Selain Habibie, Feisal juga menemui Harmoko yang berambisi menjadi pendamping Soeharto. Dengan hati-hati, dia menyampaikan informasi bahwa yang dikehendaki Soeharto adalah Habibie.
Setidaknya ada dua foto berukuran besar yang tergantung menghiasi salah satu dinding ruang kerja di lantai 24 Gedung BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). Salah satu foto memperlihatkan Presiden Soeharto, dengan mengenakan helm, tengah mengendarai motor besar.
Motor itu dilengkapi sidecar (kereta samping) yang ditempati Prof BJ Habibie, kala itu masih menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Foto lainnya menampilkan adegan berbeda, Habibie yang memboncengkan Soeharto.
Sejumlah wartawan yang baru saja mengikuti jumpa pers terkait pemogokan karyawan IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), pertengahan Oktober 1997, mendapat perlakuan istimewa dari Habibie. Mereka diajak melihat-lihat ruang kerjanya yang luas dan super sejuk.
”Memang sudah cocok jadi wapres,“ celetuk beberapa wartawan mengomentari kedua foto tersebut.
“Ah, kalian ada-ada saja,“ sergah Habibie tertawa. Kala itu, isu Habibie sebagai calon wapres, memang mulai santer.
Habibie dikenal punya kedekatan khusus dengan Soeharto. Keduanya bertemu pertama kali pada awal 1950 di Makassar. Kala itu Soeharto menjabat Komandan Brigade Garuda Mataram, dan tengah melakukan operasi penumpasan pemberontakan Kapten Andi Azis.
Baca Juga: "The Legacy of Habibie"
Kediaman orangtua Habibie kebetulan berhadapan dengan markas Brigade Garuda. Ibunda Habibie, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, yang berasal dari Yogyakarta, membuat anggota Brigade yang berasal dari Jawa Tengah dikenal baik hati dan kerap memberikan bantuan logistik kepada anak buah Soeharto.
Ketika menjadi presiden di awal orde baru, Soeharto kembali bertemu dengan Habibie yang tengah sekolah di Jerman Barat pada akhir 1960-an. Namun, baru pada 1974, Soeharto memintanya kembali ke Indonesia. Pada Senin malam, 28 Januari 1974, Habibie menemui Soeharto di Jalan Cendana.
“Saudara Habibie dapat berbuat apa saja dan Insya Allah dalam batas kemampuan saya, akan saya selalu berusaha mengamankan kebijakan Saudara. Namun, tidak boleh terjadi suatu revolusi lagi di bumi Indonesia karena rakyat tidak dapat mengatasinya,“ kata Soeharto seperti ditulis Habibie dalam otobiografinya, ”Detik-Detik yang Menentukan”.
Dalam perjalannya kemudian, Soeharto memang memberikan banyak keistimewaan kepada Habibie. Selain Menristek, ada banyak lembaga dan perusahaan strategis yang dipercayakan kepada Habibie untuk mengawasinya.
Setiap kali menerima Habibie di Bina Graha, Soeharto biasa meluangkan waktunya hingga beberapa jam. Itulah yang kemudian muncul anggapan bahwa Habibie adalah Putra Mahkota yang dipersiapkan Soeharto untuk mempin Indonesia di kemudian hari.
Lima bulan setelah perbincangan dengan para wartawan di lantai 24 Gedung BPPT, lelaki kelahiran Parepare, 25 Juni 1936 itu benar-benar terpilih menjadi wakil presiden. Kepastian Habibie menjadi calon wapres 1998-2003, muncul setelah Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung secara resmi mengajukan namanya. Sebelumnya, PPP, Golkar, PDI, Birokrasi (melalui Fraksi Utusan Daerah), telah memutuskan hal serupa.
Feisal termasuk anggota “Tim Enam” bersama Akbar Tandjung, Harmoko, Ginanandjar, Haryanto Dhanutirto, dan Habibie. Tim ini dibentuk untuk mencari figur calon wapres yang dianggap tepat, dengan menyiapkan sejumlah kriteria. Agar mengerucut ke Habibie, Feisal memasukkan kriteria tentang “menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman internasional.“
Usulan itu disampaikan dalam forum rapat tiga jalur Golkar yang diikuti Harmoko (Ketua Umum Golkar) dan Ary Mardjono (Sekjen Golkar), Yogie SM (Menteri Dalam Negeri/Birokrasi), dan Sutoyo NK (Dirjen Sospol), Letjen Yunus Yosfiah serta Mayjen Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Kassospol dan Assospol Kassospol ABRI.
Forum memperdebatkan dengan sengit usulan kriteria tersebut. Maklum, Harmoko diam-diam menaruh harapan dapat dipilih Soeharto untuk menggantikan Try Sutrisno sebagai wapres. Karena itu bagi para penyokongnya, dukungan rakyatlah yang menjadi salah satu kriteria kunci.
Usai rapat, Feisal meminta kepada Yunus dan Bambang, untuk tetap memasukkan dua kriteria usulannya tadi. “Saya yang akan mempertanggungjawabkan masukan itu kepada Pak Harto,“ kata Feisal meyakinkan kedua stafnya tersebut seperti ditulis dalam biografi, “Feisal Tanjung, Terbaik untuk Rakyat – Terbaik untuk ABRI” karya Usamah Hisyam dkk.
Siasat Feisal berhasil. Ketika beberapa hari kemudian pimpinan tiga jalur Golkar berkonsultasi dengan Soeharto mengenai kriteria calon wapres, dua kriteria yang merupakan usulannya masuk dalam 13 kriteria yang diumumkan Harmoko kepada pers kemudian. Meski demikian, sebagian publik tetap menafsirkan bahwa kriteria itu tak mutlak mengarah pada BJ Habibie.
Tak mau berspekulasi, di kemudian hari Feisal merasa perlu mendapatkan konfirmasi langsung dari Soeharto tentang figur yang benar-benar diinginkannya lewat kriteria tersebut. “Habibie,“ jawab Soeharto.
Feisal pun menyampaikan sikap Presiden Soeharto itu kepada Habibie yang telah dikenalnya saat dirinya masih Mayor. Kala itu, 1971, Feisal menempuh pendidikan Seskoadnya tentara Jerman di Hamburg.
“Pak Harmoko, saya sudah diberi tahu Pak Harto, bahwa yang akan menjadi wakil presiden, bukan bapak,“ ujarnya. “Kalau Bapak maju, saya tidak dapat mengamankan,“ tambahnya.
“Tapi kepada saya, beliau tidak bilang apa-apa,“ Harmoko menukas. “Menurut beliau, Bapak di DPR/MPR,“ balas Feisal. “Kelihatannya saya masih diberi kesempatan,“ timpal Harmoko. “Kalau Bapak tidak percaya, silahkan saja menghadap beliau,“ pungkas Feisal.
Harmoko akhirnya tahu diri. Habibie pun dilantik sebagai wapres mendampingi Soeharto. Kala itu kondisi ekonomi tengah dilanda krisis global, termasuk Indonesia. Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun pun tak lagi digdaya.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews