Harianto Badjoeri waktu itu menjadikan Dinas Pariwisata sebagai instansi yang ramah kepada siapa saja dan di mana saja.
Jiwa pelit sepertinya jauh dari karakter Harianto Badjoeri yang akrab disapa HB oleh koleganya ini.
Salah satu kemurahan hatinya adalah kebijakannya membagikan haknya sebagai Kepala Dinas Pariwisata DKI yang berupa upah pungut pajak daerah sektor wisata kepada anak buahnya.
Kebijakan HB ini benar-benar terobosan baru dari seorang pejabat teras dalam ikut serta menyejahterakan anak buahnya tanpa mengutak-atik posisi keuangan negara.
Upah pungut pajak daerah dari sektor wisata yang menjadi hak kepala dinas itu dihitung per 3 bulan sekali. Pajak daerah itu meliputi pajak hotel, pajak restauran, dan pajak hiburan.
Salah seorang yang menyaksikan sekaligus merasakan kebijakan HB ini adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata, Arie Budhiman yang sekarang menjadi Komisioner Aparatur Sipil Negara. Waktu itu, Arie adalah bawahan HB.
Alasan HB membagikan hak upahnya atas pajak daerah itu cukup sederhana. Dia tidak mau serakah, karena upah pungut itu juga hasil kerja kerasnya pegawai dalam menjalankan kebijakan di sektor wisata.
Lagi-lagi watak kepemimpinan HB secara alami berjalan dengan sendirinya. Dia lebih dulu mengutamakan kesejahteraan orang ain yang lebih membutuhkan. “Toh setiap rezeki yang diterima seseorang itu ada haknya orang lain di dalamnya”. Ini mungkin yang disadari dan dijalankan HB dalam karyanya sehari-hari.
Terobosan lain yang tidak kalah besarnya adalah ketika HB yang waktu itu sebagai Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan mengajukan usul untuk mengambil alih kewenangan pemberian izin dan pengawasan usaha wisata dari Biro Pembinaan Sosial waktu itu ke tangan Dinas Pariwisata.
Usul HB ini didukung oleh Kepala Dinas dan kemudian disetujui oleh Gubernur. Gubernur waktu itu menilai usul HB ini masuk akal mengingat Biro Pembinaan Sosial sama sekali tidak relevan bila harus mengelola izin-izin sektor wisata.
Pengambilalihan kewenangan perizinan dan pengawasan usaha wisata ini mengawali peran baru Dinas Pariwisata dalam mendorong pertumbuhan usaha wisata dan hiburan malam di Ibu Kota.
Dari semula yang hanya bertugas membuat pelatihan kewisataan, Dinas Pariwisata berubah menjadi instansi yang berperan sentral dalam tugasnya membuka izin dan mengawasi usaha pariwisata.
Sejak saat itu, HB memainkan peranan penting di dalam membuka pertumbuhan usaha hiburan malam di era 80-an. HB seperti God Fathernya di Dinas Pariwisata. Meskipun bukan kepala dinas, peran HB seperti kepala dinas bayangan. Secara faktual, dia lah yang mengendalikan Dinas Pariwisata.
Bahkan mantan pegawai Dinas Pariwisata, Haji Damin ikut memberi kesaksian. Lelaki yang masih aktif sebagai penjaga di salah satu usaha wisata milik Pemerintah Provinsi DKI di Pulau Onrust ini tidak pernah tahu kepala dinasnya waktu itu.
“Saya mah tahunya cuma Pak Harianto,” ungkap Damin. Dari mulai menjadi pegawai sampai sudah pensiun sekarang, Damin masih diurusi oleh HB.
Peran HB dalam menumbuhkembangkan industri wisata, apalagi usaha hiburan malam sangat besar. Dia bukan sekadar bisa memainkan birokrasi agar lincah dalam melayani investor, tetapi dia juga sanggup menjalankan pengawasan sekaligus melindungi usaha wisata dari gangguan keamanan.
Kemampuan HB dalam memainkan peran ini mendorong banyak pengusaha antre untuk meminta izin, khususnya usaha hiburan malam. Hampir setiap hari datang pengusaha hiburan ke Dinas Pariwisata mengurus izin usaha wisata.
Pada era 90-an, usaha hiburan malam di Jakarta mengalami booming. Tempat hiburan malam tumbuh di mana-mana, dari di pusat kota sampai yang berjejer di tepi sungai dan sisi rel kereta api.
Roda perekonomian pun berputar kencang siang dan malam. Puluhan ribu tenaga kerja terserap di sektor wisata ini. Devisa negara mengalir deras. Pajak daerah juga meningkat tajam.
Seiring dengan itu, nama HB makin populer dan identik dengan Dinas Pariwisata. Di lingkungan birokrasi DKI, kalangan pengusaha, asosiasi wisata, aparat keamanan, wartawan, sampai preman mengenal HB.
“Ini menunjukkan bahwa Pak Harianto punya manajerial sekaligus leader yang kuat di dalam maupun luar birokrasi,” kata Arie.
Seiring tumbuhnya industri wisata Ibu Kota, Dinas Pariwisata juga masuk dalam jajaran elite. Dari yang tadinya sekadar dinas biasa menjadi dinas bergengsi. Pegawainya juga berpenampilan lebih mentereng, karena kesejahteraannya naik lewat kepemimpinan HB yang murah hati.
Pegawainya juga relatif lebih cerdas dalam menggunakan bahasa asing mengingat dinas ini banyak bergaul dengan dunia yang sangat terbuka. Banyak pegawai dinas ini yang dikirim ke luar negeri untuk berpromosi tentang Jakarta serta bersekolah di tingkat lanjutan.
Dinas Pariwisata semakin mentereng secara fisik. Kantornya relatif paling bersih dan indah dibanding dinas lainnya di lingkungan DKI. Mulai dari ruang tamu sampai ruang kerja relatif bersih, sejuk, dan di lengkapi mebel mewah waktu itu.
HB selalu mengupayakan anak buahnya tampil perlente dan kantornya tampil megah laksana hotel, karena mereka mesti menjaga image baik ketika berhadapan dengan pengusaha maupun investor.
Tamu-tamu yang datang dan berkepentingan dengan Dinas Pariwisata waktu itu mengalir terus dari pagi sampai malam. Mereka yang tida kebagian waktu bertemu HB, bisa melanjutkannya di luar kantor secara informal dalam suasana santai. Bisa di bawah pohon sambil olahraga atau di meja makan sebuah kedai.
HB waktu itu menjadikan Dinas Pariwisata sebagai instansi yang ramah kepada siapa saja dan di mana saja.
Krista Riyanto
***
Tulisan sebelumnya: Harianto Badjoeri [36]: “Kendel” Sejak Kecil
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews