Fakta

Setelah Tiga Tahun Kepemimpinan Jokowi

Joko WIdodo, Pemerintahan, Headline, Sosok, Kepemimpinan
Joko Widodo (Foto: BBC.com)
Jabatan Presiden, di pemerintahan manapun sangat menentukan kemana dan mau diapakan suatu negara, hal itu melekat pada diri Joko Widodo selaku Presiden RI.

Sebagai mantan pemujanya, dari sekian banyak hal terkait Jokowi yang tersimpan dengan baik dan begitu rapi di sistem penyimpanan data di otakku semenjak tahun 2012, adalah janjinya yang menyebutkan bahwa kita bisa “bersenang-senang” setelah bersakit-sakit dahulu dalam masa tiga tahun.

“Pada masa awal-awal ini, mungkin kita harus bersakit-sakit dahulu. Manfaatnya mungkin baru terasa setelah tiga tahun. Kita tidak mungkin menjadi negara besar tanpa mau melalui rintangan-rintangan besar. Kita harus bekerja keras.” (Jokowi, dalam wawancara khusus yang dimuat harian Kompas, Senin, 20 Oktober 2014.

Saat ini masa kepemimpinannya sudah lebih dari tiga tahun. Tepatnya tiga tahun tiga bulan. Namun yang dijanjikannya belum jua terwujud. Alih-alih semakin hebat, yang terjadi malah sebaliknya.

Hal yang secara faktanya bisa kita lihat dari lesunya perekonomian nasional, utang negara yang meningkat drastis, menurunnya daya beli masyarakat, terjadinya kelangkaan dan kenaikan beberapa bahan makanan pokok, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Kesemuanya itu sepertinya berawal dari pencabutan subsidi perekonomian rakyat umum yang jumlahnya sangat signifikan. Kebijakan yang entah udah dipertimbangkan secara matang-matang, atau sifatnya cenderung gambling semata.

Belum lagi permasalahan keadilan penegakan hukum dan politik. Sebut saja di antaranya kasus Rizieq Shibab, Viktor Laiskodat, persekusi yang dialami oleh Ustad Tengku Zulkarnain dan Ustad Abdul Somad, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang relatif semena-mena dan disusul dengan penerbitan Perppu Ormas yang kontroversial dan menimbulkan polemik diantara para pakar hukum.

Baca Juga:  Jokowi sebagai Model Berjalan

Fadli Zon menyindir persoalan hukum yang terjadi di negara kita dengan mengatakan bahwa hukum tajam ke lawan, tumpul ke kawan.

Sosial budaya? Tingkat sensivitas konflik SARA juga meningkat drastis di masa kepemimpinannya, hal yang sangat jelas bisa kita lihat dari pra dan paska naiknya persoalan hukum yang dipicu oleh ucapan Ahok. Kesenjangan dan atau kecemburuan sosial ekonomi juga semakin terlihat nyata, di antaranya kita bisa lihat dari reaksi masyarakat umum terhadap proyek reklamasi DKI Jakarta dan Meikarta.

Manajemen tim kepresidenan? Entah sudah berapa kali terjadi konflik di antara para menteri-menterinya, selain itu proses gonta-ganti susunan tim yang sudah terjadi empat kali dalam masa tiga tahun, hal yang menunjukkan betapa buruknya koordinasi atau manajemen timnya. Aroma bagi-bagi kursi jabatan dari sini juga tercium dengan aroma bau yang sangat menusuk.

Terakhir, buruknya pengelolaan sistem kesehatan yang terindikasi dari meninggalnya 61 anak dan ratusan anak lainnya masih dalam perawatan medis di Provinsi Papua.

Seringkali saya membaca bahwa para pemuja, pendukung atau sukarelawannya membangga-banggakan pembangunan infrastruktur. Untuk ini saya akan menyampaikan postingan Facebook yang dilontarkan oleh Tarli Nugroho, Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI/Institute for Policy Studies (IPS) terkait berita konglomerat sawit yang disubsidi sebesar 7,5 trilliun.

SUBSIDI

Tahun 2014, subsidi energi, BBM dan listrik untuk rakyat nilainya Rp. 350.3 triliun. Tahun 2018, nilainya tinggal Rp. 99.3 triliun, alias turun sekitar 72 persen. Apa yang dibangun oleh pemerintah dengan pengurangan subsidi yang lebih dari Rp250 trilun tersebut?!

Jangan jawab “infrastruktur”. Duit Rp250 triliun itu besar lho. Jika duit itu benar-benar digunakan untuk membangun infrastruktur, kenapa pada saat yang bersamaan utang kita juga naik Rp1.324 triliun?! Utang itu buat infrastruktur juga?! Berapa sih jumlah proyek infrastruktur yang benar-benar baru dan kemudian benar-benar berjalan dalam tiga tahun terakhir?!

Jangan lupa, beberapa pengamat sudah menelisik jika klaim belanja infrastruktur yang membengkak itu sebagiannya sebenarnya berasal dari perluasan definisi belanja infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi saja, jadi bukan oleh penambahan riil belanja infrastruktur.

Kalau begitu, ke mana larinya duit hasil memangkas subsidi rakyat? Kenapa subsidi untuk rakyat mudah sekali dipangkas, sementara subsidi untuk para taipan mudah sekali digelontorkan?!

*

Sungguh, akan sangat panjang sekali jika saya jabarkan semuanya disini secara mendetail betapa lemahnya kepemimpinan Jokowi. Jika saya mau saya bisa membuatnya secara ilmiah. Dimulai dari pengumpulan data fakta-fakta, analisis permasalahan, hingga kesimpulan. Di artikel ini, saya hanya menyampaikan sari dari pengamatan saya selama ini.

Jadi, apakah hal-hal negatif yang terjadi di negara kita semuanya adalah salah Jokowi?

Jelas tidak!

Baca Juga:  Menikmati Hasil Tiga Tahun Pengabdian Jokowi

Kita sama-sama mengakui bahwa pengelolaan pemerintah dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya relatif buruk. Paska reformasi, bahkan bisa dikatakan sistem demokrasi ala Indonesia semakin memburuk jika ditelisik dan disinkronkan dengan Pancasila dan UUD ’45. Azas musyawarah untuk mencapai mufakat semakin hari semakin menjauh.

Memang tidak sepenuhnya kelemahan-kelemahan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah menjadi kesalahan Jokowi, tetapi dengan posisinya yang sangat penting itu di Indonesia, ia memiliki peran yang sangat besar terkait kelemahan itu. Jabatan Presiden, di pemerintahan manapun sangat menentukan kemana dan mau diapakan suatu negara.

Tak bisa dipungkiri, Jokowi telah gagal mempimpin Indonesia dengan baik, gagal menghebatkan Indonesia, bahkan sebelum masa jabatannya berakhir.

Dari sejumlah survei lembaga-lembaga resmi dan dari hasil survei pribadi di sejumlah kota dalam tiga tahun terakhir, popularitas Jokowi semakin meredup. Apapun yang dilakukannya untuk menaikkan citranya kembali semisal memakai kaos oblong dan sneaker di acara resmi malah menjadi cibiran masyarakat.

Mungkin saja Jokowi bisa memimpin Indonesia hingga dua periode. Tapi, di alam semesta lain keq alam semestanya Marvel gitu deh. Kalau di semesta kita ini, secara logikaku sangat mustahil, potong leher pun jadi!

Apakah samasekali tidak ada kelebihan kepemimpinan Jokowi? Ya enggak juga sih, tetapi jika ditimbang-timbang baik buruknya, ya jauh lebih banyak buruknya. Entahlah kalau menurut Anang dan Raisa.

Jadi, setelah tiga tahun lebih sudahkah kita atau setidak-tidaknya akan merasakan “senang-senang” yang dijanjikan yang mulia presiden kita, Joko Widodo?

 

***

Editor: Pepih Nugraha