*Jakarta* - Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan isu terkait pembayaran insentif mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN menegaskan bahwa mekanisme pembayaran telah diatur secara proporsional dan sesuai dengan skema kerja yang berlaku, sehingga tidak ada pembayaran di luar ketentuan operasional.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa operasional SPPG dihitung enam hari kerja dalam sepekan dan tidak mencakup hari Minggu.
“Pada hari Minggu tidak ada perhitungan insentif. Namun, apabila hari libur nasional jatuh pada hari kerja, pembayaran tetap dilakukan berdasarkan prinsip standby readiness atau kesiapsiagaan fasilitas,” ujarnya.
Menurut Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, prinsip tersebut memastikan fasilitas, sistem pengawasan, serta tenaga ahli tetap siaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, termasuk untuk intervensi gizi darurat. Ia mencontohkan saat bencana banjir dan longsor melanda Aceh dan Sumatra pada akhir 2025, sejumlah SPPG dialihfungsikan menjadi dapur darurat untuk membantu masyarakat terdampak.
“Pembayaran itu merupakan bentuk retensi kesiapan fasilitas, serupa dengan skema sewa properti komersial yang tetap berjalan meski hari libur,” katanya.
Ia juga mengklarifikasi isu relasi politik dalam proses seleksi mitra. Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya menegaskan bahwa BGN merupakan lembaga teknokratis yang menerapkan seleksi terbuka dengan persyaratan ketat.
“Swasta, koperasi, Bumdes, maupun yayasan yang memiliki kapasitas investasi Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, lahan sesuai zonasi, serta memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan dipersilakan mengikuti proses seleksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur menjadi parameter utama evaluasi, dan tidak ada pihak yang kebal terhadap sanksi.
“Program MBG dibangun atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi fiskal. Narasi yang menyederhanakan angka pendapatan kotor sebagai keuntungan bersih jelas tidak mencerminkan realitas kemitraan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Alven Stony, menilai skema kemitraan SPPG sebagai terobosan strategis pemerintah dalam menghimpun investasi swasta tanpa membebani APBN untuk pembangunan infrastruktur.
Ia menyebut, dengan 24.000 SPPG yang telah terbangun dan investasi per unit mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, total investasi mitra diperkirakan mencapai Rp48 triliun sampai Rp72 triliun, bahkan dapat melampaui Rp200 triliun jika nilai tanah diperhitungkan.
“Pola ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem gizi nasional,” ujarnya. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
