Praktik Politik Khilafah

Menurut KH Said Aqil Siroj negara yang dipimpin Nabi Muhammad SAW bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi negara Madinah. Kata tersebut berasal dari kata tamaddun.

Selasa, 2 Juli 2019 | 16:03 WIB
0
604
Praktik Politik Khilafah
Din Syamsyuddin (Foto: Menatap Hidup)

Novel Baswedan, Din Syamsuddin, Dahnil Anzar Simanjuntak adalah satu kelompok. Satu kesatuan tali-temali erat pergerakan. Roh ideologi mereka saling mendukung. Din adalah pentolan di antara ketiganya. Itulah politik kepentingan kaum bermental politik radikalis. Karena, bagi mereka politik adalah seni untuk bergabung dalam suatu kepentingan kelompok (Johannes Althusius 1557-1638).

Din Syamsuddin

Din Syamsuddin adalah contoh manusia yang tidak paham tentang nilai moral kemasyarakatan. Sebagai pentolan MUI, Din saat Pilpres 2019 terobsesi kekuasaan mepet-mepet ke Prabowo. Karena Din melihat Ma’ruf Amin yang menjadi pemicu penjungkalan Ahok bersama Rizieq dengan target penjungkalan Jokowi, ternyata didudukkan di menara gading dan dirangkul Jokowi.

Ditunjuk Jokowi untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, Din menolak. Mundur dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Dia beralasan dan bilang takut berpihak ke Jokowi yang nyapres.

Namun, ketika isu kampanye paling top dilontarkan kaum nasionalis bahwa persaingan politik Prabowo (khilafah) dan Jokowi (Pancasila), Din kebakaran jenggot. Karena bagi Din, isu ini dipandang merugikan Prabowo.

Materi dan narasi kampanye khilafah versus Pancasila ini menghantam telak para radikalis. Narasi ini menyadarkan para nasionalis untuk memilih Jokowi, agar terhindar dari radikalisme dan khilafah di Indonesia. Kita tahu kubu Prabowo jelas dijejali oleh kaum radikalis.

Baca Juga: Kerancuan Khilafah dan Khalifah Ala Din Syamsuddin

Seperti seniornya, Amien Rais, Din suka membungkus pernyataan dengan memelintir makna, seperti politik khilafah dengan khalifah fil ardhi. Padahal Al Quran menyebut dengan gamblang.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka bertanya,‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?’” (QS al-Baqarah [2]: 30).

(Bahkan Burhanuddin Muhtadi sempat menyebut pada zaman Din di Muhammadiyah lahir secara perlahan unsur HTI masuk. Namun, yang sangat jelas radikalisasi di Muhammadiyah berlanjut sejak Amien Rais sampai sekarang dan krisis intelektual yang berpengetahuan agama mumpuni.)

Din masih ngotot. Ulama model Muhammadiyah yang rerata hanya belajar agama 4 tahun lalu menganggap diri sebagai penafsir Al Qur’an kelas wahid. Hanya dengan logika bahasa belaka. Untuk kepentingan politik praktis Prabowo yang didukungnya. Mengenaskan cara dia berpolitik, politik identitas agama.

“Yang disebut oleh Al-Qur'an memang hanya kata khalifah (tidak ada penyebutan kata khilafah). Namun, karena yang kedua adalah bentuk derivatif dari yang pertama (fa'il dan fi'alah/noun dan verbal noun), maka secara substansial khilafah juga dikandung oleh Al-Qur'an,” kata Din di Gontor.

Maka Din ini rupanya bermental seperti yang disampaikan oleh salah satu orang Muhammadiyah.

“Di kalangan kita (Muhammadiyah), ulasan-ulasan Quran sudah mulai dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, ketika belum melewati pendekatan ilmu pengetahuan. Akal lebih didewakan dari pengetahuan, sehingga kita tersingkir."

Gejala kemajuan zaman sekarang ada 5 pendewaan yaitu, taabidunnas, mendewakan nafsu dirinya sendiri, menganggap dirinya benar sendiri, taabidulnawaf, penghambaan terhadap harta, kejar jabatan, karena harta yang menjanjikan, Taabidulsyia-sia, penghambaan terhadap kekuasaan atau politik, diperbudak oleh keinginan berkuasa.

Dahulu, berhala kecil sekarang milyaran, kekuasaan adalah segala-galanya, taabidusyhwati, diperbudak oleh syahwatnya tergoda oleh perempuan, dan sebagainya, taabiduakli, tergoda oleh akal. Akal dianggap mengatasi segala-galanya,” kata Baharuddin Pagim.

Padahal, jelas kata khilafah tidak ada dalam Al Qur’an. Rasullullah SAW pun tidak pernah mengajarkan untuk mendirikan Negara Khilafah, Negara Islam. Tidak ada. Yang ada adalah Piagam Madinah. Di dalam konstitusi tersebut melindungi kaum Muslim Muhajirin dan Ansor, suku Aus dan Khajraj serta suku-suku lain. Juga pemeluk agama Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj negara yang dipimpin Nabi Muhammad SAW bukan negara Islam, bukan negara Arab, tapi negara Madinah. Kata tersebut berasal dari kata tamaddun.

Saking berpikiran keblinger, sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang begitu transparan dinilai buruk oleh pendukung Prabowo ini (baca: secara substansial meminjam istilah Din, ha ha ha.).

Tak lupa dia akan menyitir seperti Prabowo soal keadilan hakiki, keadilan di hadapan Allah SWT. Bahkan menuduh hakim MK membenarkan kecurangan, yang sejatinya narasi politik. Din menafikan dan mengabaikan demi nafsu politiknya. Tentu.

"Jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral, bahwa para hakim MK itu patut diduga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, seperti membenarkan kecurangan, maka rakyat mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral," ucap Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2019).

Novel Baswedan, Anies Baswedan, Dahnil Azhar Simanjuntak

Novel Baswedan di KPK adalah kesatuan kepentingan dengan Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil membutuhkan benteng KPK. Langkah dia merapat ke Prabowo – untung kalah – adalah sikap alami mencari proteksi yang kepentingannya sama. Ketika Novel dilaporkan oleh Direktur Penyidik KPK maka Dahnil membela mati-matian kamerad-nya.

Baca Juga: Novel Baswedan Menunggu Janji Presiden Jokowi

Novel juga benteng kuat buat Anies Baswedan. Maka Novel di KPK adalah jaminan mutu untuk tidak diusiknya Anies terkait dengan kasus berbau korupsi Anies saat menjadi Mendikbud; pameran buku Frankfurt 3 hari senilai Rp148 miliar. Selama Novel berada di KPK, maka Anies akan aman.

Terlebih lagi ada Bambang Widjojanto jadi tembok pengaman Anies di DKI. Anies punya penasihat yang bisa mengarahkan bertindak, mengelola APBD DKI seenaknya, membagi-bagi uang, namun tetap sah secara hukum. Karena, Bambang dan Anies paham semua celah.

Salah satu wujud celah adalah membuat program-program pengembangan terkait hati, rasa, bahagia. Program membuat warga lebih berbahagia – tanpa membangun fisik kalau perlu. Program yang intangible yang tidak bisa diukur.

Contoh, karnaval yang berbasis seni paling rawan untuk dimainkan tanpa batas. Juga sumbangan atau hibah untuk ormas. Maka Rp 70 triliun tidak perlu digunakan untuk membagun fisik. Yang intangible, yang tidak bisa diukur. Nah.

Itulah kaitan tali-temali praktik teori politik asosiasi Johannes Althusis, yang dipraktikkan oleh Din Syamsuddin, Novel Baswedan, Dahnil Azhar Simanjuntak, yang terkait dengan pemilik duit APBD DKI Rp 70 triliun Anies Baswedan.

Dan, demi kepentingan politik kaum bermental radikalis pendukung Prabowo seperti HTI, PKS, FUI, FPI, yang nota bene adalah kaum radikalis.

Kita tidak boleh surut mendukung Jokowi melawan taktik pemahaman politik radikalis ala Din Syamsuddin ini.

Ninoy N Karundeng

***