Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Papua melalui program pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebanyak 14.882 unit rumah layak huni diajukan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bagian dari program nasional penyediaan tiga juta rumah.
Gubernur Papua Mathius Fakhiri menjelaskan bahwa pengajuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung visi pembangunan Papua Cerdas, Sejahtera, Harmoni (CERAH), terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“kami telah melakukan pertemuan dengan Kementerian PKP membahas pembangunan tiga juta rumah layak huni. Untuk Papua, kami mengajukan 14.882 unit yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota,” ujar Mathius Fakhiri di Jayapura, Rabu (12/11).
Ia merinci, pembangunan rumah akan tersebar di sejumlah wilayah, yakni Kota Jayapura sebanyak 3.512 unit, Kabupaten Keerom 2.504 unit, Kabupaten Kepulauan Yapen 1.201 unit, Kabupaten Jayapura 2.671 unit, Kabupaten Supiori 1.046 unit, Kabupaten Waropen 471 unit, Kabupaten Sarmi 335 unit, Kabupaten Mamberamo Raya 293 unit, serta Kabupaten Biak Numfor 2.849 unit.
Menurut Mathius, program tersebut menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Ia berharap sinergi lintas kementerian dapat mempercepat realisasi pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini belum memiliki hunian layak.
“Program rumah layak huni sangat penting untuk mengurangi angka kemiskinan sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat Papua,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyambut baik usulan Pemerintah Provinsi Papua dan menegaskan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan perumahan rakyat di Tanah Papua.
“Kami tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk pembangunan perumahan yang merupakan bagian dari terobosan Presiden Prabowo dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat,” kata Maruarar Sirait.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dan penyelarasan data antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. “Saya minta agar data rakyat Papua diperhatikan dengan baik. Data dari BPS akan kami koordinasikan melalui dinas dan direktorat terkait agar program ini benar-benar tepat guna,” ujarnya.
Pemerintah optimistis bahwa penyediaan ribuan unit rumah layak huni tersebut tidak hanya akan membuka akses tempat tinggal yang lebih baik bagi masyarakat Papua, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan wilayah serta memperkuat fondasi kesejahteraan di Tanah Papua.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
