Jadi Ketua KPK, Ini Fakta Menarik tentang Irjen Firli Bahuri

Kita perlu mempercayakan hal ini kepada setiap pihak, terutama Pansel Capim KPK maupun DPR yang telah profesional. Pelabelan stigma negatif terhadap Firli juga perlu dihindari.

Sabtu, 14 September 2019 | 10:40 WIB
0
425
Jadi Ketua KPK, Ini Fakta Menarik tentang Irjen Firli Bahuri
Firli Bahuri (Foto: Inilah.com)

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Firli Bahuri kini tengah menjadi pembicaraan publik pasca terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inilah sosok Irjen Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Setelah Firli terpilih menjadi Ketua KPK, Polda Sumatera Selatan langsung dibanjiri karangan bunga ucapan selamat kepada jenderal bintang dua tersebut. Karangan bunga itu terlihat terpasang dari halaman Mapolda Sumsel sampai mengelilingi aula pertemuan Catur Sakti.

Firli dinilai bagus dalam menjalani test tahap pertama. Namun agaknya langkahnya sedikit terhambat. Akibat pemberitaan publik yang menyatakan 500 pegawai KPK menolak pencalonan dirinya.

Beberapa pihak menyatakan jika Firli Bahuri (FB) tersandung pelanggaran kode etik ketika menjabat sebagai direktur KPK beberapa tahun silam. Seno Adji, selaku wakil ketua Pansel KPK tahun 2019 hingga 2023. Memberikan tanggapannya atas FB. Ia meluruskan isu terkait pelanggaran berat kode etik yang FB lakukan.

Ia menjelaskan jika semenjak rangkaian tes yang telah dijalani oleh FB hingga sampai ke ranah DPR, ini yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki tingkat konsistensi dan levelitas terbaik. Bahkan, disebut-sebut paling baik diantara para capim terpilih lainnya.

Data terkait-pun menjelaskan jika berdasarkan hasil Cross examination terhadap beberapa lembaga penguji FB dinyatakan negatif alias lolos. Lembaga penguji tersebut antara lain, BIN, BNN, BNPT, Polri, PPATK, Kejaksaan hingga KPK.

Hasil tersebut kemudian diberikan kepada Deputi PIPM KPK. Yang mana oleh Pansel telah dilakukan uji silang, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik berat. Hal ini juga dinyatakan oleh DPP Formil yang memutuskannya secara definitif. Secara eksploratif Pansel telah mendalami masukan dari KPK serta masyarakat sipil. Terkait tidak ditemukannya keputusan formal DPP atas pelanggaran etik FB ini.

Pihaknya juga menyatakan jika berbagai rumusan maupun ucapan yang disebar ke ranah publik ini akan menimbulkan misleading statement serta character assassination. Yang mana dinilai akan merugikan pihak Capim. Khususnya harkat, martabat Capim, kaitannya ialah labelisasi stigma negatif dari tujuan pengeliminasian Fit And Proper.

Terlepas pro dan kontra, ada baiknya jika semua pihak terkait kepentingan hasil Fit and Proper ini bisa beraikap lebih bijaksana. Tidak berlaku dzolim serta prejudice yang nantinya bisa berdampak pada disharmonisasi kelembagan penegak hukum. Karena pernyataan dengan stigma negatif dinilai melanggar tataran hukum di ruang publik.

Di sisi lain Irjen Firli kini banjir dukungan, banyak pihak mengamini jika FB ini layak didukung untuk menjadi ketua KPK. Hal ini dikarenakan jika jenderal bintang dua tersebut memiliki pengetahuan hukum pidana yang tergolong sangat baik.

Terlebih saat FB menyatakan pandangannya terkait pemberantasan korupsi harus terintegrasi disertai upaya-upaya pencegahan. Hal tersebut juga diamini oleh Arsul selaku politikus PPP. Ia menilai pemberantasan KPK harusnya lebih dari sekadar OTT.

Karena banyak fakta jika OTT ini tidak menimbulkan efek jera. Bahkan tidak membuat indeks korupsi menurun. Sehingga memang OTT ini tak mampu diandalkan sebagai strategi andalan dalam kinerja KPK. Hal lainnya ialah, kasus korupsi besar yang melibatkan mafia pajak, mafia pangan serta mafia lainnya tidak pernah tersentuh dengan masif.

Arsul menyatakan dukungan terhadap FB ini karena FB memiliki pengetahuan hukum pidana serta kepemimpinan yang cukup bagus. Hal ini berdasar atas perjalanan kariernya di kepolisian yang mana telah memimpin sejumlah Kepolisian Daerah (Polda). Sehingga tak mengejutkan jika FB ini lolos dalam Capim Terpilih.

Berkali-kali Firli menyatakan kritikan soal OTT KPK yang dinilai tidak mumpuni untuk memberantas korupsi secara sistem. Mengingat korupsi di Indonesia ini tergolong memiliki prosentase yang besar. Korupsi ini biasanya bersifat sistematis. Karena banyak dari pelaku korupsi ini terhubung satu dengan lainnya. Misal saja Petinggi X tersandung kasus korupsi, biasanya jajaran dibawahnya akan ikut terseret ke dalam lingkaran setan ini, bukan?

Terlepas dari ramainya isu yang tersebar terkait FB ini, nyatanya banyak pihak yang mendukung langkahnya untuk terus maju menjadi Capim. Firli dinilai akan membawa angin segara di KPK guna memberantas korupsi yang telah lama mengakar di Nusantara. Mirisnya korupsi ini menimbulkan efek kesengsaraan bagi elemen masyarakat hingga lapisan terbawah.

Mengenai Firli Bahuri, agaknya kita perlu mempercayakan hal ini kepada setiap pihak, terutama Pansel Capim KPK maupun DPR yang telah profesional. Pelabelan stigma negatif juga perlu dihindari, toh kita juga belum tahu apakah isu tersebut benar atau tidak.

Mengingat isu-isu sensitif semacam ini banyak bertebaran. Sehingga berperilaku bijak dan tidak ikut terprovokasi adalah langkah paling tepat, sembil tetap menggelokaran semangat untuk resistens terhadap korupsi.

***