Begitu tersiar berita Lalu Muhammad Zohri (18 tahun) menjadi juara dunia junior putra lari cepat 100 meter di Finlandia, pers bergerak cepat. Bukan hanya memberitakan prestasi kecepatan larinya saja. Melainkan juga memberitakan rumah keluarganya yang tergolong sebagai rumah tidak layak huni.
Pagi itu juga, saya menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Hartono Laras. Menanyakan bagaimana respons Kementerian Sosial terhadap pemberitaan rumah tidak layak huni tersebut.
Ia membaca pesan yang saya kirim, namun tidak segera menjawab pesan WA itu. Saya kirim pesan lagi. Soal kecepatan, jangan mau kalah dengan TNI. Melecut Hartono agar bekerja lebih cepat.
Saya tahu, soal prestasi olahraga merupakan domain Kementerian Pemuda dan Olahraga. Soal rumah juga domain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tetapi saya justru menghubungi dua instansi lain, Kementerian Sosial dan TNI. Saya berasumsi mereka dengan perangkatnya bisa bergerak lebih cepat daripada Kemenpora dan Kemen PUPR. Mengapa? Karena seharusnya setelah Zohri jadi juara junior nasional, kedua institusi itu semestinya sudah melakukan sesuatu untuk membantu membangun rumah kekuarga Zohri. Bukan menunggu setelah jadi juara dunia.
Mungkin kalau Kementrian PUPR bisa berkilah, tidak mendapatkan informasi tentang hal tersebut dari Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lalu bagaimana dengan Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara? Terus terang saya kesal! Padahal saya punya akses termasuk nomor HP gubernurnya.
Ah...sudahlah.
Sorenya, Sekjen Kemensos Hartono Laras membalas pesan saya dengan gencar. Ia ungkapkan, sejak pagi langsung bergerak cepat dan perangkatnya di Kabupaten Lombok Utara sudah tiba di rumah keluarga Zohri.
Termasuk mengirimkan foto-foto anak buahnya berjibaku di lapangan. Membenahi rumah Zohri bersama TNI. Hartono juga memberikan nomor telepon TKSK wilayah tersebut agar saya bisa mengetahui detail apa saja yang sedang dilakukan. Respons yang sangat cepat. Saya apresiasi kerja Hartono.
Betul saja dugaan saya, hari itu juga Komandan Korem 162/WB Kolonel (Zeni) Ahmad Rizal Ramdhani sudah berada di rumah Zohri.
"Danrem sudah bergerak membawa pasukannya untuk benahi rumah Zohri, pagi ini juga," kata seorang jenderal bintang tiga TNI yang pagi harinya pun saya kirim pesan 'kompor'. Namanya minta jangan disebut.
Pesan saya kepada sang jenderal, sama seperti kepada Sekjen Kemensos. Saya butuh kecepatan pagi ini. Kalau kesiangan, Anda cuma jadi pahlawan kesiangan!
TNI punya pasukan Zeni yang punya keahlian membuat rumah dalam kondisi darurat sekali pun. Cepat bahkan tanpa istirahat. Mengerjakan dalam 24 jam.
Kemensos dan Dinas Sosial punya kader potensial, tenaga kesejahteraan sosial di kecamatan-kecamatan. Ada instrumen dana APBN dan APBD untk membantu rakyat miskin, membangun rumah yang tidak layak huni. Di sini kita butuh jiwa-jiwa sosial. Jiwa yang terbangun untuk Ibu Pertiwi.
Ini bukan semata siapa yang paling berjasa pada Zohri. Juga bukan soal pahlawan kesiangan. PB PASI, dalam hal ini Bob Hasan, memang pahlawan bagi dunia atletik Indonesia. Harus diakui itu.
Jasanya, jangan ditanyalah.
Namun, semua pihak harus punya peran ketika seseorang sudah menorehkan tintas emas untuk Republik. Pers dengan perannya sebagai penekan dan kontrol sosial bisa memicu sekaligus memacu institusi-institusi yang lelet dan birokratis. Nah, lembaga pemerintah pun punya peran sesuai tugas pokok fungsinya.
Maaf, kadang saya harus jadi kompor meleduk. Gas full!
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews