Agama, Bukan Sekedar Soal Jokowi versus Prabowo

Apakah Pilpres 2019 hanya soal Jokowi dan Prabowo? Sebenarnya tidak, dalam konteks; tidak penting presidennya Jokowi atau Prabowo. Sepanjang, jika saja pertandingan keduanya berlangsung di sebuah ruang steril bernama demokrasi yang substansial, bukan sekedar prosedural-formal.

Kita melihat persoalan lain yang nimbrung dalam perhelatan demokrasi itu. Yakni, politisasi agama. Pada sisi itu, Pilpres menjadi sesuatu yang penting untuk kembali dipertanyakan mau kemana (atau dikemanakan) Republik Indonesia ini?

Diandaikan saja, kita percaya Prabowo adalah seorang nasionalis, bahkan ultra-nasionalis. Kita lupakan sejenak, sepak-terjang selama mertuanya menjadi penguasa Orba. Permasalahan penting baru muncul, ketika sejak 2014, kemudian Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga ke ijtima ulama 2019 yang mencapreskan Prabowo, kita melihat benang merah (sebagaimana konklusi Eep Saefulloh Fatah) bahwa agama (terutama Islam, berkait kasus Ahok dalam Surat Al Maidah), menjadi anasir penting narasi ‘2019GantiPresiden’.

Jika agama tak boleh dilepas dari politik, sebagaimana kritik Amien Rais pada Jokowi yang ingin politik (praktis) dan agama dipisahkan, hal itu bisa dibenarkan sepanjang agama yang dimaksud di situ dalam praksisnya agar manusia beragama dalam konteks religiusitas. Menjadi lain ketika perselingkuhan keduanya, hanya sebagai ‘politisasi agama’, karena keyakinan keduanya yang berbeda.

Jika politik (praktis, yang bertumpu pada demokrasi) bersendikan pada konsensus, musyawarah untuk mufakat (atau pun votting), agama bersendi pada (kepatuhan atas) dogma yang tak boleh dibantah. Sementara, pada kenyataannya, sejak ketika Kanjeng Nabi Muhammad shallahu’alaihi wasallam masih sugeng, pemanfaatan ‘agama’ sudah dimulai.

Justeru karena itu, Kanjeng Nabi sendiri tak pernah menyarankan tentang pembentukan negara agama. Yang dipraktikkan justeru sebuah ‘negara percontohan’ seperti Madinna, yang berasal dari spirit ‘madanisasi’, membangun masyarakat sipil, yang bertumpu pada aturan hukum terbuka. Melindungi minoritas, menghargai keberagaman, dan memberikan keleluasaan pilihan.

Agama dalam Politik dan Praktik

Dalam sebuah survei international pada tahun 2017, didapat data negara-negara yang memenuhi nilai-nilai ‘islami’ (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr, negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun) justeru negara-negara sekuler di Eropa seperti Irlandia, Denmark, Luksemburg, Swedia, Finlandia, Norwegia, Belgia.

Demikian juga Singapura dan Selandia Baru, kini disebut sebagai negara paling Islami di dunia. Sementara negara berdasar agama, atau yang majoritas penduduknya Islam, lebih banyak yang blangsak, seperti Pakistan dan utamanya negara-negara di Timur Tengah.

Di situ nilai agama dan agama dalam praktik, bisa tidak equivalen, tidak linier, tidak sejalan. Di Indonesia sendiri, Menteri Agama kita, ada yang masuk bui karena korupsi. Demikian juga dulu Ketum Parpol Dakwah (PKS) masuk bui, karena melakukan korupsi sapi. Jika benar Menteri Agama yang sekarang terbukti korupsi Rp 70 juta, bisa jadi sekali lagi, bakal ada Menteri Agama masuk bui karena korupsi.

Apa yang ingin dikatakan dalam tulisan ini? Pilpres 2019, tampak jelas ditunggangi sekelompok orang, yang jika pun tak mengobarkan Negara Khilafah, adalah kelompok yang ingin menegakkan nilai-nilai Islam secara sepihak. Tanpa toleransi pada pihak lain yang berbeda.

Bahkan meski seagama pun, tapi karena aliran berbeda, bisa dituding kafir, thogut, bi'dah. Dengan narasi-narasi seperti kriminalisasi ulama, kebijakan negara yang anti agama (membolehkan perkawinan lgbt, pelarangan adzan, dan seterusnya).

Dalam video tagar ‘2019GantiPresiden’, Mardani Ali Sera dari PKS, munsul bersama ketua HTI waktu itu, dengan ucapan hampir mirip; 2019 Ganti Presiden dan 2019 Ganti Sistem! Sistem apa? Sistem agama (mereka). Narasi-narasi Ustadz Abdul Somad, juga Rizieq Shihab dan Amien Rais, tampak jelas bagaimana mereka menginginkan Prabowo sebagai pengganti Jokowi.

Sementara di kalangan grassroots, di masjid-masjid, juga kita dengan mudah mendengar, bagaimana narasi agama dibangun penuh ujaran kebencian (pada Jokowi) dan pemujaan pada Prabowo. Fakta yang tak bisa dibantah, sampai hari ini.

Di situ agama masuk dalam ‘politisasi’ yang salah tempat. Bukan agama dalam konteks perilaku atau pertimbangan etik, bagaimana membangun relasi dengan liyan. Tapi justeru sebagai alat mendelegitimasi lawan semena-mena. Hingga orang bisa menjadi militan secara TSM. Yakni (T)idakrasional, (S)angatemosional, dan (M)akintakproporsional, serta (B)ujugbunenggoblogamir. Apakah agama mengajarkan kayak ‘gitu? Kagak bukan?

Kenapa Prabowo bisa ditumpangi kepentingan itu? Bisa jadi dia juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan dukungan luar biasa. Para pembenci Jokowi, tentu juga butuh alternatif. Sementara para penumpang gelap, mendapatkan media mengekspresikan eksistensinya.

Baca Juga: Beragama tapi Tak Beradab

Pilpres 2019 sudah selesai. Jika pun masih ada sengketa akan hasilnya, tak mudah bagi Prabowo menjungkirkan data. Jokowi menang 55,50% atas Prabowo yang hanya 44,50% suara. Itu fakta. Bukan mendahului kehendak Tuhan, karena hal itu sudah dituliskan di lauhul mahfuz tanggal 17 April 2019 lalu.

Kalau nggak percaya, cek di langit. Bukan seperti omongan Amien Rais, yang sebelum hari coblosan sudah mengatakan bahwa tanggal 17 April 2019 setelah maghrib, Jokowi kalah dan Prabowo menang. Amien Rais salah total, karena mengatakan sesuatu yang belum dilakukan dengan lagak mahatahu.

Memosisikan Jokowi Secara Proporsional

Jokowi mungkin oleh sebagian intelektual, agamawan, budayawan, dinilai bukan seorang negarawan, tidak sangat ideologis, dan hanya sekedar pekerja. Penilaian yang sombong. Apakah Anda juga tega menuding, Jokowi presiden yang tak ideal, dalam situasi transisi ini?

Apakah Anda tidak tahu, bahwa sebagian besar rakyat menginginkannya lagi, setelah lima tahun lalu juga sudah memberikan amanatnya; menolak capres mantan militer pecatan? Anda pura-pura tidak tahu, inti pesan rakyat ini, sembari secara manipulatif ngomong kita mesti menjunjung tinggi ‘kedaulatan rakyat’?

Untuk sebuah pemerintahan transisi, situasinya tak semudah orang duduk di sebuah cafe, untuk memilih kopi yang enak, dengan tampilan barista yang tak meyakinkan. Bukan hal menyenangkan bagi Jokowi harus berkompromi, mengajak Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Moeldoko, dan bahkan pun sampai paska Pilpres 2019, ketika ia mesti mengatakan terbuka bagi siapa saja, bahkan pada pihak Gerindra, untuk berkoalisi membangun negeri ini.

Apalagi ketika politik identitas makin marak, sementara revolusi mental dari Jokowi juga mendapat perlawanan diam-diam dari orang-orang yang semestinya mendukung.

Semoga periode kedua, Jokowi lebih gila lagi, di luar mainstream, sehingga nilai komprominya akan lebih rendah. Untuk mengantar perubahan ke depan, Indonesia yang benar-benar bebas orde baru, bebas dari kemunafikan orang-orang pinter, tapi hidup di ruang hampa. Memposisikan Jokowi secara proporsional, adalah juga untuk memahami kompleksitas masalah, dan dialektika ideologis yang terus digoreng-goreng para penumpang gelap.

Ini bukan soal Jokowi versus Prabowo. Namun bagaimana menyelamatkan amanat Reformasi 1998 yang tertunda, agar benar-benar mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Di mana anggota parlemen benar-benar tunduk pada amanat penderitaan rakyat, judikatif tegak dan teguh menjalankan hukum, serta pemerintahan yang perform, on the track, untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran yang adil dan merata.

Agar jangan kita tiba-tiba terkaget-kaget, tahu-tahu Jokowi habis masa tugasnya, dan kemudian kembali menjadi rakyat biasa. Sementara kita masih ribut terus, ngomongin Jokowi layak atau tidak, Jokowi bukan negarawan, dan hanya seorang pekerja. Sementara kalian hanya ngomdo, ngomongin soal itu sambil cengar-cengir, ngarep diwawancarai media-media yang juga cuma suka numpang ngetop.

***

Keterangan: Tulisan telah dimuat sebelumnya di Blog Sunardian Journal dengan judul yang sama.