Oleh : Andhika Utama
Pendidikan selalu menjadi fondasi penting bagi pembangunan bangsa. Dengan tekad untuk membangun Indonesia yang adil dan maju, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Sekolah Rakyat. Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem—masyarakat di desil 1 dan 2—dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Namun seperti setiap program besar lainnya, realisasi program akan semakin optimal berkat kesiapan infrastruktur yang sudah dipersiapkan matang oleh pemerintah.
Sejak pengumumannya, pemerintah sudah bergerak cepat memetakan kebutuhan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Sosial, dan Sekretariat Kabinet bekerjasama dalam survei lokasi, penyusunan kurikulum, penyediaan sarana prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa. Sebagai bukti, telah ditetapkan 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat untuk awal tahun ajaran 2025-2026.
Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya gedung sekolah saja. Fasilitas pendukung seperti ruang kelas yang layak, sanitasi, listrik, akses terhadap air bersih, fasilitas Internet, asrama, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya menjadi sorotan utama. Misalnya, sebagian sekolah akan memakai bangunan eksisting milik pemerintah daerah, BUMN, perguruan tinggi, swasta, atau kementerian lain, yang kemudian direhabilitasi atau direnovasi agar memenuhi standar. Pemerintah juga menetapkan kriteria kesiapan lokasi (readiness criteria), termasuk luas lahan, akses jalan, utilitas dasar, agar sekolah bisa memenuhi kebutuhan operasional serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
Tahapan-pelaksanaan program juga dibagi secara fase agar pengelolaan lebih terkendali dan untuk memantau progres secara bertahap. Tahap I dibagi ke dalam 1A, 1B, dan 1C, total menjadi 165 sekolah rakyat untuk tahap pertama. Dari jumlah tersebut, beberapa lokasi telah beroperasi sejak Juli 2025. Pemerintah menargetkan agar sebagian sekolah dari tahap ini bisa mulai digunakan awal September 2025.
Namun keberhasilan Program Sekolah Rakyat tidak semata-mata soal membangun atau merenovasi bangunan. Infrastruktur juga menyangkut berbagai aspek yang lebih halus dan krusial. Misalnya, jaringan Internet menjadi kebutuhan penting di era digital, agar siswa di lokasi 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak tertinggal dari sisi akses informasi dan metode pembelajaran. Sanitasi dan air bersih juga menjadi sangat penting agar ada lingkungan belajar yang sehat dan aman.
Di sisi lain, infrastruktur fisik harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai—guru, tenaga pendukung, manajemen sekolah—dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Pemerintah sudah menyertakan persiapan kurikulum dalam agenda persiapan sekolah rakyat. Dengan kurikulum yang relevan, dukungan sarana prasarana akan semakin maksimal dampaknya.
Tantangan nyata tetap mengemuka. Beberapa sekolah yang diusulkan masih belum memanfaatkan bangunan eksisting, beberapa lokasi bahkan mendapat pembangunan baru dari nol, yang menunjukkan keseriusan pemerintah menambah fasilitas pendidikan. Selain itu, dalam beberapa wilayah, kesiapan lahan belum optimal: pemerintah terus mengupayakan pemenuhan utilitas dasar di daerah terpencil agar standar pelayanan tetap merata. pemerintah memastikan alur pendanaan berjalan efisien dengan koordinasi lintas tingkat agar pelayanan cepat dirasakan masyarakat.
Optimisme tetap tinggi. Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen kuat untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui program ini. Pemerintah daerah di beberapa lokasi seperti Kabupaten Kuningan bahkan sudah mempersiapkan lahan seluas beberapa hektar untuk mendukung Program Sekolah Rakyat. Dengan sinergi antar lembaga pusat dan daerah, serta keterlibatan perguruan tinggi di beberapa daerah, ada peluang besar agar infrastruktur yang dibangun memang sesuai kebutuhan dan standar.
Saat ini pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat untuk tahun 2025, di mana 53 di antaranya diprioritaskan untuk selesai dalam jangka dekat (sekitar Juni/Juli 2025) untuk bisa beroperasi dalam tahun ajaran baru. Program ini diharapkan membantu memutus rantai kemiskinan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang tidak membebani ekonomi keluarga miskin ekstrem.
Dengan melihat semua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan infrastruktur memang menjadi kunci utama dalam menentukan apakah Program Sekolah Rakyat akan berhasil atau tidak. Bila infrastrukturnya matang—bangunan aman dan nyaman, fasilitas lengkap, utilitas tersedia, serta dukungan kurikulum dan guru memadai—maka program ini bisa menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Dengan semua elemen infrastruktur yang terjaga, Program Sekolah Rakyat akan sepenuhnya optimal melayani anak-anak bangsa, sekolah bisa jadi tidak optimal dalam melayani siswa, terutama mereka yang paling membutuhkan.
)* Penulis merupakan pengamat isu strategis
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
