Penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) oleh Setya Novano terus mendapatkan penolakan dari Fraksi Partai Golkar di DPR. Sebanyak 50 dari 91 anggota dengan tegas menolak penunjukan tersebut dengan menggalang suara serta menandatangi lembaran penolakan.
"Sisanya ada yang tidak hadir karena mungkin ada tugas keluar kota dan lain-lain," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, seperti dikutip Kompas.com, Senin 11 Desember 2017.
Ace mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah nantinya suara 50 Fraksi Golkar di DPR akan dibicarakan dalam sidang paripurna atau tidak. Namun, katanya, dia menyakini bahwa keputusan 50 anggota fraksi itu akan dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait ketua DPR.
"Tentu ini akan jadi bahan pimpinan DPR. Ini belum selesai di internal Partai Golkar termasuk di tingkat fraksi. Mungkin nanti secara resmi akan disampaikan," kata Ace.
Penunjukkan Ketua DPR menggantikan posisi Novanto yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi memang keputusan mengejutkan sejumlah pihak, tak terkecuali internal partai Golkar yang seperti tak habis-habis ditimpa sial. Bahkan, surat penunjukkan itu tanpa adanya tandatangan dari Idrus Marham, yang beberapa waktu lalu ditunjuk juga oleh Novanto sebagai Plt. Ketua Umum Golkar.
Sebenarnya, siapa Aziz Syamsuddin ini yang awalnya biasa-biasa saja tiba-tiba namanya melambung dan dibicarakan oleh banyak orang? PepNews.com mencoba menelusuri sepak terjang Azis dari berbagai media.
Saat ini, Aziz Syamsuddin adalah anggota Komisi III serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) di DPR. Dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai Golkar, Azis dipercaya sebagai salah satu ketua bidang desentralisasi dan otonomi daerah.
Karier Aziz terbilang bagus. Ia menjadi anggota DPR tahun 2004-2009. Selanjutnya, yakni periode 2009-2014 ia kembali terpilih sebagai wakil rakyat dan terpilih kembali pada 2014-2019 hingha sekarang. Artinya, dari 2004 hingga 2019, sudah tiga periode ini ia berhasil mengambil hati dari daerah pemilihannya, yaitu di Lampung II.
Dalam sejumlah media daring, dikatakan pula bahwa nama Aziz disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik yang menjerat Novanto. Bahkan, dia juga dikabarkan pernah memberikan tekanan kepada Miryam S Haryani, salah satu saksi kasus dugaan korupsi megaproyek KTP-el.
Selain itu, nama Aziz juga dikaitkan dengan kasus korupsi lainnya yang pada saat itu menjerat mantan Kepala Korlantas Polri Djoko Susilo atas kasus korupsi simulator SIM.
Saat ini, dalam Golkar Aziz menjabat sebagai Ketua DPP Golkar. Namun, penunjukan secara sepihak yang dilakukan Novanto mengakibatkan perpecahan di internal Golkar. Hal tersebut tentunya dipicu oleh berbagai sebab. Dari mulai cacat prosedur, illegal dan sebagainya.
Sementara, menanggapi kekisruhan yang terjadi dalam tubuh Golkar, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta DPP untuk menahan diri dalam menentukan Ketua DPR baru yang akan menggantikan Novanto.
"Sah saja kalau ada masukan untuk segera menunjuk Ketua DPR RI. Tetapi karena saat ini Partai Golkar dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum, yaitu Pak Idrus Marham, saya khawatir bila keputusan itu nantinya dipertanyakan legitimasinya," kata Agung di kediamannya, seperti dikutip media yang sama Minggu 10 Desember 2017.
Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh anggota partai untuk melakukan pemilihan Ketua DPR setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. "Saya kira setelah munaslub saja sehingga memiliki legitimasi kuat. Pimpinan DPR RI pasti mempertimbangkan hal itu juga," kata mantan Ketua DPR itu.
Sebagai Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, katanya, dia mendesak agar Munaslub Partai Golkar segera dilakukan agar tak terjadi perpecahan. Desakan itu juga disampaikan dua ormas pendiri Partai Golkar lainnya, yakni Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ade Komarudin serta Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai Roem Kono.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
