Oleh: Benny Wey
Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, belakangan ini menjadi perhatian serius Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, M.Han. Serangkaian serangan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terhadap aparat keamanan dan warga sipil telah menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Puncaknya adalah gugurnya satu anggota Brimob dan beberapa KST Papua dalam serangkaian insiden bersenjata pada tanggal 19-23 Januari 2024.
Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan bahwa KST Papua menggunakan isu-isu sensitif seperti Patung Yesus dan Blok Wabu untuk memprovokasi dan menciptakan kekacauan di masyarakat. Isu-isu ini digunakan sebagai katalisator untuk aksi kekerasan yang merugikan warga dan menciptakan ketegangan di antara mereka. Meskipun kondisi di Intan Jaya kini telah kembali normal, peristiwa ini mencerminkan kompleksitas situasi di Papua yang memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah tegas untuk menjaga keamanan.
Pentingnya dukungan terhadap TNI-Polri dalam menjaga keamanan di Papua tidak dapat dipungkiri. Serangan KST Papua yang terus-menerus menunjukkan bahwa keberadaan aparat keamanan sangat dibutuhkan untuk melindungi warga sipil dan menjamin stabilitas di wilayah tersebut. TNI dan Polri telah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan menghadapi ancaman keamanan dengan tegas. Keputusan Pangdam untuk menembak terbidik jika terjadi serangan dan kontak tembak dengan KST Papua adalah langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan dan mencegah korban tidak terduga.
Isu Patung Yesus dan Blok Wabu yang digunakan oleh KST Papua harus diberangus dengan informasi yang akurat dan komunikasi yang jelas dari pemerintah. Penyelidikan dan klarifikasi terhadap isu-isu ini harus dilakukan untuk mencegah penyebaran propaganda yang merugikan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan konflik dan menghindari provokasi perlu ditingkatkan.
Penting untuk diingat bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan dan perdamaian di Papua adalah tanggung jawab bersama, dan upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan.
Selama beberapa dekade, pemerintah telah berkomitmen untuk membangun Papua baik dari segi ekonomi maupun sosial. Meskipun tantangan masih ada, upaya pemberdayaan masyarakat Papua terus dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program kesejahteraan. Pemisahan Papua dari Indonesia dapat menghancurkan momentum pembangunan ini dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat setempat.
Keberadaan Papua dalam NKRI juga mencerminkan keragaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Papua memiliki keanekaragaman etnis, bahasa, dan tradisi yang memperkaya identitas nasional Indonesia. Memelihara kesatuan wilayah ini adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pelestarian warisan budaya yang telah ada sejak zaman dahulu.
Dalam konteks global, menjaga keutuhan wilayah adalah hal yang penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Pemisahan Papua dapat menciptakan preseden berbahaya dan memberikan sinyal negatif terhadap upaya mempertahankan batas-batas negara di seluruh dunia.
Solusi jangka panjang untuk Papua memerlukan kerjasama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bersama memerlukan kebijakan inklusif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dukungan penuh terhadap konsep ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Dalam konteks persiapan Pemilu tahun 2024, keamanan dan stabilitas di Papua menjadi faktor krusial. Pangdam menegaskan bahwa TNI akan membackup penyelenggara Pemilu dan Polri, serta bertindak tegas jika ada gangguan terhadap Pemilu. Kesiapan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga demokrasi dan keamanan dalam pelaksanaan proses demokratis. Penekanan pada pendidikan politik juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam proses demokratis.
Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kapolres Intan Jaya, AKBP Afrizal Asri, dan upaya untuk memulihkan kamtibmas di wilayah Sugapa menunjukkan keseriusan aparat keamanan dalam menghadapi tantangan ini. Masyarakat yang mengungsi perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan mereka dapat kembali ke rumah masing-masing dengan aman. Fokus pada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengungsi merupakan langkah positif untuk membangun kembali stabilitas dan kepercayaan di wilayah tersebut.
Dalam menghadapi kompleksitas situasi di Papua, solidaritas dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pihak terkait sangat diperlukan. Langkah-langkah konkret untuk membangun dialog, menyampaikan informasi yang benar, dan mengambil tindakan preventif harus terus diperkuat. Keamanan dan perdamaian di Papua adalah kepentingan bersama yang harus dijaga demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua dan Indonesia pada umumnya. Transparansi dalam penyampaian informasi juga menjadi fondasi penting untuk menghindari penyebaran disinformasi yang dapat memperkeruh situasi.
Dengan demikian, Papua yang tetap bersatu dengan Indonesia bukan hanya masalah kedaulatan, tetapi juga sebuah keharusan untuk mewujudkan kesejahteraan, keberagaman, dan stabilitas di wilayah timur Indonesia. Upaya terus dilakukan untuk merangkul masyarakat Papua dalam proses pembangunan dan memberikan mereka peran yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam serta mengambil bagian dalam pembangunan nasional.
*Penulis merupakan mahasiswa Solo Asli Papua
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
