, menjadi kurang tepat.

Tidak ada hubungan langsung antara melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dengan dukungan terhadap rakyat Palestina. Namun, mungkin Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu Rolliansyah Soemirat tidak bermaksud seperti itu. Oleh karena kalau melihat konstruksi kalimatnya, ia dalam kesempatan itu menjawab pertanyaan media.

Palestina Harus Bersatu

Namun, untuk dapat mencari penyelesaian yang adil bagi rakyat Palestina tidaklah mudah, mereka harus bersatu, terutama antara kelompok Fatah yang menguasai wilayah Tepi Barat dan mendominasi Otoritas Palestina dan kelompok Hamas yang menguasai Jalur Gaza. Kelompok Hamas sama sekali tidak mau mengakui keberadaan Israel. Dengan demikian, perundingan antara Palestina dengan Israel tidak mungkin diselenggarakan.

Tanpa perundingan antara Palestina dan Israel, solusi dua negara yang pada saat ini dianggap sebagai solusi yang paling ideal tidak mungkin bisa dicapai. Sikap keras kelompok Hamas itu, membuat Israel dapat memainkan peran sebagai ”anak baik”.

Perdana Israel Menteri Benjamin Nethanyahu dalam suatu kesempatan mengatakan, ”Kami bersedia membicarakan solusi dua negara dengan Palestina. Walaupun diakui itu bukanlah hal yang mudah. Solusi dua negara harus dibicarakan dengan sangat rinci dan menyentuh segala aspek agar segala sesuatunya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, Hamas tidak mau mengakui keberadaan negara Israel. Lha bagaimana mungkin kami berbicara atau berunding dengan orang yang tidak mengakui keberadaan negara kami.”

Nethanyahu membuat seolah-olah Palestina, dalam hal Hamas, yang bersalah sehingga perundingan antara Palestina dan Israel untuk membahas solusi dua negara hingga saat ini tidak kunjung dapat terselenggara. Menurut dia, jika kelompok Hamas mau mengakui keberadaan negara Israel, maka Israel siap melakukan perundingan dengan Palestina untuk membahas solusi dua negara.     

Baca Juga: Saat UAE Membuka Hubungan Resmi dengan Israel

Indonesia pun menyadari bahwa persatuan Palestina sangat penting dalam mencari solusi bagi rakyat Palestina. Sebab itu, Indonesia mendorong agar rakyat Palestina bersatu. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kemlu Rolliansyah Soemirat mengungkapkan, Indonesia selalu berkoordinasi dengan delegasi Palestina, dan kita selalu bilang kepada delegasi Palestina agar mereka bersatu. Jadi, tidak lagi ada suara pecah di dalam negerinya.

Sementara Direktur HAM Kemlu Achsanul Habib mengemukakan, berbicara dalam kerangka multilateral, hingga saat ini Israel tidak masuk dalam negara yang melakukan kolonialisasi. Mengingat, secara legal, baik dalam pembahasan resolusi maupun ketentuan Majelis Umum PBB, Palestina belum ditempatkan dalam daftar negara koloni, yang harus dekolonisasi, yang saat ini berjumlah 17 negara.

***