Subur Budhisantoso [1] Nakhoda Tanpa Sokongan Harta

Subur tetap memberi catatan kepemimpinan dirinya hanya bersifat sementara hingga Susilo Bambang Yudhoyono lengser dari jabatan sebagai Menko Polkam.

Senin, 5 April 2021 | 19:30 WIB
0
280
Subur Budhisantoso [1] Nakhoda Tanpa Sokongan Harta
Subur Budhi Santoso (Foto: Facebook/Alexander Sudrajat)

Seingat saya itu judul untuk Bab II biografi Prof Subur Budhisantoso: Sang Pengabdi. Dia yang ahli antropologi, belasan tahun meneliti suku-suku di pedalaman Papua, didaulat menjadi politisi. Memimpin partai politik. Partai baru yang dibuat menggebu, juga ragu dan malu-malu. 

Semua bermula dari kekalahan Letjen Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dalam pemilihan wakil presiden dalam Sidang Istimewa MPR, 25 Juli 2001, untuk mendampingi Megawati yang baru menggantikan Gus Dur.

Dari tiga kandidat, ternyata para elit di Senayan akhirnya harus berkompromi. Mayoritas dari mereka lebih memilih Hamzah Haz (609 suara, Akbar Tanjung (203), dan SBY (147). 

SBY tentu kecewa. Juga para pendukung setianya, termasuk Prof Subur Budhisantoso. Perkenalannya dengan SBY dimulai dari sebuah diskusi menjelang kejatuhan Presiden Soeharto., Mei 1998. 

"Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir," begitu ucap Kepala Staf bidang Teritorial (sebelumnya Sosial dan Politik) ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono saat menyalami Budhisantoso usai sebuah acara di Cilangkap.  

Kala itu dia menangkap sikap lebih tulus dari sang jenderal dalam merespons setiap paparan darinya maupun pakar yang lain. "Cara beliau merespons saran saya amat berbeda dengan jenderal yang lain," kata Budhisantoso mengenang. 

**

Sekitar tiga pekan setelah Sidang Istimewa MPR, 12 Agustus 2001, Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan ide untuk membentuk partai politik. Gagasan ini diungkapkan di Hotel Hilton (sekarang Sultan) Jakarta.

Selain Prof Subur Budhisantoso, dalam pertemuan itu hadir pula isteri SBY, Kristiani Herawati, Vence Rumangkang (belakangan sempat keluar dan mendirikan Partai Barisan Nasional, dan kembali ke Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum memimpin pada pertengahan 2010), Yani Wahid (Tim Krisna Bambu Apus), Kolonel Kurdhi Musthofa, M Yasin (Letjen M Yasin, belakangan keluar dari PD dan mendirikan Pakar Pangan), Ahmad Kurnia, Adhyaksa Dault (Ketua Umum KNPI), Bahauddin Thonti (belakangan keluar dari PD), dan Shirato Syafei (adik kandung Theo Syafei, politisi PDI Perjuangan). 

Dalam pertemuan terungkap, Sidang Istimewa MPR pada pertengahan Juli 2001 betul-betul membuat Yudhoyono insaf: tak ada cara yang lebih etis menuju kursi wakil presiden atau presiden kecuali lewat partai politik. Rapat-rapat selanjutnya juga mengambil tempat yang sama untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pimpinan. 

Peserta semula sepakat menunjuk Prof Sri Soemantri sebagai calon Ketua Umum. Namun dia keberatan. Beliau menyatakan diri memilih menjadi nonpartisan untuk mempertahankan kredibilitasnya sebagai akademisi. Ia memilih untuk membantu dari belakang layar. 

Selanjutnya rapat kembali berunding dan setelah diperhitungkan masak-masak, pilihan jatuh kepada Prof. Dr. Subur Budhisantoso.

Selain senioritas usia dan akademik, latar belakang kesukuan dan keagamaan menjadi pertimbangana dan tolok ukur.

Budhi tentu tak serta-merta menerima. Ia sadar dirinya sudah di ambang senja. Juga teramat sadar, dirinya bukan figur pengusaha yang bergelimang harta. Betapa pun, untuk menjadi seorang pimpinan partai politik, idealnya ditopang oleh kemampuan materi agar dapat lebih mandiri. 

“Jujur waktu itu aku kaget banget. Aku ini kan cuma akademisi, peneliti, dan masih pegawai negeri, sedangkan menjadi manajer partai sedikit-banyak harus punya bekal untuk mampu membiayai kegiatan dan pendirian partai,” ujar Budhisantoso mengenang.

Ia pun buru-buru menyampaikan isi hatinya kepada hadirin. Namun peserta rapat, terutama Vence Rumangkang menyatakan soal dana tidak perlu dirisaukan. Sebagai pengusaha dia dan kawan-kawan akan mengusahakannya.  

Baca Juga: Demokrat, Dedes, Arok dan Moeldoko, Ada Hubungan Apa?

Dengan jaminan itu, Budhisantoso akhirnya menerima keputusan aklamasi dalam rapat yang dihadiri sekitar 20 orang “pendiri” itu.

Meski demikian, dia tetap memberi catatan kepemimpinan dirinya hanya bersifat sementara hingga Susilo Bambang Yudhoyono lengser dari jabatan sebagai Menko Polkam. 

“Kedudukan sebagai Ketum (ketua umum) akan saya serahkan karena saya ingin menikmati sisa hidup setelah pensiun,” katanya kala itu.   

Kalimat serupa kembali diungkapkan dalam pertemuan dengan SBY di lain kesempatan. Yudhoyono menanggapinya dengan menyatakan, “Nanti kita teruskan bersama membangun Partai”.

(Bersambung)

***