Reuni 212 dan Dana Ormas Terlarang

Reuni 212 diduga didanai Ormas terlarang untuk menyebarkan pengaruh serta memprovokasi masyarakat untuk memusuhi Pemerintah. Aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga sebaiknya dibatalkan saja.

Reuni 212 rupanya masih akan digulirkan, padahal urgensi dari acara ini masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid mengungkapkan jika Reuni Akbar 212 yang rencana digelar di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang, ternyata dibiayai oleh organisasi terlarang.

Muannas mengatakan, dua organisasi terlarang yang menopang anggaran untuk acara tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Lantaran kegiatan ini berkaitan dengan dua kelompok tersebut, Muannas meyakini bahwa kelompok Persaudaraan Alumni 212 juga bakal mengalami nasib yang sama seperti FPI dan HTI. Lambat laun, kelompok yang dipimpin oleh Slamet Ma’arif itu juga bakal dibubarkan.

Muannas mengatakan, FPI dan HTI sudah resmi bubar. Bukan tidak mungkin kelak PA 212 nasibnya akan layu mati sendiri seperti yang lain. Acara Reuni 212 ini sudah ditentang berbagai pihak salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana kegiatan ini dinilai dapat memicu penularan Covid-19.

Muannas sepakat dengan hal tersebut. Kemudian dia mengajak umat Islam untuk tidak membuang-buang waktu mereka demi menghadiri acara tersebut. Ia menegaskan, semua ini demi kesehatan dan keselamatan bersama. Situasi pandemi juga belum berakhir. Jangan sampai Reuni akbar 212 memunculkan klaster baru di tengah covid hari ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tampaknya kurang setuju dengan rencana kegiatan Reuni 212 tersebut. Dirinya mengingatkan bahwa kondisi pandemi di Jakarta menjadikan kegiatan Reuni 212 belum tentu bisa digelar.

Dirinya juga mengingatkan bahwa Jakarta belum bebas Pandemi meski sudah masuk dalam kategori PPKM level 1. Riza juga mengingatkan bahwa kondisi Natal 2021 dan tahun baru 2022 serta penurunan level DKI ke level 1 bisa memicu penambahan kasus. Oleh karena itu, Riza mengajak publik untuk tetap di rumah meski angka vaksinasi tinggi.

Hingga saat ini, PA 212 masih mengusahakan dan ngotot agar Reuni akbar 212 dapat digelar di pelataran Monas.

Epidemiolog dari Griffth University Dicky Budiman menilai langkah pemerintah untuk menolak pelaksanaan kegiatan Reuni 212 sudah tepat. Dirinya berasalan, publik harus menghindari kerumunan agar kasus Covid-19 tidak kembali melonjak.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito juga telah mengingatkan bahwa kegiatan yang berskala besar harus mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah nasional. Ia juga mengingatkan prosedur yang harus diikuti sesuai kondisi tiap daerah yang dinamis.
Jika sudah mengetahui tentang hal tersebut tentu saja muncul pertanyaan, apa kira-kira motif dari Reuni 212 di tahun 2021?

Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah mengatakan, Reuni 212 sejatinya tidak penting pada masa pandemi. Dirinya justru menilai bahwa kegiatan ini hanya akan menimbulkan masalah.

Ia menilai bahwa tujuan utama aksi Reuni 212 adalah upaya unjuk kekuatan massa. Hal ini diduga kuat berkaitan dengan motif politis dengan mencari mitra demi kepentingan 2024. Namun, Dedi mengingatkan bahwa suatu gerakan massa tidak akan besar tanpa adanya momentum.

Sementara itu Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK). Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid menganggab bahwa rencana Reuni akbar PA 212 tersebut, patut diduga memiliki motif keuntungan dari pihak-pihak tertentu demi eksistensi kelompok mereka.

Tokoh yang juga concern terhadap isu radikal dan intoleran ini menyarankan, agar pemerintah tidak perlu reaksionis dalam menanggapi rencana Reuni PA 212 tersebut. Habib Syakur mengatakan Ngara sebaiknya menjadi pendengar dan penonton setia, jangan mau ikuti apa yang dimau oleh 212.

Masyarakat Indonesia sudah tahu sedari awal, bahwa perjuangan PA 212 bukanlah perjuangan agama, melainkan perjuangan politik, karena selain bertujuan untuk melengserkan Jokowi.

Yang patut disayangkan dari Reuni 212 adalah, mudahnya jutaan orang terpengaruh oleh propaganda-propaganda mereka yang memiliki kepentingan politis namun dikemas dengan apik seolah hanya aksi agama biasa. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa kalangan konservatif saat ini semakin banyak di Indonesia.

Agenda Reuni 212 yang rencananya akan dilakukan di monas tentu saja harus dibatalkan, Apalagi saat Pandemi Monas lebih sering ditutup.

Zainudin Zidan, penulis adalah kontributor Pertiwi Institute