Sebagaimana langkah dia terdahulu, Anies tidak mau mengeluarkan dana dari APBD Jakarta untuk membiayai mereka. Begitu data kaum pendatang Jateng jadi, Anies akan tagih janji kepada Ganjar.
Mulai 6 Mei, seluruh wilayah Jawa Barat akan diberilakukkan PSBB. Pembatasan ruang gerak manusia mencakup 49 juta jiwa di 27 kabupaten dan kota.
Jika dihitung 14 hari dari tanggal itu, maka PSBB akan berakhir 20 Mei hanya 3-4 hari menjelang Lebaran.
Dengan PSBB di seluruh Jabar, maka warga Bekasi, Bogor dan Depok bisa bergerak ke Karawang Purwakarta, Sukabumi, Taksimalaya atau Garut sampai di Ciamis, Indramayu dan Cirebon dekat dengan Tegal. Atau Banjar dekat Purwokerto.
Artinya apa?
Mereka yang kena PHK dan kehilangan penghasilan sebagai pedagang kecil asal Jabar bisa pulang kampung halaman. Terselamatkan dari bahaya kelaparan dan tinggal dipinggir jalan karena tidak bisa bayar kos dan kontarakan.
Jadi kita patut berterima pada Pak Ridwan Kamis menyelamatkan nasib ribuan bahwa ratusan ribu kaum urban yang terkena dampak ekonomi pagebluk ini.
Tapi dalam skala yang lebih luas, pemberlakuan PSBB di seluruh Jawa Barat, bisa memandulkan larangan mudik di tanah Jawa.
Sebab inti persoalannya mencegah angka kejangkitan adalah melarang exodus kaum urban di Jakarta untuk pulang mudik.
Tapi dengan PSBB di Jawa Barat Orang Jakarta bisa.loncat ke Bekasi, Depok atau Bogor, kemudian menyelinap masuk ke wilayah Jawa Tengah yang punya ratusan jalan tikus.
Seberapapun besarnya aparat menjaga perbatasan tidak akan efektif membendung arus mudik liar ini. Yang memperbesar peluang berbondong-bodongnya super speader yang kemudian menjangkiti ribuan warga Jawa Tengah.
Jadi sangat sulit bagi aparat uhtuk menutup pintu tol Cikampek Utama karena dengan PSBB Jabar, mereka harus memberi jalan akses ke Purwakarta dan Bandung. Terbayang bagaimana kerepotannya para petugss memeriksa penumpang mobil mana yang ber KTP DKI mana yang ber KTP Jabar.
Jadi kunci pentingnya adalah kebijakan larangan mudik dari Jakarta.
Dalam konteks ini, Anies Baswedan nampaknya membaca gelagat.
Sebagaimana biasa, licinnya strategi kebijakan yang dia mainkan selalu berujung pada pisau bermata dua bahkan tiga atau empat.
Dia katanya bakal mengeluarkan aturan yang mempersulit kaum urban yang pulang kampung kembali ke Jakarta. Jadi dia menghimbau agar jangan mudik.
Kemana arahnya?
Baca Juga: Larangan Mudik Akan Ditinjau
Dia ingin kaum urban khususnya dari Jawa Tengah untuk bertahan di Jakarta seadanya. Ditampung di GOR bersama gelandangan yang terjaring.
Sebab yang dari Jabar tinggal Anis dorong ke Depok, Bekasi dan Bogor. Mau kemana mereka, Itu sudah jadi urusannya Ridwan Kamil.
Pendataan khususnya pendatang dari Jateng itu penting bagi Anies untuk menagih janji Ganjar.
Sebagaimana diketahui gubernur propinsi terbaik se Indonesia itu berjanji kepada Anies akan memberi santunan kepada pendatang asal Jateng di Jakarta.
Oleh itu, Anies mungkin akan memberikan amaran kepada kaum urban dari Jateng untuk lapor kalau belum dapat Bansos. Atau lapor ke hotline Pemda Jawa Tengah di 081295880747. Meskipun Ganjar sudah memberi tenggat waktu melapor sampai 25 April kemarin.
Tapi mana Anies perduli soal deadlinenya Ganjar?
Dan sebagaimana langkah dia terdahulu, Anies tidak mau mengeluarkan dana dari APBD Jakarta untuk membiayai mereka.
Begitu data kaum pendatang Jateng jadi, maka Anies akan tagih janji kepada Ganjar.
Jika Ganjar melaksanakan janjinya, maka Anies bisa minta Sri Sultan dan Khofifah untuk berbuat yang sama.
Jika tidak, dia tidak mau bertanggung jawab jika kaum urban dari tiga propinsi itu menyelinap masuk lewat Jawa Barat.
Dan adalah tanggung jawab Ridwan Kamil untuk membendung para penyelinap itu.
Skenario ini kemudiian dibaca oleh pemerintah pusat yang mungkin nantinya akan memperlonggar aturan mudik dengan alasan mengerakkan perekonomian.
Dan pada akhirnya, mudik bukan urusan Anies lagi.
Dia sudah lepas tangan.
Dia sudah merasa cukup menggulirkan masalah dan menyerahkan solusinya ke pihak lain.
Sambil memamerkan senyum khasnya.
Sebagaimana biasanya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews