Hujan Kepagian

Usaha manusia hanya sebatas kemampuannya. Manusia yang memimpikan suatu keinginan tertentu, harus mengukur diri kapan, dalam kondisi seperti apa, dan bagaimana mencapainya.

Minggu, 13 Juni 2021 | 07:49 WIB
0
60
Hujan Kepagian
Hujan (Foto: tribunnews.com)

I

Kata orang, hujan menjadi kosakata puitis dalam karya sastra. Maka Nugroho Notosusanto, memilih judul Hujan Kepagian untuk kumpulan cerpennya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1958 oleh Balai Pustaka. Ada enam cerpen dalam Hujan Kepagian. Sapardi Djoko Damono, menjuduli novelnya yang diterbitkan Gramedia, 2015: Hujan Bulan Juni.

Sebelumnya, Sapardi Djoko Damono sudah menggunakan Hujan Bulan Juni, untuk kumpulan puisinya yang diterbitkan Grasindo 1994. Kumpulan puisi ini memuat 102 puisi karya Sapardi yang ditulis tahun 1964 hingga 1994. Salah satu puisi berjudul Hujan Bulan Juni yan ditulis pada tahun 1989. “….tak ada yang lebih arif/ dari hujan bulan Juni/ dibiarkannya yang tak terucapkan/ diserap akar pohon bunga itu.”

Di musim yang normal, bulan Juni adalah musim kemarau. Bulan Maret lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memrediksi awal musim kemarau pada kisaran Mei dan Juni 2021. Dan puncaknya, diperkirakan pada bulan Agustus 2021, bahkan sampai September, Oktober.

Maka itu, hujan yang turun di musim kemarau adalah anugerah. Anugerah bagi pohon-pohon, tanaman-tanaman, rumput-rumput, tanah-tanah, ternak, dan juga manusia. Dan, Sapardi pun menulis, “…tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni…”

Orang Jawa menyebutnya sebagai udan salah mangsa, hujan yang jatuh tidak pada musim penghujan. Sebab, kalau menurut “aturan” musim normal, bulan Juni sudah tidak ada hujan lagi. Tetapi, hingga sekarang hujan masih turun, bahkan seringkali lebat. Para cerdik-pandai menyebut udan salah mangsa sebagai akibat perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan masalah global yang merupakan tantangan manusia pada zaman sekarang ini. Dampak buruknya, akan dirasakan dalam beberapa dekade mendatang.

II

Yang berubah, ternyata, tidak hanya iklim alam yang menimbulkan krisis ekologis, tetapi juga iklim politik, iklim kehidupan bernegara dan berbangsa. Tanda-tandanya, seperti dahulu pernah dikemukakan oleh Jayabaya, antara lain Manungsa padha seneng nyalah (Orang-orang saling lempar kesalahan), Akeh manungsa mung ngutamakke dhuwit (Banyak orang hanya mementingkan uang; hingga korupsi), Lali kamanungsan (Lupa jati kemanusiaan), Lali kabecikan (Lupa hikmah kebaikan), Ngumbar nafsu angkara murka, nggedhekake duraka (Membiarkan nafsu angkara murka merajalela, memupuk durhaka), Ngakune suci, nanging sucine palsu (Mengaku suci, tapi palsu belaka).

Dalam dunia politik kekuasaan sangatlah nyata, perubahan itu. Karena, politik itu sangat luwes. Mau disandingkan dengan apa saja, politik itu oke-oke saja. Disandingkan dengan budaya, jadi politik kebudayaan; disandingkan dengan agama, jadi politik agama atau mempolitisasi agama atau mengagamanisasi politik—sudahlah tinggal dibolak-balik sesuai dengan kebutuhan.

Pendek kata, politik bisa bersanding dengan apa saja dan siapa saja. Hasil dan manfaat dari politik tergantung dari dengan siapa politik itu berpasangan atau dipasangkan. Politik bisa membuat seseorang tampil dewasa, menjadi sosok yang bijak, dan bersedia mengorbankan hidupnya untuk kesejahteraan bersama.

Namun, pada saat yang bersamaan, politik juga bisa melemparkan orang ke lembah paling dalam yang membuatnya menjadi orang yang berideologi sempit, berkacamata kuda, fundamendalis, radikalis, ekstremis, mengutamakan kepentingan diri sendiri, golongannya, kelompoknya, atau partainya sendiri. Padahal, menurut David Runciman (2014) seorang ilmuwan politik, kontrol terhadap kekerasan ada di jantung politik.

Dalam rumus politik kaum Machiavellian, rakyat yang semestinya diperjuangkan untuk menikmati kesejahteraan, kemakmuran justru diposisikan sebagai obyek. Obyek kebohongan. Ada semacam pemahaman umum bahwa politisi di hadapan rakyat memiliki sekurang-kurangnya dua wajah. Ketika sedang mencari dukungan di saat pilkada, maka wajah manis yang akan ditampilkan, agar mendapat simpati. Bila sudah terpilih, lalu menutup wajah agat tak dilihat rakyat.

Padahal kan seharusnya, politik itu bertujuan untuk menciptakan bonum commune, kemaslahatan bersama. Tetapi, ibarat kata, dalam politik itu apa yang kelihatannya seperti garis lurus ternyata garis bengkok. Apa yang kelihatannya mudah dimengerti ternyata berbelit-belit penuh dengan distorsi. Bahkan setiap penjelasan yang diberikan selalu mengganggu ketenangan.

Bahkan, sekarang ini lebih gila—sebenarnya sih sudah dari dulu—politik berduet dengan penderitaan, setelah beberapa waktu lalu berpasangan dengan agama atau dipasangkan dengan agama. Ada politisasi penderitaan. Misalnya, sekarang ini karena pandemi Covid-19.

Tetapi, ini yang juga gila, justru yang juga terjadi: politik telah meninggalkan penderitaan. Politik dalam hal ini adalah politik kekuasaan.

Ada orang yang sudah mulai memburu kekuasaan—tidak hanya siap-siap—tetapi menebar pesona ke sana ke mari dengan harapan akan memperoleh wahyu keprabon atau wahyu kanarendran, menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini alias presiden.

Orang Jawa selalu beranggapan bahwa menjadi pemimpin itu karena wahyu. Maksudnya, tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Pemimpin adalah orang pilihan. Yang dimaksud dengan wahyu, adalah karunia Tuhan. Keyakinan Jawa pemimpin itu ada campur tangan dari dzat adikodrati. Jika sang adikodrati sudah menurunkan wahyu, tentu siapapun tidak akan dapat menghalangi. Mungkin sekali yang dipilih oleh wahyu adalah orang kecil, sederhana, kurang berwibawa. Mungkin pula pilihan wahyu adalah orang besar. Hal ini amat tergantung pada sebuah pulung (Suwardi Endraswara (2013).

Kepemimpinan Jawa juga bersifat metafisis, yakni selalu dikaitkan dengan hal-hal metafisik seperti wahyu, pulung, drajat, keturunan (nunggak semi), dan sebagainya. Seolah-olah, kemampuan memimpin bukan sebagai suatu capability, tetapi lebih condong sebagai miracle. Woodward (1999) menyebut pimpinan yang tidak memiliki wahyu, sering diragukan keabsahannya. Wahyu bersifat metafisis, tidak setiap pimpinan mendapat anugerah wahyu.

III

Kapan turunnya wahyu keprabon itu? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka kini, banyak tokoh politik, elite politik, elite masyarakat—atau yang merasa atau menganggap dirinya tokoh atau elite—mulai berlomba memburu wahyu. Berbagai cara dilakukan; yang rasional maupun yang tidak rasional, yang moderen maupun yang tradisional. Karena sekarang ini adalah zaman teknologi canggih, abad komunikasi maka alat-alat komunikasi moderen pun menjadi salah satu senjatanya.

Manuver-manuver politik dilakukan banyak pihak. Kunjungan-kunjungan dan pertemuan politik antara para tokoh (dan yang merasa sebagai tokoh) politik pun banyak dilakukan. Mereka mulai mematut-matut diri. Mereka mulai bersolek. Mereka mulai menebar pesona untuk membuat dirinya populer. Dan, kepopuleran itu didongkrak dengan melakukan serangkaian jajak pendapat atau polling dan survei politik.

Jajak pendapat, polling, kini menjadi rujukan tentang fluktuasi popularitas pemimpin (yang ingin jadi pemimpin). Ini merupakan pendekatan moderen yang lazim dalam sebuah kompetisi demokratis Berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak popularitas. Namun, karena aspek komersialnya terasa mengemuka, maka bagaimanapun integritas lembaga polling itu sangatlah penting.

 Langkah-langkah pencitraan pun dilakukan. Pencitraan politik yang dilakukan para politisi, baik secara institusional maupun individual, semakin beragam dan menarik, melalui berbagai strategi yang terkadang mengabaikan etika politik. Sekurang-kurangnya ada empat cara yang mereka lakukan.

Dalam dunia public relations dikenal empat cara publisitas. Pertama, pure publicity yakni publisitas melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang apa adanya. Kedua, free ride publicity yakni, publisitas dengan memanfaatkan pihak lain. Misalnya, tampil sebagai pembicara dalam sebuah forum seminar, webinar dan sebagainya.

Ketiga, tie-in publicity, yakni publisitas dengan memanfaat kejadian kejadian yang luar biasa. Misalnya, menampilkan diri sebagai sosok, tokoh yang memiliki belarasa tinggi terhadap masyarakat tertimpa musibah. Dan keempat, paid publicity yakni publisitas melalui pembelian program di media massa. Semisal blocking time di televisi atau radio, dan sekarang lewat media sosial dengan mengerahkan para buzzer.

Apa kesemua itu salah? Tidak. Apakah memburu jabatan presiden, juga salah? Juga tidak. Asal semua itu dilakukan dengan cara yang sesuai aturan, yang wajar, yang sesuai tata krama politik santun. Dan, yang tidak kalah penting adalah waktunya tepat.

Kalau sekarang, sudah mulai mematut-matut diri, membedaki diri, memoles diri menampilkan diri sebagai orang yang seakan-akan santun, soleh, pandai, peduli, pintar, nasionalis, Indonesialis, pluralis dan sebagainya yang serba baik demi meraih popularitas adalah tidak tepat. Sebab, bangsa ini sekarang masih sedang bergulat melawan pandemi Covid-19. Memburu kekuasaan politik dengan mengesampingkan penderitaan rakyat, sungguh tidak pantas menjadi pemimpin negeri ini.

Apa yang mereka lakukan bukan lagi semcam hujan kepagian, udah salah mangsa yang memberikan anugerah, tetapi nggege mangsa. Istilah nggege mangsa, artinya lebih kurang adalah mempercepat waktu hadirnya suatu ketentuan hidup, jangan buru-buru melampaui waktu yang ditakdirkan Tuhan. Dengan kata lain, jangan melawan ketentuan waktu, dengan terlalu ambisius menyegerakan kehadirannya (ojo nggege mangsa) di luar kapasitas dan kemampuan. Semua akan indah pada waktunya.

Manusia wajib berusaha keras, memang. Namun, usaha manusia hanya sebatas kemampuannya. Selain itu, manusia yang memimpikan suatu keinginan tertentu, harus mengukur diri kapan, dalam kondisi seperti apa, dan bagaimana mencapainya. Apakah kekuasaan itu diraih dengan menghalalkan segala cara termasuk politisasi agama, politisasi penderitaan dan menutup mata terhadap penderitaan orang lain (rakyat) demi ambisi pribadinya atau dengan cara yang wajar, normal, dan waras.

Tetapi, cara-cara waras, sekarang ini ketika hujan masih turun di bulan Juni, makin langka….

***