- Kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM disambut gembira oleh para petani di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Abdul Gani, Ketua Kelompok Tani Si Ale III, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sangat membantu petani yang tengah kesulitan modal untuk bertani.
“Penghapusan utang ini sangat membantu kami di saat kami kesulitan untuk memulai tanamannya. Selama ini kami berupaya mandiri tanpa kredit dari bank,” kata Abdul Gani.
Menurutnya, beberapa tahun terakhir, anggota kelompok tani di Dompu memilih untuk tidak mengambil kredit karena beban cicilan Kredit Usaha Tani (KUT) yang belum terbayar. Bahkan, meskipun hasil panen menurun pasca-pandemi, mereka tetap berusaha untuk bertahan tanpa tambahan utang.
"Kami sangat bersyukur atas kebijakan ini, terima kasih Pak Prabowo yang berpihak pada petani," tambahnya.
Abdul Gani berharap agar kebijakan ini segera direalisasikan, agar dapat kembali merangsang semangat petani untuk menggarap lahan mereka. Dengan demikian, hasil pertanian yang melimpah dapat mendukung upaya Presiden Prabowo dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.
Kabupaten Dompu, yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, diharapkan bisa terus berkontribusi dalam mencapainya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, juga memberikan apresiasi terhadap langkah konkret Presiden Prabowo yang menghapuskan utang-utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Dalam keterangannya, Saan menilai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu sektor-sektor yang terpuruk akibat beban utang.
“Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap petani dan nelayan dengan menghapuskan utang mereka. Dengan kebijakan ini, mereka bisa fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh piutang,” kata Saan.
Kebijakan ini pun disambut positif oleh banyak pihak, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Di antaranya, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian dan kelautan.
Sebelumnya, pada 5 November 2024, Presiden Prabowo menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024, yang mengatur penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi petani dan nelayan, serta mendorong mereka untuk terus berkembang tanpa adanya tekanan finansial yang membebani.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
